Para tokoh Tionghoa bersatu deklarasikan dukungan untuk Midji-Didi di Pilgub Kalbar 2024 (Foto: Tim Media Midji-Didi)
KALBARNEWS.CO.ID (PONTIANAK) - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) nomor urut 1, Sutarmidji-Didi Haryono (Midji-Didi) mendapat dukungan dari sejumlah tokoh, dan masyarakat tionghoa Kalbar. Hal tersebut diketahui saat Sutarmidji bersilaturahmi sekaligus menggelar kampanye dialogis bersama para tokoh, dan masyarakat tionghoa Kalbar di Aming Coffee Podomoro, Kota Pontianak, Senin (4/11) malam.
Dalam kesempatan itu, Sutarmidji sempat berdialog, dan berbincang santai dengan para tokoh tionghoa yang hadir. Sesekali Gubernur Kalbar periode 2018-2023 itu, dengan gaya khasnya, mengajak mereka berkelakar hingga menimbulkan gelak tawa.
Hadir dalam kesempatan itu, tokoh masyarakat tionghoa yang juga mantan Ketua Yayasan Bhakti Suci (YBS), Tjioe Kui Sim, lalu Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kalbar, Yo Nguan Cua, dan beberapa tokoh, serta ratusan masyarakat tionghoa lainnya.
Mantan Ketua YBS, Tjioe Kui Sim atau yang akrab disapa Hasyim, mewakili masyarakat tionghoa yang hadir, menyatakan komitmen untuk mendukunga pasangan nomor urut 1, Midji-Didi di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalbar 2024 mendatang. Salah satu alasan mereka melabuhkan dukungan kepada pasangan tersebut, karena Hasyim melihat selama lima tahun kepemimpinan Sutarmidji, sudah terbukti mampu membawa kemajuan bagi Kalbar.
“Pak Sutarmidji juga tegas, seperti pada saat pandemi Covid-19, beliau sangat tegas menangani Covid-19, ketika gubernur kita tegas jadi kita di Kalbar ini aman. Luar biasa terima kasih gubernur kita Pak Sutarmidji, yang sangat luar biasa tegas,” ungkapnya.
Selain itu, secara pribadi Hasyim merasa hubungannya dengan Sutarmidji juga sangat baik. Bahkan sejak Sutarmidji masih menjabat sebagai Wali Kota Pontianak, dimana saat itu dirinya juga menjabat sebagai Ketua YBS. Koordinasi, dan komunikasi antara pihak yayasan dengan pemerintah kota (pemkot) saat itu menurutnya selalu terjalin dengan baik.
“Sejak beliau menjabat wali kota, saya pernah minta izin untuk menggelar Cap Go Meh (Pontianak), tidak pernah ada hambatan, itu luar biasa. Jadi pada 27 November 2024 nanti, kita harus mencoblos nomor 1, Pak Sutarmidji. Semua tokoh masyarakat tionghoa bersatu untuk mendukung Pak Sutarmidji,” pungkasnya.
Sementara itu, Sutarmidji menyampaikan bahwa dirinya berkomitmen terus menjaga iklim kondusif di Kalbar. Yang mana itu sudah dilakukan selama periode pertama kepemimpinannya, dan akan dilanjutkan hingga periode kedua nanti. Untuk mencapai itu, menurutnya yang paling penting adalah bagaimana pemerintah daerah dapat menyelaraskan program dengan pemerintah pusat.
Itu semua dipastikan dia bakal mudah diwujudkan karena semua partai pengusung pasangan Midji-Didi merupakan bagian dari koalisi pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto. “Karena saya dengan Pak Didi didukung partai pemerintah. Ada Gerindra, Nasdem, Demokrat, PAN, PKS, PSI, dan Perindo. Ada delapan partai yang mendukung kami,” katanya.
Tak hanya itu, Midji-sapaan karibnya menambahkan, dirinya juga didampingi Wakil Gubernur yang merupakan mantan Kapolda Kalbar, Didi Haryono. Sehingga sosok Didi, diharapkan dapat mendukung upaya-upaya dalam rangka menjaga keamanan, dan ketertiban masyarakat Kalbar. Sehingga Kalbar tetap kondusif.
“Makanya pilihan saya jatuh kepada Pak Didi Haryono. Saya ingin pastikan masalah-masalah hukum di Kalbar ini, harus tidak menjadi gonjang ganjing lagi,” harapnya.
Banyak hal-hal menurutnya yang berkaitan dengan masalah hukum, dan harus bisa diselesaikan dengan baik. Seperti dicontohkan dia, ada tradisi masyarakat membuka ladang dengan cara membakar. Jika dulunya masyarakat sering berhadapan dengan aparat penegak hukum, dan sebagainya, Midji ketika menjabat gubernur telah mengeluarkan regulasi yang jelas. Sehingga masyarakat peladang dapat terlindungi, dari ancaman-ancaman pidana.
“Soal membakar untuk berladang, saya selesaikan dengan membuat perda (peraturan daerah), membolehkan membuka ladang dua hektare, jadi (masyarakat) tidak lagi dipanggil-panggil, tidak lagi diperiksa-periksa,” ujarnya.
Masalah serupa dijelaskan Midji juga terjadi pada masyarakat yang melakukan Pertambangan Tanpa Izin (Peti). Untuk itu, dirinya berupaya mengusulkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk menyelesaikan masalah. Agar semua dapat diatur, dan dikontrol oleh pemerintah.
“Kemudian banyak lagi kebijakan-kebijakan yang saya ambil, untuk kepentingan kondusifitas, dan bagaimana kesinambungan usaha di Kalbar. Itu yang menjadi lebih penting,” tegasnya.
Memimpin Kalbar dengan ragam suku, dan agama yang ada dikatakan dia memang tak mudah. Karena itu menjaga iklim kondusif di daerah sangat penting dilakukan. Yang kemudian dapat berdampak pada stabilitas pertumbuhan ekonomi.
“Kesenjangan antara kaya dan miskin kita termasuk kecil, di Indonesia Gini Ratio sebesar 0,379, sementara Kalbar itu hanya 0,310. Jadi ketika Gini Ratio itu rendah, maka daerah itu pasti aman, karena rentang antara kaya, dan miskin tidak terlalu kelihatan,” pungkasnya.(Tim Liputan)
Editor : Aan
