 |
| Ketua Tim Mabes Polri, Kombes Nurdin Hambali bersama Karo Rena Polda Kalbar |
Pontianak (Kalbar News ) - Polda Kalbar lakukan Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka mempetakan kerawanan Kamtibmas jelang pelaksanaan Pilkada serentak di Kalimantan Barat, Senin (22/1/2018) diMapolda Kalbar.
FGD dipimpin Tim Mabes Polri, Kombes Pol Nurdin Hambali di dampingi Karo Rena Polda Kalbar dan Lembaga Penelitian (LIPI) serta di hadiri Tokoh-tokoh Masyarakat Kalbar, DAD, MABT, MABM, MUI, FUI, PJKB, TNI serta Unsur Pemda Kalbar.
Dalam arahanya Nurdin Hambali sebagai Ketua Tim menyatakan, Pilkada di Indonesia semua wilayah punya karakteristik masing-masing termasuk di Kalimantan Barat, oleh karena itu perlu kajian serta antisipasi kerawanan tersebut.
Menurutnya Kerawanan Pilkada ini memiliki 4 Variabel analisis kerawanan, antara lain :
1. Situasi keamanan daerah setempat
2. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pilkada3. Kontestan Peserta Pilkada
4. Peneggakan Hukum
"Kalbar dalam analisis kapolri adalah daerah yang cukup rawan dalam pelaksanaan Pilkada, sehingga perlu perhatian semua pihak untuk mengantisipasi hal itu, bukan hanya TNI dan Polri saja tetapi semua pihak, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan lainnya," Jelas Nurdin.
Perwakilan Tokoh Masyarakat yang hadiri kegiatan ini menyampaikan keinginan penjabaran dan informasi terkait kesiapan Penyelenggara Pemilu terkait tekhnis pelaksanaan Pilkada, yang berkaitan dan berpotensi terjadi kerawanan pilkada.
Banyaknya warga yang belum terdata di e-ktp mencuat dalam Forum Group Diskusi (FGD) itu, harus ada ketegasan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri karena hal ini berpotensi dalam menciptakan permasalah di tingkat bawah, hal itu disampaikan Ketua DAD Kalbar, Drs Sinyor di Kalimantan Barat masih ada sekitar 600 ribuan warga yang belum di data e-ktp.
"Ini bisa menjadi pemicu terjadinya konflik, minimal antara warga dan penyelenggara pemilu di tingkat bawah, karena mereka tidak bisa menyalurkan aspirasi politiknya," Ujar Sinyor.
Sementara itu, Zulfidar Zaidar perwakilan MABM Kalbar mengatakan belajar dari pengalaman masa lalu, Kalbar rawan dengan isu SARA, oleh karena itu ketegasan Peneggakan hukum serta peran serta tokoh Adat, tokoh Agama, dan komitmen bersama menjaga keamanan perlu di kuatkan di Kalbar.
"Pengalaman masa lalu Kalbar ini sangat rawan isu Sara, ujaran kebencian melalui dunia maya, antar kelompok perlu perhatian khusus baik dari TNI/Polri, juga Tokoh Masyarakat di Kalimantan Barat ini," jelasnya.
Di akhir FGD Karo Rena Polda Kalbar Agus Sunardi mengatakan, mengantisipasi kerawanan Kamtibmas menghadapi Pilkada di dunia maya, Polda Kalbar telah siapkan alat yang bisa menditeksi upaya provokator yang sengaja mengumbar ujaran kebencian, berita bohong atau Hoax, yang bisa menditeksi diseluruh wilayah Kalimantan Barat.
"Polda Kalbar sudah punya alat penditeksi dunia maya, yang bisa menjangkau hingga ujung pedalaman putusibau," pungkasnya. (ej)
Editor : Heri K
