 |
| Pj Sekda Kalbar, Pimpin Rakor Percepatan Pembangunan Perbatasan |
KALBARNEWS.CO.ID (PONTIANAK) – Sinergiskan kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam
Percepatan Pembangunan Perbatasan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
laksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Rencana Aksi Pembangunan Wilayah
Perbatasan, Rakor dilaksanakan di Ruang Audiovisual Kantor Gubernur Kalimantan
Barat, diselenggarakan secara virtual.
Rakor tersebut dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan
Barat, Samuel, S.E., M.Si., dengan didampingi Kepala Badan Pengelola Perbatasan
Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Alexander Rombonang, MMA., Deputi Bid.
Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, serta
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.
Dalam sambutanya Pj Sekda Prov Kalbar mengungkapkan luas batas wilayah
antar negara di Provinsi Kalbar yaitu sepanjang 966 Kilometer. Sehingga
pemerintah harus memberi perhatian khusus terhadap kondisi sosial ekonomi
masyarakat perbatasan.
"Kita sebagai pemangku kepentingan perlu menciptakan stabilitas
kawasan perbatasan," ujar Samuel,S.E, M..Si.
Daerah perbatasan diharapkan dapat kondusif dengan beberapa indikator.
Indikator tersebut, yaitu ketersediaan infrastruktur, kebutuhan ekonomi, sosial
budaya dan lapangan usaha yang dibutuhkan masyarakat.
"Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu ada peningkatan SDM yang berdaya
saing yang meliputi kesehatan, pendidikan, riset dan inovasi," jelas Pj
Sekda Prov Kalbar.
Kemudian, perlu ada percepatan pembangunan infrastruktur digital untuk
menopang industri kecil, menengah dan hilirisasi industri.
"Saat ini program prioritas wilayah perbatasan yang sedang
dilakukan,yaitu pembangunan jalan koridor perbatasan dari Temajuk, Kabupaten
Sambas, sampai dengan Nanga Era di Kabupaten Kapuas Hulu yang berbatasan dengan
Kaltim," tutup Pj. Sekda Prov Kalbar. (tim liputan).
Editor : Aan
