BPK Sampaikan Penguatan Akuntabilitas Keuangan Negara Selama Satu Dekade Terakhir
KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) – Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK
RI) menyampaikan perspektif perjalanan proses penguatan akuntabilitas tata
kelola keuangan negara selama satu dekade terakhir yang telah dilakukan bersama
antara Pemerintah dan BPK melalui pemeriksaannya. Senin (8 Juli 2024)
Ketua BPK RI, Isma Yatun, menegaskan, pemeriksaan yang
inklusif dan berkualitas diharapkan dapat memberikan keyakinan bagi para
pemangku kepentingan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
sebagai modal yang kuat dalam perjalanan pembangunan menuju Indonesia Emas
2045.
Hal ini disampaikan dalam acara penyampaian laporan hasil
pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Ikhtisar Hasil
Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 kepada Presiden RI, Joko Widodo, yang
berlangsung hari ini (8/7), di Jakarta.
LKPP merupakan pertanggungjawaban APBN Tahun 2023 yang
tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84
Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). BPK memberikan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2023.
Opini tersebut merupakan opini WTP yang ke-delapan sejak
diraih LKPP pada Tahun 2016. Pemberian opini oleh BPK tersebut telah sesuai
dengan standar yang memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menjaga
nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme BPK, serta
memberikan manfaat.
“Opini WTP menjadi refleksi kualitas terbaik dalam
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dan merupakan capaian membanggakan yang
tak lepas dari komitmen dan upaya keras pemerintah untuk mendukung good
governance dalam pengelolaan keuangan negara,” ungkap Isma Yatun di hadapan
1.500 undangan yang terdiri dari Presiden RI, Wakil Presiden RI, Presiden RI
terpilih 2024, Wakil Presiden RI terpilih 2024, kepala lembaga negara, pimpinan
kementerian/lembaga, kepala daerah, pimpinan BUMN, serta para rektor perguruan
tinggi.
Presiden RI, mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah atas
capaian opini WTP pada LKPP. “Saya berharap acara ini dapat dimanfaatkan untuk
mengambil pelajaran dan pengetahuan dari apa yang dihasilkan BPK, dan mari kita
bersama mengelola keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat,” jelas Joko
Widodo.
Dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin berkembang
di tengah tantangan dan disrupsi membutuhkan multistakeholder engagement yang
efektif. BPK mengapresiasi Pemerintah yang berkomitmen dan berupaya keras
menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara
sebagai landasan kuat pemerintahan selanjutnya. (Tim Liputan)
Editor : Aan
