 |
| Pemilu Berkualitas, Etika dan Hukum Harus Selaras |
Pernyataan ini disampaikan Anggota Tim Pemeriksa Daerah Kalimantan Barat (TPD Kalbar) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI), Syafaruddin DaEng Usman di Pontianak Sabtu (7 Januari 2023).
“Meski tim seleksi bukan subjek yang diadukan (ke DKPP) tetapi perilaku dalam proses seleksi ini harus berpedoman pada rule of ethic yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 dan dijabarkan di dalam Peraturan DKPP terkait Pedoman Penyelenggara Pemilu,” ungkapnya.
Proses seleksi penyelenggara, sambungnya, tidak cukup dengan rule of law. Pasalnya, hukum dan etika adalah bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan.
Pria yang akrab disapa Bang Din ini menambahkan proses seleksi yang patuh serta tunduk pada rule of law dan rule of ethic akan melahirkan penyelenggara yang berintegritas dan beretika.
Dia juga mengatakan tidak sedikit laporan atau aduan ke DKPP terkait proses seleksi penyelenggara, terutama di tingkat ad hoc. Mulai dari tidak mandiri, jujur, adil, sampai dengan diskriminasi.
“Tidak menutup kemungkinan ini akan terjadi pada proses seleksi penyelenggara yang tetap, baik provinsi, kota, maupun kabupaten. Ini merupakan tantangan kita semua dalam melahirkan penyelenggara yang berintegritas,” tegasnya.
Terkait kualitas Pemilu, lanjut sejarawan Kalbar ini, salah satunya ditentukan oleh proses seleksi penyelenggara. Maka dari itu, tim seleksi dituntut memahami kebutuhan dan kriteria untuk menyelenggarakan Pemilu yang berkualitas, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.
“Tim seleksi harus bisa menentukan kriteria yang sesuai dengan kebutuhan, terutama Pemilu 2024 mendatang. Harus bertumpu pada kebutuhan, bukan keinginan,” pungkasnya.(Tim Liputan).
Editor : Lan
