peneliti Data & Democracy Research Hub, Arif Perdana
KALBARNEWS.COM (JAKARTA) -- Masuknya
Starlink sebagai penyedia akses internet di Indonesia berpotensi meningkatkan
pemantauan penyakit dan pemberian layanan kesehatan. Namun, di sisi lain,
pemerintah tetap perlu mengawal akses Starlink ke data kesehatan kita dan
kesadaran institusi dalam mengelola data. (
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi media yang digelar Data & Democracy Research Hub,
Monash University Indonesia, dengan tema “Memotret Digitalisasi Dunia Kesehatan
dan Masuknya Starlink di Indonesia”, yang berlangsung secara daring, Minggu (26/5) dan dipandu
oleh Bimantoro Kushari selaku visiting researcher Data &
Democracy Research Hub.
Associate Professor Monash University Indonesia bidang Kesehatan Publik, Grace Wangge, mengatakan bahwa masuknya Starlink di Indonesia berpotensi mempercepat transformasi digital kesehatan, utamanya pemantauan penyakit. Akses internet yang disediakan Starlink akan sampai ke level puskesmas yang juga memiliki kewajiban melakukan pelayanan promotif dan preventif. Dengan akses internet yang lebih luas dan cepat, data terkait tren kasus penyakit yang tinggi dapat diketahui dengan adanya laporan yang cepat di tingkat puskesmas.
“Data kesehatan kita tidak terkumpul dengan
baik dan real-time, sehingga pengambil keputusan tidak cepat dan
tepat. Misalnya di suatu daerah di Kalimantan, nakes mesti naik perahu setengah
hari ke ibukota kabupaten, untuk sinkronisasi data stunting (EPPBGM)
karena akses internet tidak ada. Tentunya hal ini memperlambat proses alokasi
intervensi yang dibutuhkan”, tegas Grace.
Dalam kesempatan yang sama, peneliti Data
& Democracy Research Hub, Arif Perdana, mengatakan bahwa Starlink punya
potensi besar namun harus dikelola dengan baik dan dikawal oleh pemerintah agar
mereka patuh dengan regulasi kita terkait perlindungan data.
“Jika melihat reaksi masyarakat di
media sosial terkait dengan masuknya Starlink di Indonesia, ada kekhawatiran
bahwa data kita akan dengan mudah diakses oleh pihak asing atau bahwa akses
internet akan dimanfaatkan oleh organisasi anti pemerintah. Namun, sebenarnya tidak semudah itu karena ada aturan di Indonesia yang harus dipatuhi. Misalnya, perangkat telekomunikasi dari Starlink harus
mendapatkan e-sertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika terlebih
dahulu,” kata Arif yang juga Associate Professor pada program Data Science.
Dalam hal transmisi data, Telkom (AS7713) berperan sebagai penyedia layanan internet (ISP) yang menghubungkan Starlink (AS45700) dengan jaringan global. Telkom menyediakan jalur interkoneksi yang memungkinkan data dari Starlink untuk diteruskan ke jaringan lain, baik domestik maupun internasional. Sebagai bagian dari infrastrukturnya,
Telkom mengelola routing dan
memastikan bahwa transmisi data berjalan efisien dan aman. Peran ini penting
untuk memastikan bahwa layanan internet dari Starlink dapat diakses oleh
pengguna di Indonesia dengan standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh
regulator nasional.
Kekhawatiran mengenai predatory pricing oleh Starlink boleh jadi terlalu berlebihan karena harga Starlink lebih tinggi daripada provider lokal saat ini. Operator seperti XL Axiata dan Indosat bahkan menyambut positif kehadiran Starlink, melihat potensi kerjasama untuk memperluas jangkauan layanan, terutama di daerah terpencil.
Starlink dan operator lokal dapat berkolaborasi
untuk meningkatkan kualitas dan cakupan layanan internet. Pemerintah harus
memantau harga dan praktik bisnis untuk mencegah strategi predatory
pricing dan memastikan persaingan yang adil. Kerjasama dan regulasi
yang tepat dapat memastikan sinergi positif tanpa mengorbankan keberadaan
operator lokal.
Grace melanjutkan bahwa survei yang
dilakukan peneliti di Monash University Indonesia terkait dengan pola dan
risiko berbagi data kesehatan menunjukkan bahwa memang masyarakat masih belum
menerima cukup edukasi mengenai risiko apa saja yang dapat terjadi jika data
kesehatan mereka sudah terdigitasi dan terdigitalisasi.
“Hasil survei pada 600 responden di
kota-kota besar di Jawa dan Makassar menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat
terhadap institusi kesehatan yang mereka bagi datanya. Namun, ada kecemasan
akan risiko kebocoran data. Ketika masyarakat diberikan otorisasi untuk
menarik/mengakses datanya, maka tingkat kepercayaan untuk memberikan datanya lebih
tinggi,” tegas Grace.
Sinergi Data Kesehatan
Tahun ini pemerintah sedang membangun Pusat Data Nasional di Cikarang, Jawa Barat, yang
rencananya akan rampung pada Oktober 2024. Masuknya Starlink dengan janji memberikan
layanan internet yang lebih baik di Indonesia sebenarnya dapat membantu pemerintah dalam
upaya mensinergikan data, utamanya data kesehatan.
Arif mengatakan bahwa masuknya Starlink ini dapat memungkinkan akses lebih luas ke Pusat Data Nasional, memastikan
kontinuitas layanan saat jaringan utama terganggu, dan memungkinkan pengumpulan
serta transmisi data real-time dari berbagai lokasi terpencil ke Pusat Data
Nasional.
Grace menambahkan bahwa akses internet ini juga dapat memungkinkan terjadinya pemantauan kesehatan yang terpadu. Bagaimanapun, data tentang pemantauan penyakit sebenarnya terhubung juga dengan data lain, misalnya data pemantauan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Pemerintah provinsi DKI Jakarta dan BMKG,
lanjutnya, pernah membuat pemantauan trend data cuaca untuk melihat pengaruhnya
terhadap berkembangnya populasi nyamuk. Koordinasi dan integrasi data antar
institusi seperti ini perlu digiatkan agar upaya antisipasi wabah penyakit lebih
baik dilakukan.
Co-director Data & Democracy Research
Hub Ika Idris mengingatkan bahwa kerjasama swasta dan pemerintah dalam memberikan layanan publik harus berpusat pada kepentingan
publik. Pada akhirnya, kerjasama pemerintah dan swasta mesti ditujukan untuk
pelayanan kesehatan yang lebih baik. Salah satu masalah yang seringkali
berulang pada implementasi pelayanan publik adalah masalah operasional
utamanya skills digital yang cukup dan kesadaran menegakkan
etika digital dalam menjaga privasi publik.
Data & Democracy Research Hub adalah salah satu pusat studi di Monash University, Indonesia. Kami memiliki visi untuk membangun demokrasi digital yang tangguh melalui data. Melalui riset dan analisis berbasis data, kami bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran kolektif akan manfaat dan bahaya dari data dalam demokrasi, meningkatkan demokrasi digital serta mempengaruhi kebijakan tentang literasi digital dan demokrasi.
Latar belakang lintas disiplin keilmuan serta pengalaman
yang beragam dari anggota kami seperti bidang ilmu data, keamanan siber, ilmu
sosial, politik, kebijakan publik serta bisnis memberikan pandangan wawasan
yang luas dan analisa yang tajam. (Tim Liputan)
Editor ; Aan
