 |
| Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo |
Pontianak,
(Kalbar News) - Indonesia
Corruption Watch (ICW) memantau ada peningkatan pemberian izin pada daerah-daerah
yang kaya Sumber Daya Alam jelang Pilkada.
hal ini patut dicurigai adanya praktek tindak pidana korupsi pada pejabat yang
hendak maju kembali sebagai Kepala Daerah.
Fakta
yang terjadi, daerah – daerah di Indonesia yang notabene memiliki potensi Sumber
Daya Alam besar cenderung terjadi peningkatan pemberian izin.
hal
ini tentu menimbulkan tanda tanya, adakah sesuatu dibalik pemberian izin itu
yang mengarah pada tindak pidana korupsi.
Ditemui
seusai menjadi Narasumber dalam diskusi Seminar Bedah RAPBD 2018 di Pontianak
Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo mengomentari tentang tren praktek tindak
pidana korupsi di Indonesia yang kian beragam. Termasuklah salah satunya adalah
potensi adanya tindak pidana korupsi yang juga cenderung terjadi di daerah
daerah yang kaya Sumber Daya Alam.
Adnan
menerangkan, celah tindak pidana korupsi pada pemberian izin bidang Sumber Daya
Alam sangat besar. Karena dari sisi nilai terbilang besar, pencairan yang
relatif tidak berproses lama serta yang terpenting adalah mekanisme pemberian
izin yang tidak terbuka.
“Dari
kajian kita, setiap akan menyelenggarakan Pilkada selalu ada peningkatan
pemberian izin sektor SDA, memang kalau kita lihat sektor SDA membawa uang yang
besar dan cepat, sehingga Pejabat bisa tarik, ini berbeda dengan sektor belanja
yang berlapis-lapis dan harus dilalui, sehingga korupsi lebih butuh waktu”.
Ujar Adnan.
Adnan
melanjutkan, potensi tindak pidana korupsi dari sektor Sumber Daya Alam yang
hanya melibatkan hubungan antara Pengusaha dengan Pejabat tanpa ada unsur
masyarakat menjadikan potensinya semakin besar.
Namun
demikian ICW yakin KPK dalam hal ini sudah memasang strategi pendekatan khusus
dalam mendeteksi praktek - praktek serupa khususnya pada daerah -daerah yang
memiliki karakteristik politik Khusus di wilayahnya.
ICW
mengingatkan hal ini menjadi warning bagi pejabat publik khususnya para Incumbent
yang berencana hendak maju kembali dalam Pilkada. (Mad)
Editor : Edi Suhairul
