Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar nomor urut 1, Sutarmidji dan Didi Haryono foto bersama para pendukungnya usai debat publik kedua Pilgub Kalbar 2024 (Foto: Tim Media Midji-Didi)
KALBARNEWS.CO.ID (SINGKAWANG) - Calon Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) nomor urut 1, Sutarmidji memberikan pernyataan monohok saat menutup debat publik kedua yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar di Swiss-Belinn Singkawang, Selasa (5/11) malam. Ia menekankan bahwa kepala daerah harus paham dengan aturan terlebih dahulu, baru kemudian bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Pernyataan tersebut disampaikan Sutarmidji seolah menyindir kedua paslon lainnya. Yang dinilainya kurang memahami aturan terkait tata kelola pemerintahan, selama debat yang berlangsung sebanyak enam segmen itu.
“Keberhasilan suatu tata kelola pemerintahan sangat ditentukan, (dari) pemahaman tehadap aturan-aturan dalam tata kelola pemerintahan. Tanpa paham aturan maka tidak akan ada capaian-capaian yang signifikan, karena kita akan selalu behadapan dengan masalah-masalah hukum,” ungkap Sutarmidji dalam waktu tiga menit yang diberikan untuk pernyataan penutup debat publik.
Menurut Midji-sapaan karibnya, aturan mengenai tata kelola pemerintahan harus menjadi perhatian. Makanya ketika ia menjabat sebagai gubernur di periode 2018-2023 lalu, hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum dapat ditekan seminim mungkin. “Kita perbaiki tata kelola pemerintahan, dan sebagaimana dikatakan oleh presiden itu dimulai dari penyelenggaranya,” tegasnya.
Sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, Midji mengatakan tata kelola pemerintahan yang baik harus dimulai dari penyelenggaranya. Itu sudah Midji lakukan sejak awal dirinya menjabat sebagai gubernur di tahun 2018 lalu. Yakni melakukan reformasi birokrasi.
“Dan sekarang nilainya (reformasi birokrasi) sudah BB (74,02). Kalau saya menjadi gubernur kembali saya pastikan nilai reformasi birokrasi akan menjadi A,” katanya.
Tak hanya itu, indikator-indikator pelayanan publik yang lain juga akan terus ditingkatkan. Seperti nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang saat ini sebesar 71,54 (BB), juga akan ditingkatkan menjadi A. Lalu pelayanan publik yang saat ini mendapat nilai -A akan ditingkatkan menjadi A. Termasuk pula SistemPemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Midji menyebut Kalbar menduduki peringkat kedua di bawah Provinsi DKI Jakarta.
“Ini (SPBE) nilanya sudah 3,58 kategori baik. Kemudian desa mandiri, ini suatu capaian yang spektakuler, bayangkan hanya satu desa mandiri 2018, sekarang menjadi 1.079. Ada 677 desa sangat tertinggal sekarang satu pun sudah tidak ada. Ada lebih 900 desa tertinggal, sekarang sudah tidak ada,” paparnya.
Itu semua lanjut Midji, bisa dilakukan karena dirinya sebagai pemimpin mampu menjalankan tata kelola pemerintahan berdasarkan aturan. Ia pun yakin sisa jalan provinsi yang belum mantap bisa dituntaskan ketika dirinya bersama Didi Haryono memimpin Kalbar kelak. Karena keduanya akan mengusung pemerintahan yang bersih.
“Ketika saya bersama Pak Didi memimpin Kalbar, seluruh jalan provinsi saya pastikan dalam kondisi mantap. Saya tahu anggarannya, kita hitung, dan kita tidak hanya angan-angan, ini bisa dipertanggungjawabkan. Semua yang akan kami lakukan, dan semua itu pasti untuk kesejahteraan masyarakat Kalbar,” tutupnya.
Seperti diketahui, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar nomor urut 1, Sutarmidji-Didi Haryono (Midji-Didi) tampil percaya diri saat debat publik kedua yang digelar KPU Kalbar. Adapun debat kedua tersebut mengangkat tema, pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang ramah lingkungan, serta menyelesaikan persoalan daerah.Selanjutnya Midji-Didi kembali akan mengikuti debat publik ketiga atau yang terakhir pada 18 November 2024 mendatang di Aston Pontianak Hotel & Convention Center. (Tim Liputan)
Editor : Aan
