KALBARNEWS.CO.ID (PONTIANAK) - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, memprediksi
perekonomian Kalbar 2023 akan tetap baik dengan adanya komunikasi dan kerjasama
dari semua pihak.
Rabu (25 Januari 2023).
Sutarmidji Prediksi Perekonomian Kalbar Tetap Baik Di Tahun 2023
"Memang ada satu kekhawatiran larangan ekspor
bouksit pada 2023 ini menjadi tantangan, mudah-mudahan nanti para pengusaha di
bidang bouksit bisa membangun smelter di Kalbar sehingga tetap memberikan PAD
bagi Kalbar," kata Sutarmidji usai menghadiri Rakor Inspektur Daerah
Seluruh Indonesia yang diselenggarakan secara hibrid dipimpin Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI), Muhammad Tito Karnavian
Menurutnya, krisis global yang diprediksi terjadi
di tahun 2023 ada beberapa yang mungkin sudah mengalami penurunan di sisi
perekonomiannya dan kebetulan negara-negara tersebut adalah tujuan ekspor
Kalbar.
Menyadari hal itu kemungkinan akan sedikit
berdampak terhadap perekonomian Kalbar, namun beberapa industri sudah berusaha
mengganti negara tujuan ekspor Kalbar.
"Jika usaha-usaha tersebut berhasil, tentu
tidak begitu banyak mengganggu perekonomian yang ada di Kalimantan Barat,"
katanya.
Sementara itu, dalam kegiatan Rakor Inspektur
Daerah Seluruh Indonesia, Mendagri Tito meminta seluruh kepala daerah untuk
menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di tengah situasi global yang tidak
menentu seperti sekarang ini.
"Pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk
bagus, yakni 5,72 persen. Ini merupakan hal yang luar biasa di tengah tidak
kepastian global. Inflasi juga masih terjaga di angka 5,51 persen. Ini sangat
bagus. Artinya, kenaikan harga barang dan jasa masih minim, tidak begitu
berdampak pada masyarakat luas," kata Tito.
Dia juga mengatakan APBN TA. 2023 diproyeksikan
sebesar Rp3.016 triliun dan sekitar Rp814 triliun ditransfer ke daerah.
"Transfer Keuangan Daerah (TKD), baik dalam
bentuk Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus berbagai macam,
Dana Insentif Daerah bagi yang berprestasi, dan lain-lain," tuturnya.
Anggaran belanja pemerintah merupakan tulang
punggung untuk pertumbuhan ekonomi. "Kita masuk negara G20 bukan
karena APBN saja, tetapi juga berkat dukungan dari Non Pemerintahan. Jadi,
peran dari APBN sebetulnya belanja utama untuk memancing sektor swasta,"
jelas Mendagri.
Mengakhiri sambutan, Mendagri menegaskan dua tugas
APIP yaitu menegakkan aturan administrasi dan menegakkan aturan pidana.
"Di bagian administrasi, APIP harus mampu
mengawal anggaran tepat sasaran, membuat program dari awal, dan terlibat dalam
perencanaan supaya anggaran tepat, efektif, efisien, dan mendorong pertumbuhan
ekonomi," jelas
Tito Karnavian. (Tim Liputan).
Editor : Lan
