KALBARNEWS.CO.ID (KUBU RAYA) - BKKBN Kalimantan Barat Abdul Rakhman, mengatakan permasalahan angka stunting di Kabupaten Kubu Raya adalah permasalahan data, karena ada dua data yang berbeda, pertama dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan yang kedua dari e-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). 
BKKBN Berupaya Pencegahan dan Penurunan Stunting
"Kalau dari SGGI angka stunting di Kabupaten Kubu Raya memang tertinggi, akan tetapi data dari e-PPGBM angka stunting di Kubu Raya yang terendah," ujarnya pada Kegiatan Sosialisasi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bersama Mitra Kerja di Dusun Mega Jaya, Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Senin (19 Desember 2022).
Dalam hal ini, Abdul Rakhman, menegaskan jangan dulu permasalahan data terhadap angka stunting yang tertinggi. "Akan tetapi yang kita lakukan saat ini adalah upaya-upaya kita terus kita lakukan adalah pencegahan dan penurunan angka stunting," ujarnya.
Abdul Rakhman, menjelaskan upaya yang telah dilakukan seperti kegiatan saat ini dengan menghadirkan anggota DPR RI Komisi IX, kemudian kegiatan bersama Bupati Kubu Raya melakukan safari tentang sosialisasi untuk pencegahan dan penurunan angka stunting.
"Untuk kasus stunting memang tidak bisa kita intervensi, untuk itu kami dari BKKBN tugasnya adalah dalam upaya melakukan pencegahan jangan sampai adanya stunting-stunting baru. Makanya BKKBN tugasnya adalah pencegahan," tegasnya.
Selain itu juga, kata Abdul Rakhman, BKKBN juga melakukan beberapa kegiatan, yakni lokakarya di Kabupaten Kubu Raya, kemudian audit kasus stunting serta upaya lainya.
"Audit kasus stunting ini dilakukan oleh para pakar, seperti Pakar Ahli Gizi, Psikolog, dokter anak serta pakar lainnya, terkait apa penyebab dari stunting dan apa hasil dari rekomendasi dari pakar ini, maka itulah yang akan kita tindaklanjuti pada tahun 2023 nanti," ungkapnya.
Penyebab dari tingginya angka stunting di Kalbar, menurut Abdul Rakhman, dirinya belum bisa mengungkapkan data secara pasti, karena belum mendapat data dari para pakar, terutama dari ahli gizi, apa penyebab tinggi angka stunting ini. Akan tetapi, yang paling utama rata-rata penyebab stunting di seluruh Kalimantan Barat ini adalah perilaku.
"Perilaku masyarakat kita, seperti ada daerah penghasil ikan, namun di tempat tersebut kasus stunting nya tinggi. Bisa jadi ikan-ikan yang bagus di jual, sedangkan yang jeleknya untuk dikosumsi, tentunya ini sangat berpengaruh," ujarnya.
Kemudian juga dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga, remaja-remaja seharusnya menyiapkan diri, dalam kondisi sehat saat akan melakukan pernikahan.
"Seharusnya 3 bulan sebelumnya harus sudah memeriksakan diri ke Puskesmas atau pusat kesehatan yang terdekat, apakah kondisi fisiknya sehat dan siap untuk melaksanakan pernikahan. Karena sudah melaksanakan pernikahan pasti persiapan untuk hamil, dan ini kadang-kadang persiapan dari remaja kita yang biasanya belum siap, akhirnya kesehatanya kurang siap, sehingga melahirkan anak dengan beresiko stunting," ungkapnya.
Abdul Rakhman, berharap target percepatan penurunan angka stunting di Kalimantan Barat ini akan tercapai dengan dukungan dan kerjasama semua pihak.
"Kalbar target penurunan stunting untuk tahun 2024 ini adalah 17 persen, walaupun kita tetap upayakan penurunannya 14 persen sesuai dengan instruksi dari Presiden," harapnya.
Sementara itu Anggota DPR RI Komisi IX Alifudin, mengatakan bahwa ia sangat optimis dengan semaksimal mungkin, bahwa target percepatan penurunan angka stunting di tahun 2024 dengan angka 14 persen akan tercapai.
Menurut Alifudin, untuk di Kabupaten Kubu Raya, angka stunting ini memang tergolong tinggi. "Untuk Kubu Raya ini memang menjadi perhatian kami, akan tetapi ketika kami turun ke lapagan, ternyata ada data-data yang tidak sinkron, maka nya kita segera dilakukan sinkronisasi antara Pemkab Kubu Raya dan desa masing-masing agar data yang ada ini betul-betul real," ujarnya.
Alifudin berkeyakinan kedepanya percepatan penurunan stunting akan tercapai, jika dilihat dari upaya yang dilakukan saat ini, yang dilakukan hingga ke tingkat desa dan ke Posyandu.
"Insya Allah untuk tahun 2023 sesuai dengan anggaran yang disepakati oleh DPR. Bahwa Posyandu kita jadikan ujung tombak dalam penanganan stunting," ujarnya.(BP)
Editor : Aan
