Lakpesdam PCNU Kapuas Hulu
KALBARNEWS.CO.ID (KAPUAS HULU) - Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Kabupaten Kapuas Hulu bersama Lakpesdam PBNU dan tim Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) menggelar Theory of Change (TOC) di Aula Bappeda, Kamis (27/6/2024).
Kegiatan ini untuk mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan Desa yang lebih akuntabel dan inklusif.
“Kegiatan ini harus mampu mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan desa yang lebih partisipatif, inklusif, dan memiliki kesadaran dan komitmen akuntabilitas sosial yang baik,” kata Koordinator Tim Teknis, Basuki Rahmat, S.Pd.I.
TOC dengan tema Membangun Mimpi Perubahan di Desa ini, diikuti 25 peserta. Mereka merupakan perwakilan dari empat desa dampingan lokus baru dan satu desa dampingan replikasi. Empat desa yang menjadi lokus baru program P3PD, yakni Desa Seberu (Silat Hilir), Desa Pantas Bersatu (Bunut Hulu), Desa Nanga Manday (Bika) dan Desa Pulau Majang (Badau). Sedangkan satu kalurahan replikasi yakni Desa Nanga Nyabao (Putussibau Utara).
“Untuk menyukseskan program P3PD ini, harus berkolaborasi dengan semua pihak yang ada di desa seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan semua yang siap membangun desa,” katanya.
Sementara itu, Ketua PCNU Kabupaten Kapuas Hulu KH. Mohammad Yusuf, S.Ag mengatakan program P3PD ini sangat penting dan perlu disiapkan sejak awal. Sebab di masyarakat terus terjadi perubahan sosial, seiring daya kritis nalar masyarakat yang semakin kuat.
“Perubahan di masyarakat itu sangat cepat. Ini tantangan yang harus dihadapi,” katanya.
Menurutnya, pola pikir pembangunan tidak bisa lagi menggunakan pendekatan lama dengan kolonial. Namun masyarakat harus diajak dalam penyusunan program pemberdayaan.
“Perlu pendekatan, bagaimana mengajak partisipasi masyarakat untuk berubah. Di sinilah kepala desa dan perangkat desa harus bisa membaca dinamika perkembangan yang ada di masyarakat,” katanya.
Terkait dengan akuntabilitas sosial, kata Abas (panggilan akrab), masyarakat harus ikut andil dalam menjalankan dan mengawasi program. Terlebih nantinya akan hadir desa inklusi, bagaimana desa bisa melibatkan masyarakat yang rentan dalam seiap kegiatan.
“Pemerintah Desa yang baik adalah smart government, di mana dalam pelayanan yang diberikan masyarakat dapat merasakan kebahagian,” ujarnya.
Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa KB dan Pengendalian Penduduk Kapuas Hulu, Geodenfasius Bony, S.Kom mengatakan pembangunan desa bisa dilakukan dengan keterlibatan masyarakat Desa secara langsung. Masyarakat dapat memberikan usulan untuk membangun desa dan berperan untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik.
“Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di desa akan menghasilkan output yang diharapkan bisa mencerminkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa,” katanya.
Program P3PD merupakan program Kementerian Desa dan Percepatan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT), untuk mendorong ruang bersama dalam menceritakan pengalaman dan mimpi bersama pembangunan di desa yang bisa mendorong perubahan di desa. Pada akhir acara, peserta berkomitmen menjadikan desanya sebagai desa inklusi. (Tim Liputan)
Editor : Aan
.jpg)
