“Kita wajib menjaga (Hutan) itu semua, supaya kita bisa hidup di tempat yang layak yang sehat, bagaimana menjaga lingkungan dengan baik.” ujar Cornelis, ketika membuka Semiloka Pembentukan Sekretariat Bersama (Multi Pihak) Bersama Pengelolaan Hutan dan Kawasan Konservasi di Provinsi Kalimantan Barat. Di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (22/2).
Pada kesempatan itu, Cornelis, menyampaikan, bahwa dalam semiloka tersebut harusnya para pemimpin perusahaan, dan Leading sektor terkait jika diundang harus datang, karena membicarakan lingkungan, hutan, seperti ini bukan masalah enteng, karena untuk keberlangsungan hidup umat manusia yang akan datang. Cornelis yang akan mengakhiri periodenya sebagai Gubernur Kalbar pada januari 2018 nanti pamit kepada NGO, karena mungkin pertemuan tersebut adalah yang terakhir dirinya sebagai Gubernur, dan meminta maaf jika selama menjabat ada tutur tindakan yang membuat tidak nyaman, namun menurutnya inilah situasi di Kalimantan Barat.
Dijelaskan orang nomor satu di Kalbar itu, Kalimantan Barat memiliki 14,7 juta hektar hutan, dan telah dialokasikan ruang pembangunan untuk kawasan budidaya, sekitar 10,7 juta hektar atau 72,8 persen dan 4 juta hektar atau 27,2 persen untuk kawasan lindung.
Sedangkan laut seluas sekitar 3,2 juta hektar. Pembagian fungsi ruang sangat penting dan telah melalui analisis cermat dan proses multipihak, untuk menjamin bahwa pembangunan yang dilakukan bukan hanya untuk pertumbuhan, melalui kegiatan produksi di kawasan budidaya, melainkan juga perlindungan ekosistem-ekosistem penting sebagai penyedia jasa lingkungan masa kini dan masa datang.
“Untuk mendukung pembangunan hijau di Kalbar, terutama lansekap-lansekap penting, kami ingin bekerjasama dengan semua pihak termasuk perusahaan swasta, NGO/LSM serta perguruan tinggi untuk terus berupaya konkrit meningkatkan pertumbuhan ekonomi di satu sisi dan di sisi lain memperluas upaya konservasi tidak hanya pada tapak area konsensi namun areal yang lebih luas.” Ujar Cornelis dalam sambutan tertulisnya. Lebih lanjut dirinya menjelaskan, pembentukan sekretariat bersama menjadi solusi koordinasi dalam bentuk platform netral bagi semua pihak di Kalimantan Barat.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar, Marius Marccelus Tj., terbentuknya wadah bersama dalam bentuk kelompok kerja bersama akan mensinergikan para pihak untuk berkontribusi dalam menjalankan pengelolaan hutan dan kawasan konservasi dalam program restorasi, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat.
Penulis: Hentakun
Editor : Kundori
