Paslon Gubernur dan Wagub Kalbar nomor urut 1, Midji-Didi memaparkan visi, misi, dan program saat debat publik kedua Pilgub Kalbar 2024 (Foto: Tim Media Midji-Didi)
KALBARNEWS.CO.ID (SINGKAWANG) - Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Barat (Kalbar) nomor urut 1, Sutarmidji-Didi Haryono (Midji-Didi) memaparkan visi, misi, dan program saat debat publik kedua yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar di Swiss-Belinn Singkawang, Selasa (5/11) malam.
Adapun debat kali ini mengangkat tema, pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang ramah lingkungan,serta menyelesaikan persoalan daerah. Sutarmidji menyampaikan, visi misi paslon nomor urut 1, adalah tuntasnya pembangunan infrastruktur, dan perbaikan tata kelola pemerintahan menuju Kalbar maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
“Bicara infrastruktur kita tidak hanya bicara tentang jalan, kita bicara bagaimana menuntaskan kebutuhan dasar tentang kesehatan, pendidikan. Itu jauh lebih penting karena kita butuh untuk mengejar Sumber Daya Manusia (SDM) yang bagus,” ungkap Midji-sapaan karibnya.
Kemudian untuk pembangunan infrastruktur jalan menurutnya harus dilakukan secara bertahap, dan sesuai skala prioritas. Karena jalan provinsi di Kalbar panjangnya mencapai 1.534 kilometer. Ketika menjabat di periode pertama tahun 2018, Midji menyebut hampir 50 persen lebih jalan provinsi dalam kondisi tidak mantap, atau rusak parah.
“Jadi kita harus pilih mana yang prioritas, mana yang lebih dibutuhkan masyarakat. Tidak bisa kita selesaikan (langsung) secara keseluruhan, sehingga lima tahun saya memimpin progres pembangunan jalan sudah mencapai, kalau sekarang ini lebih dari 79 persen,” paparnya.
Sementara sisanya sekitar 21 persen, kondisi jalan masih belum mantap, atau rusak parah. “Dan waktu itu (sebelum 2018) Pak Jakius Kepala Dinas PU (Kalbar), beliau tahu betul bagaimana (provinsi) mengambil (alih) jalan-jalan kabupaten, yang masih berupa tanah, dan lain sebagainya,” katanya.
Bahkan lanjut Midji, dari 21 persen jalan provinsi yang belum mantap, masih tersisa jalan kondisi tanah yang digunakan sebagai jalan perkebunan. Termasuk jalan akses bagi usaha-usaha pertambangan. Karena sekitar 30 persen jalan yang dimantapkan selama lima tahun ia menjabat di periode 2018-2023, diprioritaskan pada jalan-jalan yang terdapat pemukiman masyarakat.
“Supaya masyarakat yang tinggal di permukiman itu lebih diprioritaskan dibandingkan dengan jalan-jalan yang diakses oleh tambang maupun perkebunan,” tegasnya.
Sedangkan terkait pelayanan publik, Midji memastikan kondisi saat ini sudah cukup baik. Seperti nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang sudah di angka 71,54 (BB). Termasuk indikator pelayanan publik lainnya seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), reformasi birokrasi, desa mandiri, dan lainnya.
“Saya rasa itu semua sudah mencapai tujuan yang dicita-citakan, walaupun belum sempurna,” ucapnya.
Lalu Midji juga sempat menyinggung kondisi bidang ekonomi di Kalbar. Dimana pertumbuhan ekonomi masih fluktuatif, namun daya beli masyarakat semakin baik. Kalbar juga selalu bisa menjaga angka inflasi. Serta selama dirinya menjabat Pemprov juga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.
“Yakni melalui pajak daerah, retribusi, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan ketika PAD meningkat maka itu berarti perekonomian tumbuh,” terangnya.
Terakhir Midji turut memamerkan capaian program Indeks Desa Membangun (IDM) yang sudah sangat baik selama lima tahun ia menjabat. Dimana awalnya hanya ada satu desa mandiri di tahun 2018, saat ini jumlah desa mandiri di Kalbar sudah ada 1.079.
“Dari awalnya 677 desa sangat tertinggal sekarang sudah tidak ada, lalu ada 900 lebih desa tertinggal sekarang sudah tidak ada,” bebernya.
Dari 52 indikator IDM, dijelaskan dia terbagi dari indeks kekuatan lingkungan, kekuatan ekonomi, dan kekuatan sosial. Yang artinya jika jumlah desa mandiri sudah meningkat tajam artinya secara umum indeks kekuatan ekonomi, lingkungan, dan sosial sudah baik.
“Itu ditandai dengan gini ratio kita yang hanya 0,321, artinya ketimpangan (ekonomi masyarakat) tidak terlalu dalam, ketika ketimpangan tidak terlalu dalam maka sangat mudah kita untuk membuat pemerataan pembangunan, dan pemerataan pendapatan masyarakat Kalbar. Insyaallah itu bisa kami (Midji-Didi) wujudkan,” tutupnya. (Tim Lipuan)
Editor : Aan
