BMKG Alami Pemotongan Anggaran Rp1,4 Triliun: Operasional dan Layanan Publik Terancam?
KALBANEWS.CO.ID (JAKARTA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjadi salah satu lembaga negara yang terkena dampak pemangkasan anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2025. Pemotongan ini mencapai 50,35 persen dari anggaran awal yang dialokasikan untuk BMKG.
Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, BMKG yang sebelumnya menerima dana sebesar Rp2,826 triliun kini hanya mendapatkan Rp1,423 triliun, mengalami pemotongan sebesar Rp1,4 triliun.
Sempat terjadi perbedaan pernyataan antara pemerintah dan BMKG mengenai pemotongan ini. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, dalam pernyataannya pada Selasa, 11 Februari 2025, membantah bahwa pemotongan anggaran BMKG mencapai 50 persen. Namun, dalam Rapat Kerja (Raker) BMKG bersama Komisi V DPR RI pada Rabu, 12 Februari 2025, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati secara gamblang membenarkan bahwa pemotongan anggaran memang terjadi dalam jumlah besar.
Dalam rapat bersama DPR, Dwikorita menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan surat edaran dari Menteri Keuangan. Ia juga menguraikan dampak pemotongan ini terhadap operasional BMKG yang selama ini berperan penting dalam memberikan informasi cuaca, peringatan dini bencana, serta layanan penerbangan dan kemaritiman.
"Pemotongan ini membuat anggaran BMKG turun dari Rp2,8 triliun menjadi hanya Rp1,4 triliun. Dari total anggaran tersebut, Rp847 miliar digunakan untuk belanja pegawai, sementara sisanya sebesar Rp556 miliar dialokasikan untuk berbagai operasional layanan masyarakat," kata Dwikorita.
Sebelum pemangkasan, program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (MKG) memiliki anggaran Rp1,5 triliun. Namun setelah efisiensi, jumlah tersebut turun drastis menjadi hanya Rp372 miliar yang kemudian dibagi ke dalam 13 sektor layanan operasional.
Beberapa sektor layanan BMKG yang terkena dampak pemotongan anggaran ini meliputi:
- Pengelolaan database BMKG – Rp165 miliar
- Pengelolaan gempa bumi dan tsunami – Rp41 miliar
- Pengelolaan layanan informasi iklim terapan BMKG – Rp70 miliar
- Pengelolaan instrumentasi kalibrasi dan rekayasa BMKG – Rp5 miliar
- Pengelolaan jaringan komunikasi BMKG – Rp120 miliar
- Pengelolaan meteorologi penerbangan BMKG – Rp1 miliar
- Pengelolaan meteorologi publik BMKG – Rp1 miliar
- Pengelolaan informasi perubahan iklim BMKG – Rp15,2 miliar
- Pengelolaan seismologi teknik, geofisika potensial, dan tanda waktu BMKG – Rp8,4 miliar
- Pengelolaan meteorologi maritim BMKG – Rp1 miliar
- Pengelolaan tata kelola modifikasi cuaca BMKG – Rp3 miliar
- Pengelolaan operasional modifikasi cuaca BMKG – Rp5 miliar
- Pengembangan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) – Rp5,6 miliar
Menurut Dwikorita, anggaran besar yang dialokasikan untuk jaringan komunikasi BMKG bertujuan untuk menjaga agar layanan operasional BMKG tetap berjalan 24 jam penuh, 7 hari dalam seminggu. Hal ini sangat krusial mengingat peran BMKG dalam memberikan peringatan dini bencana seperti gempa bumi dan tsunami.
"Anggaran tersebut digunakan untuk menjamin keberlanjutan operasional BMKG selama 24 jam nonstop selama 365 hari dalam setahun," ujar Dwikorita.
Selain layanan operasional, anggaran terbesar dalam program dukungan manajemen BMKG dialokasikan untuk belanja pegawai. Dalam pemaparan di DPR, dari total anggaran Rp1,03 triliun, sebanyak Rp949 miliar dialokasikan untuk gaji pegawai BMKG.
Sementara itu, sisa anggaran lainnya akan digunakan untuk perawatan dan pemeliharaan infrastruktur serta peralatan BMKG yang membantu keberlanjutan layanan publik, termasuk sensor cuaca, alat pendeteksi gempa bumi, serta satelit pemantauan cuaca.
Namun, dengan pemotongan anggaran yang signifikan ini, sejumlah pihak mempertanyakan apakah BMKG masih bisa menjalankan tugasnya secara optimal, terutama dalam memberikan informasi cuaca dan peringatan dini bencana yang akurat.
Anggota Komisi V DPR, Sudiro Wibowo, mengingatkan bahwa peran BMKG sangat vital, terutama bagi sektor penerbangan, kemaritiman, dan mitigasi bencana. Ia meminta agar pemerintah mempertimbangkan kembali pemangkasan anggaran ini.
"BMKG bukan hanya tentang memprediksi cuaca sehari-hari, tapi juga bagian dari sistem mitigasi bencana nasional. Pemotongan anggaran yang terlalu besar bisa berisiko terhadap keselamatan publik," kata Sudiro dalam rapat kerja di DPR.
BMKG sendiri berharap agar pemerintah dapat mengevaluasi kembali kebijakan pemangkasan anggaran ini, terutama untuk memastikan bahwa layanan publik yang disediakan tidak terganggu.
Menurut Dwikorita, jika anggaran terus dipangkas tanpa ada solusi pendanaan lain, beberapa program vital seperti pengembangan teknologi pemantauan cuaca dan peningkatan kapasitas sistem peringatan dini bisa terhambat.
Ia juga menyoroti pentingnya dukungan dari swasta untuk membantu pembiayaan program-program tertentu agar BMKG tetap bisa menjalankan fungsinya dengan optimal.
"Kami akan terus mencari solusi, termasuk kemungkinan kerja sama dengan pihak swasta dan internasional untuk membantu pembiayaan beberapa proyek strategis BMKG," tambah Dwikorita.
Sementara itu, pihak Kementerian Keuangan mengatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini dilakukan untuk menjaga stabilitas fiskal negara, namun akan tetap mempertimbangkan kebutuhan operasional lembaga-lembaga vital seperti BMKG.
Pemotongan anggaran BMKG ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam rangka efisiensi APBN 2025, yang juga berdampak pada lembaga-lembaga lain, termasuk Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan sektor kesehatan.
Apakah pemangkasan ini akan mengganggu layanan BMKG dalam jangka panjang? Masyarakat tentu berharap agar BMKG tetap bisa menjalankan tugasnya dengan baik demi keselamatan dan kesejahteraan publik. (TimLiputan).
Editor : Lan
