KALBARNEWS.CO.ID
(JAKARTA) - Generasi muda saat ini bukanlah pelengkap kelompok masyarakat.
Penduduk usia muda, yang merupakan mayoritas populasi di Tanah Air, berperan
penting dalam menentukan perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Senin (28 November 2022).Memacu Partisipasi Anak Muda Dalam Hajatan Politik
Partisipasi aktif mereka dalam hajatan politik elektoral
Pemilu 2024 bakal menentukan siapa saja para elite yang akan memimpin Indonesia
pada tahun 2024-2029. Kemajuan yang sudah dicapai bangsa ini, termasuk di
bidang demokrasi, jangan sampai set back gara-gara salah pilih
pemimpin.
Pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah
penduduk Indonesia didominasi Generasi Z atau penduduk yang lahir pada kurun
1997-2012 dan milenial yang lahir periode 1981-1996.
Jumlah Generasi Z mencapai 75,49 juta jiwa atau setara 27,49
persen dari total populasi Indonesia yang berjumlah 270,2 jiwa, sedangkan
generasi milenial jumlahnya mencapai 69,90 juta jiwa atau setara dengan 25,87
persen.
Artinya, jumlah generasi muda dari Gen-Z dan milenial sudah
melebihi setengah dari jumlah penduduk Indonesia. Oleh karena itu, peran
generasi muda di berbagai bidang sudah seharusnya diperhitungkan termasuk dalam
pengambilan kebijakan negara.
Dalam konteks politik representasi, demokrasi, dan pemilu,
peran generasi muda menjadi penting untuk menentukan nasib pemilu dan demokrasi
bangsa.
KPU dan Bawaslu mengamini pentingnya keterlibatan generasi
muda sebagai pemilih, pemantau, dan petugas yang ikut terlibat menyelenggarakan
Pemilu Serentak 2024.
Bahkan, KPU berencana memberikan kuota generasi muda untuk
menjadi petugas pemilihan umum. KPU bakal bekerja sama dengan
universitas-universitas di Indonesia lewat program Merdeka.
Para mahasiswa yang biasanya mendapatkan tugas magang atau
kuliah kerja nyata direncanakan berpartisipasi dalam Pemilu Serentak 2024
sebagai petugas penyelenggara ad hoc.
Mereka mendapatkan kuota sebagai anggota kelompok penyelenggara
pemungutan suara atau KPPS. Dari tujuh anggota KPPS di setiap tempat pemungutan
suara, nantinya sebagian akan diisi mahasiswa.
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan salah satu catatan
penting dan menonjol hasil evaluasi Pemilu 2019, yakni banyaknya petugas
penyelenggara pemilu yang berguguran.
Tingginya beban penyelenggara untuk menggelar pemilihan umum
serentak membuat para petugas pemilu kelelahan sehingga ada yang berdampak
fatal.
Berkaca dari Pemilu 2019 itulah penyelenggaraan pesta
demokrasi pada 2024 memerlukan sosok-sosok pilihan demi tercapainya pemilu yang
langsung, bebas, umum, rahasia, jujur, adil, dan berintegritas. Dibutuhkan
sosok yang memiliki energi besar, kesehatan yang baik, serta prima. Sosok-sosok
itu melekat pada generasi muda.
Partisipasi generasi muda dalam hajatan politik seperti
pemilu sangat penting demi merawat demokrasi sekaligus menghasilkan para
pemimpin yang legitimate, kompeten,
dan berintegritas.
Pemilihan presiden dan anggota legislatif yang
diselenggarakan 5 tahunan bertujuan untuk memilih para elite yang nantinya
menakhodai negara, membawa kemajuan, demokrasi, yang sesuai dengan harapan
rakyat.
Jangan sampai generasi muda apatis terhadap politik. Jika generasi
muda masa bodo terhadap demokrasi dan pemilu serta tidak mau
terlibat, hal itu dapat diartikan pemimpin atau legislatif yang terpilih tidak
mendapatkan legitimasi kuat dari masyarakat, sebab jumlah generasi muda saat
ini sudah lebih dari 50 persen dari total populasi penduduk Indonesia.
