 |
| Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman dalam peresmian Program BPBL |
Program yang
didukung Komisi VII DPR RI ini menyasar masyarakat yang terdaftar dalam Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tinggal di daerah Terluar, Terdepan, dan
Tertinggal (3T) dan atau layak berdasarkan validasi kepala Desa atau Lurah atau
pejabat setingkat.
Wakil Ketua
Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman dalam peresmian Program BPBL di Desa
Limbung Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, pada Sabtu (24 September 2022)
menyampaikan, untuk kabupaten Kubu Raya sebangak 1.134 rumah tangga yang akan
menerima manfaat program BPBL di tahun 2022 ini.
"Berkat
support dan semangat dari pemerintah, PT PLN (Persero) dan segenap seluruh
kepala desa di setiap daerah dan tim di lapangan yang sudah bekerja di lapangan
dapat mendorong kemajuan di Kalimantan Barat," ujar Maman.
Dalam
kesempatan yang sama, Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Dadan Kusdiana
menyampaikan bahwa program ini merupakan terobosan besar dari Komisi VII DPR RI
yang mau melihat masalah sampai ke lapangan.
"Selain
program BPBL, Kementerian ESDM juga mempercepat penyediaan listrik di wilayah
yang belum ada jaringan listriknya," ujar Dadan.
Hingga
semester II 2022, Rasio Elektrifikasi atau perbandingan rumah tangga berlistrik
dengan total rumah tangga Indonesia mencapai 99,56%. Dari data tersebut
Dadan menyebut masih ada sekitar 347.141 rumah tangga yang belum berlistrik dan
sebagian besar tersebar di daerah 3T.
Seperti
diketahui tahun ini Kementerian ESDM menargetkan sebanyak 80.000 rumah tangga
yang tersebar di 22 provinsi di Indonesia mendapatkan program BPBL dari APBN.
Masyarakat penerima program BPBL akan mendapatkan instalasi listrik rumah
berupa 3 titik lampu dan 1 kotak kontak, pemeriksaan dan pengujian instalasi
Sertifikat Laik Operasi (SLO), penyambungan ke PLN, dan token listrik pertama.
Direktur
Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Edi Srimulyanti mengatakan bahwa PLN
mendapatkan penugasan dari pemerintah melalui Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan untuk melaksanakan program BPBL Tahun Anggaran 2022.
Dalam
mengeksekusi program tersebut, ia mengatakan PLN telah berkoordinasi dengan
berbagai pihak serta menyiapkan infrastruktur teknologi informasi sebagai
pendukung program tersebut.
"Untuk
menjalankan penugasan ini kami telah menyiapkan sistem informasi yang
dibutuhkan untuk mendukung program ini," ucapnya.
Bupati Kubu
Raya Muda Mahendrawan mengucapkan terima kasih atas dukungan Komisi VII DPR RI
sehingga aspirasi masyarakat yang belum mendapatkan listrik dapat disampaikan
kepada Kementerian ESDM.
Ia juga
menegaskan pihaknya siap menyiapkan dan mengawal data yang dibutuhkan untuk
mempercepat penyambungan listrik di daerahnya.
Tak Lagi
Ambil Listrik dari Tetangga
Sementara itu
Budianto (42) warga Limbung Raya yang merupakan salah satu penerima manfaat
BPBL, menyampaikan rasa terima kasihnya karena ia mendapatkan bantuan pasang
baru listrik.
Sebelumnya,
pria yang berprofesi sebagai tukang bangunan ini menyalur ke surau di depan
rumahnya.
"Alhamdulillah,
saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah dan PLN. Setelah sekian
lama, akhirnya dengan adanya bantuan ini rumah saya berlampu," katanya.
Bapak lima
anak ini bercerita selama ini tidak pernah mendapatkan bantuan sosial. Dengan
adanya bantuan BPBL ini tidak perlu lagi menarik kabel dari surau.
Bantuan BPBL
juga diberikan kepada Syaiful (46) yang sebelum menerima BPBL menarik jaringan
listrik dari tetangganya.
Syaiful yang
berprofesi musisi ini mengatakan dengan bantuan ini mereka akhirnya bisa lebih
leluasa memanfaatkan listrik.
"Terima
kasih untuk pemerintah yang sudah membantu rakyat yang kurang mampu ini, dengan
bantuan ini apa yang kesusahan dan kekurangan bisa terpenuhi," pungkasnya.
(BP/tim liputan).
Editor :
Heri
