 |
| Gubernur Kalbar, Cornelis., |
PONTIANAK (Kalbar News) -Diresmikannya tiga Pos Lintas Batas Negara RI di Kalimantan Barat, yakni di Badau, Entikong dan Aruk, membuat daerah tersebut berbenah, karena sesuai harapan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis di beberapa kesempatan.
Kalimantan Barat khususnya dan Indonesia umumnya jangan sampai menjadi daerah impor, atau hanya tempat lalu lintas barang, namun juga berperan sebagai eksportir dengan memanfaatkan potensi daerah yang ada baik pertanian perkebunan dan perikanan. Jalur perbatasan yang strategis menjadikan daerah perbatasan menjadi tempat pertumbuhan ekonomi baru.
“Yang jelas ketika kami rapat tanggal 14 (April) lalu, secara tegas Presiden minta kepada kementerian terkait agar segera melakukan regulasi supaya border ini bisa menjadi daerah pertumbuhan ekonomi baru. Mudah-mudahan cepatlah, para investor bisa membangun kawasan ekonomi khusus di Aruk dan di Badau.” Ujar Cornelis, dalam rapat pembahasan isu perdagangan Lintas Batas Sarawak-Indonesia di Konsulat Jenderal RI Kuching, Sarawak Malaysia, Selasa (11/4/2017).
Hadir dalam pertemuan tersebut, Konsul Jenderal RI Kuching Jahar Gultom, Kapolda Kalbar Irjen Pol. Musyafak, Kodam XII Tanjungpura, dan instansi terkait lainnya.
Cornelis menjelaskan, dengan diresmikannya tiga PLBN di Kalbar, harus sudah dipersiapkan bagaimana hasil pertanian dan perkebunan di Indonesia khususnya di Kalbar bisa ekspor ke Malaysia atau melalui jalur Perbatasan RI-Malaysia, termasuk Cabe dan Beras.
“Ini sudah perintah oleh Presiden. Kita akan ketinggalan jaman kalau tidak segera berbuat. Percuma border kita bangun bagus-bagus tapi secara ekonomi tidak menguntungkan kita. Bagaimana kita bisa untung , biaya pembangunan dalam jangka waktu tertentu dengan pajak yang kita ambil bisa mengembalikan biaya bangunan itu.Kalau segi keamanan Polri dan TNI sudah lengkap sudah amah kok, soal orang lewat bawa shabu tangkap.” tuturnya .
Dengan dibukanya PLBN, kata Mantan Bupati Landak ini, Kalimantan Barat berupaya meningkatkan produksi di berbagai bidang pertanian dan perkebunan, karena tidak ada lagi yang dikuatirkan untuk membuka kran ekspor-impor melewati tiga PLBN tersebut.
“Ekspor kita kalau memang bisa lebih banyak, jangan kita lalu tergantung pada mereka (Malaysia) paling tidak ada perimbangan, kalau Sahang, Karet dan Beras, kita bisa memproduksinya, demikian juga Sawit dan CPO.” katanya.
Terkait dengan tenaga kerja Indonesia (TKI), Ketua DPD PDI Perjuangan itu berupaya sekuat tenaga supaya TKI yang masuk legal, dengan mempermudah sistem pelayanan administrasi, “Kita beri pelayanan murah, malah bikin paspor murah, online lagi, kita sadarkan masyarakat kita kalau mau kerja tolong dokumen kerja dilengkapi. Jangan merasa sama omong, sama budaya, tapi lupa dengan negara berbeda.” Lanjut Cornelis lagi.
Selain perdagangan Lintas Batas, dalam rapat tersebut juga dibahas masalah, Pemotongan Bukit, pengaturan lalu lintas kendaraan di Aruk, Nanga Badau dan Putussibau, Pemberian Dokumen kepada WNI di wilayah Bario, Pengawasan Jalur-Jalur Tikus (Singkawang/Jagoi Babang-Sirikin), dan beberapa isu lainnya terkait perbatasan. (mad)
Editor : Edi Suhaerul
