KALBARNEWS.CO.ID
(SIGI) - Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, menyatakan
stunting atau kekerdilan terjadi juga karena dipengaruhi oleh faktor rendahnya
pendidikan/pengetahuan masyarakat, serta minimnya pengetahuan pola asuh anak. Rabu (21 Desember 2022).
Pemkab Sigi: Stunting Juga Dipengaruhi Faktor Pendidikan Dan Pola Asuh
"Permasalahan stunting ini bersifat multidimensial, artinya bukan sebatas perihal kurang makan atau kurang gizi, namun banyak determinan faktor seperti kemiskinan, pendidikan, akses terhadap pangan, pola asuh, bahkan sanitasi termasuk air bersih," ucap Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi, di Sigi, Rabu, terkait review kinerja aksi konvergensi percepatan penurunan stunting Kabupaten Sigi Tahun 2022.
Prevalensi stunting di Kabupaten Sigi berdasarkan
survei Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (PPGBM) bahwa tahun
2019 kasus stunting 20,2 persen, tahun 2020, sebesar 16,5 persen, 2021 sebanyak
14,4 persen.
Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak
usia di bawah lima tahun, salah satu faktor penyebabnya akibat kekurangan gizi
kronis terutama dalam 1.000 hari pertama kelahiran.
Pemerintah Kabupaten Sigi, kata Samuel telah
membentuk lokasi fokus meliputi 25 desa sebagai lokus penanganan
stunting di sembilan kecamatan meliputi Kecamatan Sigi Biromaru,
Nokilalaki, Palolo, Dolo Selatan, Marawola Barat, Kulawi, Gumbasa, Dolo Selatan
dan Dolo.
Untuk mengoptimalkan penanganan dan pencegahan
stunting, Samuel mengatakan seluruh organisasi perangkat daerah, pemerintah
kecamatan dan pemerintah desa, dibantu oleh badan usaha dan media/pers, serta
masyarakat harus bekerja sama.
Dalam penanganan dan pencegahan, kata dia,
harus memperluas intervensi melalui kegiatan yang tidak hanya terfokus pada
pemenuhan gizi semata.
"Melainkan pemenuhan akses pendidikan,
pelayanan kesehatan, pembinaan masyarakat khususnya ibu hamil terkait dengan
peningkatan kapasitas menyangkut pola asuh, pembangunan sanitas yang baik dan
berkualitas, serta penyediaan air bersih, termasuk menyediakan akses untuk
warga terkait dengan pangan berkualitas," ungkapnya.
Oleh karena itu, ujar dia, review kinerja aksi
percepatan penurunan stunting harus menjadi evaluasi terkait dengan
kegiatan penanganan dan pencegahan.
"Kita perlu mengetahui di mana letak kendala
penanganan stunting dan pencegahannya, serta seperti apa capaiannya,"
ungkap dia.(Tim
liputan)
Editor : Aan
