 |
| Bantahan Keras Indonesia terhadap Rencana Relokasi Warga Gaza: MUI Sampaikan Sikap yang Sama |
KALBARNEWS.CO.ID (GAZA) - Beberapa waktu lalu, Presiden ke-47 Amerika Serikat, Donald Trump, melalui utusannya, Steve Witkoff, mengungkapkan rencana untuk merelokasi dua juta penduduk Gaza ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Rencana ini disampaikan Witkoff dalam wawancara dengan NBC pada Minggu, 19 Januari 2025.
Menurut pejabat di tim transisi pemerintahan Trump, langkah ini merupakan bagian dari usulan rekonstruksi Jalur Gaza pasca-agresi Israel. Namun, rincian lebih lanjut mengenai rencana tersebut masih belum jelas, termasuk apakah warga Gaza setuju untuk dipindahkan dan kesiapan negara penerima.
“Indonesia, misalnya, adalah salah satu lokasi yang sedang dibahas,” ujar Witkoff, seperti dikutip dari NBC.
Kabar mengenai rencana relokasi ini segera mendapat sorotan luas dari berbagai media asing. Namun, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) dengan tegas membantah kabar tersebut. Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Selasa, 21 Januari 2025, Kemlu RI memastikan bahwa pemerintah Indonesia tidak pernah menerima pemberitahuan resmi atau memiliki rencana untuk menerima sebagian dari dua juta penduduk Gaza.
“Pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apa pun, dari siapa pun, maupun rencana terkait relokasi warga Gaza ke Indonesia,” tegas pernyataan tersebut.
Kemlu RI menegaskan bahwa upaya untuk memindahkan warga Gaza hanya akan memperkuat pendudukan ilegal Israel di wilayah Palestina.
“Upaya tersebut sejalan dengan strategi besar untuk mengusir rakyat Palestina dari Gaza,” lanjut pernyataan tersebut. Indonesia juga menekankan pentingnya gencatan senjata di Gaza sebagai momentum untuk memulai dialog dan negosiasi demi mewujudkan solusi dua negara berdasarkan hukum internasional.
Selain Kemlu RI, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menolak tegas rencana tersebut. Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas, menilai relokasi warga Gaza hanya bertujuan untuk melemahkan kekuatan kelompok militan Palestina, Hamas, serta memperkuat posisi Israel.
“Dengan berkurangnya penduduk Gaza, maka jumlah personel yang bisa direkrut oleh kelompok perlawanan terhadap pendudukan Israel juga akan berkurang,” ujar Anwar pada Selasa, 21 Januari 2025. Ia menambahkan bahwa rencana itu sarat dengan kepentingan untuk mempermudah Israel dalam mencaplok wilayah Palestina.
Anwar juga mengungkapkan bahwa pengosongan daerah Gaza akan semakin memotivasi Israel untuk mewujudkan impian mereka akan negara Israel Raya.
“Kosongnya daerah Gaza akan semakin memotivasi Israel untuk mewujudkan negara Israel Raya yang mereka impikan,” tegasnya.
Dalam konteks ini, Anwar meminta pemerintah Indonesia untuk tidak meladeni rencana tersebut.
“Di balik topeng kemanusiaan, ada agenda buruk untuk memperluas kekuasaan Israel dengan mengorbankan rakyat Palestina,” pungkasnya.
Pemerintah Indonesia telah menunjukkan konsistensinya dalam mendukung perjuangan Palestina untuk meraih kemerdekaan. Penolakan terhadap rencana relokasi ini mempertegas posisi Indonesia dalam menjaga integritas wilayah Palestina sesuai dengan hukum internasional.
Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung hak-hak rakyat Palestina dan menyerukan perlunya penyelesaian yang adil dan damai untuk konflik yang berkepanjangan ini. Melalui pendekatan diplomatik dan kerjasama internasional, Indonesia berharap dapat berkontribusi dalam menciptakan stabilitas di kawasan serta mendorong dialog yang konstruktif antara pihak-pihak yang terlibat.
Dengan penegasan ini, Indonesia menunjukkan bahwa ia akan terus berdiri di sisi rakyat Palestina dan menolak segala bentuk upaya yang dapat merugikan mereka. Keberanian untuk menolak rencana relokasi yang dianggap sebagai upaya untuk melemahkan posisi Palestina menjadi simbol dukungan Indonesia terhadap perjuangan mereka. (Tim Liputan).
Editor : Lan
.jpeg)
