KALBARNEWS.CO.ID
(SAMARINDA) - Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur
(BI Kaltim) menilai, sepanjang 2022 pemerintah setempat bersama kabupaten/kota
berhasil menjaga ketahanan pangan, meski banyak komoditas yang didatangkan dari
luar daerah, sehingga inflasi mampu dikendalikan. Senin (5 Desember 2022).
BI: Kaltim Berhasil Jaga Ketahanan Pangan
"Terkait inflasi dan ketahanan pangan, BI
Kaltim senantiasa melakukan sinergi bersama pemda dan pihak terkait dalam wadah
Tim Pengendalian Inflasi daerah (TPID) Kaltim dan kabupaten/kota," ujar
Deputi BI Kaltim Hendik Sudaryanto.
Hasil dari sinergi itu adalah tahun ini TPID
Provinsi Kaltim kembali meraih predikat TPID Terbaik di wilayah Kalimantan,
yang diterima oleh Gubernur Kaltim Isran Noor di akhir November, beberapa hari
lalu.
Kemudian provinsi dan dua kota yang menjadi acuan
indeks harga konsumen (IHK) di Kaltim juga mendapat pemberian Dana Insentif
Daerah (DID) sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengendalian Inflasi.
"Tahun ini, berbagai program pun berhasil
diimplementasikan seperti penguatan pasokan dengan menggalakkan produksi lokal,
urban farming di tingkat RT baik di Samarinda maupun Balikpapan melalui
pembagian ribuan bibit
cabai, kerja sama antardaerah, hingga pasar murah
berkala," ujarnya.
Sebelumnya, saat acara pertemuan tahunan BI,
Hendik mengatakan, untuk inflasi tahun 2023 akan kembali pada kisaran 3 persen
plus minus 1 persen.
Prakiraan ini disadari oleh implementasi berbagai
kebijakan stabilitas harga dan nilai tukar rupiah, sejalan dengan langkah
penyesuaian suku bunga acuan, serta risiko fluktuasi harga pangan yang melandai
seiring optimalisasi program gerakan nasional pengendalian inflasi pangan
(GNPIP).
Dalam semarak GNPIP, lanjutnya, telah dilaksanakan
penandatanganan kerja sama antardaerah (KAD) untuk penguatan pasokan pangan di
Samarinda dan Balikpapan, karena dua kota ini menjadi acuan IHK Kaltim.
Tahun ini pun telah dilakukan peresmian Mini
Bebaya Mart bersama Pemkot Samarinda, kemudian ada Kios Stabilisator Inflasi
yang dilengkapi dengan pembayaran nontunai melalui aplikasi QRIS.
"Ke depan, ketahanan pangan Kaltim masih
perlu diberdayakan, antara lain melalui penguatan infrastruktur sarana
prasarana, penguatan data neraca pangan, tindak lanjut kesepakatan KAD,
pemberian subsidi ongkos angkut di wilayah 3T, serta pemanfaatan belanja tidak
terduga untuk pengendalian inflasi," katanya. (Tim Liputan)
Editor : Aan
