 |
| Kabupaten Ketapang Terima Opini WTP Dari BPK 8 Kali Berturut-turut |
Hadir dalam
Penyerahan tersebut wakil Bupati
Ketapang H. Farhan, SE.,M.Si, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Ketapang Donatus Franseda, dan Kepala Inspektorat Kabupaten Ketapang,
Devi P. Frantito.
Penyerahan
Laporan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Prov. Kalbar Rahmadi,
S.E.,M.M.,Ak.,CA.CSFA., Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat menerima Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun Anggaran
2021 di Aula Kantor BPK Perwakilan Kalimantan Barat, Kamis siang 12 Mei 2022 Delapan daerah dimaksud
adalah Kabupaten Mempawah, Sambas, Kubu Raya, Melawi, Sintang, Kapuas Hulu, Ketapang
dan Kota Singkawang.
BPK RI
berpendapat posisi keuangan kedelapan daerah tersebut TA 2021 telah disajikan
secara wajar. Dalam segala hal yang material, sesuai dengan Standar Akutansi
Pemerintahan dan prinsip akutansi yang berlaku umum lainnya atau dengan kata
lain “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Khusus untuk Kabupaten Ketapang ini WTP
yang kedelapan kalinya secara berturut-turut.
“Laporan
keuangan delapan kabupaten kota pada umumnya semakin meningkat,” ungkap Kepala
BPK Perwakilan Kalimantan Barat Rahmadi.
Ini ditandai
dengan temuan-temuan pemeriksaan yang kian lama semakin sedikit dan tidak
terlalu material. Adapun kriteria penilaian sesuai dengan Standar Pemeriksaan
Keuangan Negara (SPKN). Meskipun ada kesalahan, tapi tidak mencapai tingkat
materialitasnya maka kesalahan itu dianggap wajar.
“Kalau
misalnya melebihi tingkat materialitasnya maka kita bisa kecualikan,” jelas
Rahmadi yang didampingi sejumlah pejabat BPK.
Terkait LHP
LKPD enam daerah lainnya, waktunya telah dijadwalkan BPK. Penyerahan LKPD
memang tidak secara bersamaan. Ini karena pemerintah daerah menyerahkan LPKD ke
BPK memang tidak bebarengan.
“Jadikan
sesuai ketentuan, 60 hari setelah kita menerima laporan an audited, kita akan
menyerahkan laporan keuangan itu ke pemdanya,” terang Rahmadi. (Efyus/tim
liputan).
Editor : Heri