Yang paling besar menanggung risiko kalau generasi muda
kurang terlibat dalam politik dan pemilu sebenarnya anak muda itu sendiri
karena pemimpin yang terpilih pada Pemilu 2024 akan menentukan perjalanan nasib
hidup mereka 5 tahun ke depan.
Kalau presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah tidak
sesuai aspirasi generasi muda, maka kaum muda jangan pernah berharap para
eksekutif dan anggota legislatif yang terpilih bakal menyusun program-program
yang sesuai kebutuhan mereka.
Kemudian, risiko bagi pemerintahan yang terbentuk dari
pemilu dengan kurangnya dukungan masyarakat tentunya akan memberatkan
tugas-tugas pemerintah itu sendiri.
Program dan pembangunan yang sudah didesain pemerintah pun
tidak akan berjalan baik kalau tidak mendapat dukungan dari rakyat sebagai
pemilih.
Penolakan dan berbagai protes pun berpotensi terjadi kalau
pemerintahan yang terbentuk minim dukungan. Oleh karena itu, partisipasi
masyarakat termasuk generasi muda sangat penting agar pemerintah dan anggota
legislatif yang terpilih mendapat legitimasi kuat.
"Titik tumpu tanggung jawab bukan dari pemerintah
karena subjek pemilihan umum adalah parpol dan para kandidat. Pemerintah
itu supporting, hanya penyelenggara. Tanggung jawab utama berada
pada siapa calonnya, yaitu aktor-aktor politik, parpol, sekjen, dan ketum
parpol," kata pakar komunikasi politik Emrus Sihombing.
Menjadi kewajiban partai beserta para aktor politik untuk
mengajak dan melibatkan generasi muda dalam kegiatan politik dan pemilu.
Tidak
berutang politik
Parpol, elite, dan para kandidat harus proaktif memberikan
wawasan dan menarik minat generasi muda berpartisipasi aktif dalam pemilu.
Apalagi generasi muda sekarang ini tidak punya beban politik pada tokoh-tokoh
tertentu.
Generasi muda tidak pernah berutang politik kepada aktor
politik, sebab mereka adalah pemilih pemula, yang minim tersentuh politik
praktis. Mereka lepas dari pengaruh-pengaruh politik yang selama ini terjadi,
juga lepas dari relasi-relasi informal dengan aktor-aktor politik.
Koordinator Penggerak Milenial Indonesia M. Adhiya Muzakki
menyebutkan para generasi muda saat ini sudah melek politik. Mereka mengikuti
berbagai isu politik terkini.
Oleh karena itu, para tokoh politik harus menunjukkan
karakter kenegarawanan, kebangsaan, sportivitas, cara-cara berpolitik yang
beradab, dan mereka memiliki pemahaman yang baik tentang kemauan generasi muda.
Organisasi itu merangkum beberapa kriteria yang diinginkan
kelompok milenial untuk memimpin Bangsa Indonesia sebagai suksesor Presiden
Joko Widodo.
Pertama, milenial menginginkan sosok calon presiden yang
memiliki gagasan dan ide kebangsaan yang jelas. Kemudian, calon presiden maupun
wakil presiden memiliki ragam perspektif pemahaman terhadap kondisi
transnasional saat ini.
Capres dan cawapres yang diinginkan milenial harus mampu
menerjemahkan aspirasi anak muda dan memberikan solusi terhadap kondisi
nasional dan internasional yang akan dihadapi bangsa.
Para kandidat harus mengerti kebutuhan para pemilih muda,
seperti kebebasan berekspresi, berkarya, mengembangkan kreativitas, lapangan
kerja, serta kepentingan-kepentingan riil anak muda zaman kiwari.
Siapa pun yang terpilih pada Pemilu 2024, baik itu presiden,
wakil presiden, anggota DPR, DPRD, hingga DPD, mereka harus mampu mengakomodasi
kepentingan generasi muda. Apalagi mereka merupakan penghuni mayoritas di
Indonesia. (Tim liputan)
Editor : Aan