Buka Rakorwil, DPP Berharap LDII Kalbar Lakukan Pemetaan Pilkada 2024
KALBARNEWS.CO.ID (PONTIANAK) - Ketua DPP LDII, Prof. Dr. Sunggih Tri Sulistiyono mengingatkan posisi LDII tetap netral aktif dalam Pilkada Serentak 2024. Hal ini diungkapkan saat memberikan sambutan dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) LDII Kalbar secara hibrid yang diikuti 14 kabupaten/kota se Kalbar, Sabtu (7/9/2024).
Secara organisatoris sebut dia, LDII mesti netral namun karena setiap individu memiliki hak politik agar dipergunakan dengan baik.
"LDII mesti dijaga netralitasnya, tetapi karena ada hak politik setiap warga maka didorong untuk digunakan secara baik," ujar dia.
Sedangkan bentuk keaktifan Guru Besar Ilmu Sejarah Undip Semarang itu berharap LDII Kalbar turut membantu kesuksesan pelaksanaan Pilkada. "Kami dorong LDII juga proaktif membantu kesuksesan Pilkada, dengan melakukan pemetaan terutama terkait tingkat kerawanan," kata dia
Pemetaan kerawanan penting dilakukan agar LDII bisa membantu kelancaran pilkada. Hasil dari pemetaan itu bisa digunakan untuk melakukan langkah preemtif.
"LDII sebagai organisasi dapat memerankan dengan melakukan langkah preemtif yakni melakukan.himbauan dan ajakan kepada masyarakat untuk mengutamakan stabilitas lingkungan. Dari hasil pemetaan ini akan tergambar," kata Prof Singgih.
Sementara Ketua DPW LDII Kalbar, Susanto menyatakan Rakorwil yang dihelatnya untuk mengkonsolidasikan sikap organisasi.
"Posisi netral aktif LDII dalam agenda Pilkada Serentak 2024 ini mesti sudah terkonsolidasi sampai di tingkatan PAC atau desa dan kelurahan. Maka forum Rakorwil ini kami lakukan," jelasnya.
Ia juga tidak ingin Kalbar terganggu, maka secara organisatoris, LDII terus mengajak kepada seluruh kontestan atau partai partai agar memberikan pendidikan politik yang beretika, berkualitas dan bermartabat agar kehidupan politik memberikan makna demokrasi yang berbasis moral dan rasional.
"Demokrasi yang dijalankan sebaiknya berbasis moral dan rasional sehingga tetap mengedepankan kaidah-kaidah subtansial demokrasi serta meninggalkan praktek politik uang dan SARA," tegas Susanto. (Tim Liputan)
Editor : Aan
