Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar nomor urut 1, Sutarmidji dan Didi Haryono saat menjalani sesi tanya jawab dengan Paslon nomor urut 3 (Foto: Tim Media Midji-Didi)
KALBARNEWS.CO.ID (SINGKAWANG) - Sesi tanya jawab antar pasangan Calon Gubernur, dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) di debat publik kedua yang digelar di Kota Singkawang, berlangsung cukup panas, Selasa (5/11) malam. Seperti yang terjadi antara Calon Gubernur Kalbar nomor urut 1, Sutarmidji dengan Calon Gubernur Kalbar nomor urut 3, Muda Mahendrawan.
Dalam segmen tanya jawab, Muda Mahendrawan sempat mempersoalkan Sisa Lebih PerhitunganAnggaran (SiLPA) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar di era Gubernur Sutarmidji yang dinilai sangat tinggi. “Ini terkait dengan hal-hal yang menyangkut di masa periode bapak (Sutarmidji) kemarin. Tidak bisa tuntas melakukannya, dan SiLPA bisa sampai Rp1,9 triliun selama lima tahun. Kalau itu digunakan selesai sudah semua, jalan-jalan, jembatan yang ada di provinsi Kalbar,” sindir Muda.
Menjawab hal tersebut, Sutarmidji menyindir balik, bahwa pertanyaan Muda itu seperti orang yang tidak paham soal anggaran pemerintah. Karena ketika terjadi SiLPA, anggarannya tidak otomatis hilang, melainkan akan tetap masuk di tahun anggaran berikutnya.
“Setiap tahun sisa anggaran itu menjadi SiLPA, dan akan digunakan di tahun berikutnya. Karena setiap tahun terus begitu. Di dalam (APBD) itu ada namanya sisa anggaran, dan itu tidak bisa disimpan sendiri, tetap akan digunakan tahun berikutnya. Pasti ada (SiLPA), dan terus berlanjut (ke tahun berikutnya),” paparnya.
Midji-sapaan karibnya justru merasa bingung dengan pertanyaan tersebut. Karena dari penilaian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemprov Kalbar setiap tahunnya selalu masuk urutan empat nasional baik dari realisasi pendapatan, maupun realisasi belanja. Yang itu artinya, pengelolaan anggaran oleh Pemprov Kalbar sudah baik.
“Paling jelek kita (Pemprov) masuk 10 besar realisasi belanja. Jadi saya bingung juga anggaran (SiLPA) mau dibagi-bagi kemana. Tidak bisa, itu anggaran sudah ada mekanismenya. Makanya provinsi itu anggarannya sangat transparan,” tegasnya.
Apalagi lanjut dia, SiLPA yang terjadi merupakan hal yang positif. Itu karena Pemprov bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melebihi dari target yang sudah ditetapkan.
“Sisa anggaran yang besar itu, bukan karena kita (Pemprov) tak mampu belanja, tapi kita mampu meningkatkan PAD melebihi target yang kita canangkan. Itu, artinya Pemprov, tidak pernah minus. Tidak pernah berhutang, apalagi sampai membebani pemerintahan berikutnya,” paparnya.
Gubernur Kalbar periode 2018-2023 itu lantas menyindir kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya. Karena ketika dipimpin oleh Bupati Muda Mahendrawan, Pemkab Kubu Raya sempat mengalami defisit, hingga harus berhutang dengan Bank Kalbar. Seperti yang terjadi di tahun 2021.
“Kalau anggaran itu kita lihat dalam perhitungan anggaran kita SiLPA itu (karena) apa. Daripada berhutang kan, bagus kita SiLPA” sindir Midji.(Tim Liputan)
Editor : Aan
