Ketua BPK Isma Yatun dalam pembukaan Asian Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI)
KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) – Lembaga pemeriksa atau Supreme Audit
Institution (SAI) perlu menunjukkan relevansi berkelanjutan kepada masyarakat, parlemen,
dan pemangku kepentingan lainnya. Senin (11 Desember 2023)
Hal ini
dapat dikelola dengan memberi respon atas tantangan dari masyarakat, harapan
dari berbagai pemangku kepentingan, serta risiko yang muncul dan perubahan
lingkungan dimana audit dilakukan.
“Untuk
menunjukkan kredibilitas demi perubahan yang bermanfaat, SAI harus memahami
perkembangan sektor publik yang lebih luas, dan terlibat dengan para pemangku
kepentingan, terkait bagaimana SAI dapat melakukan perbaikan di sektor publik,”
jelas Ketua BPK, Isma Yatun, dalam pembukaan Asian Organization of Supreme
Audit Institutions (ASOSAI) Seminar on How to Meet the Public Expectation on
SAI, di Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara di Gianyar.
Sebanyak
23 peserta dari 22 SAI yaitu Afghanistan, Armenia, Australia, Bangladesh,
Bhutan, China, Cyprus, Indonesia, India, Jordan, Japan, Cambodia, Kuwait, Lao
PDR, Myanmar, Mongolia, Nepal, Philippines, Thailand, Tajikistan, Vietnam,
Yemen.
Narasumber
dalam seminar adalah Sutthi Suntharanurak, Director of the International
Affairs Office, SAO Thailand dan Nila Eka Putri, Senior Trainer, BPK RI. Para
peserta tersebut akan mengikuti diklat selama 5 hari, yaitu sejak tanggal 11
hingga 15 Desember 2023 mendatang.
Dalam
sambutan pembukaannya, Ketua BPK juga menjelaskan bahwa Prinsip INTOSAI 12
menekankan bahwa SAI harus secara efektif berkomunikasi dan menunjukkan
relevansi kepada masyarakat dengan melaporkan hasil audit sebagai
pertanggungjawaban pemerintah.
BPK RI
mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan dengan berbagai cara. Hubungan
BPK dengan DPR sebagai pemangku kepentingan salah satunya diwujudkan melalui
penyampaian ringkasan laporan hasil pemeriksaan setiap semester.
BPK
juga menyediakan platform yang disebut Sistem Informasi Pemantauan Tindak
Lanjut (SIPTL) sebagai saluran komunikasi antara BPK dengan kementerian atau
lembaga yang diperiksa untuk memantau status tindak lanjut rekomendasi
pemeriksaan.
“Mengingat
keterlibatan masyarakat di era digital, BPK juga menyediakan saluran komunikasi
online yang lebih mudah diakses dan lebih efisien. Salah satu contohnya adalah
pusat informasi layanan online yang disebut E-PPID, di mana masyarakat dapat
meminta informasi atau memberikan rincian lebih lanjut mengenai hasil
pemeriksaan BPK,” papar Isma.
Selain
itu, BPK juga menggunakan media sosial untuk memberikan informasi terkinin
tentang kegiatan BPK. ASOSAI adalah organisasi lembaga pemeriksa di Asia yang
merupakan salah satu kelompok regional di bawah lembaga pemeriksa sedunia
(INTOSAI).
Seminar
ASOSAI ini diselenggarakan bekerja sama dengan ASOSAI Capacity Development
Administrator (SAI Jepang).
Seminar
berlangsung setiap dua tahun sekali dan bertujuan untuk menyediakan forum bagi
level manajer atau senior manajemen untuk berbagi pengalaman terkait bagaimana
harapan publik atas SAI. (Tim Liputan)
Editor
: Aan
