 |
| Efisiensi Anggaran BGN: Pengadaan Lahan Dipangkas, Target MBG Tetap Dicapai |
KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) - Badan Gizi Nasional (BGN) kini menjadi salah satu lembaga negara yang terdampak pemotongan anggaran, meskipun sebelumnya lembaga ini sempat dikabarkan tidak termasuk dalam daftar pemotongan yang diberlakukan oleh pemerintah.
Pemotongan ini terjadi seiring dengan kebijakan efisiensi yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menghemat anggaran negara hingga Rp306,69 triliun dengan melakukan penyesuaian di berbagai sektor, termasuk di beberapa kementerian dan lembaga negara.
Namun, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa meskipun anggaran lembaganya mengalami pemangkasan, program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap akan berjalan seperti yang direncanakan.
Dalam APBN Tahun Anggaran 2025, anggaran Badan Gizi Nasional mengalami pemangkasan sebesar 0,28 persen. Jumlah tersebut memang tidak sebesar pemotongan anggaran di beberapa lembaga lainnya, tetapi tetap berdampak pada beberapa sektor dalam BGN.
“Anggaran yang awalnya sebesar Rp71 triliun kini berkurang Rp200,2 miliar,” ujar Dadan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 12 Februari 2025.
Meski begitu, Dadan memastikan bahwa pemotongan ini tidak akan mengganggu keberlangsungan program utama yang sedang dijalankan oleh BGN.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang telah diluncurkan pada 6 Januari 2025, disebut tidak terkena dampak dari pemotongan anggaran tersebut. Hal ini disampaikan langsung oleh Dadan Hindayana dalam pernyataannya kepada media.
“Enggak ada (pemotongan anggaran untuk MBG). Kalau seluruh kementerian kan anggaran pegawai enggak ada yang kena pangkas, program MBG juga tidak kena,” kata Dadan.
Program ini merupakan salah satu inisiatif utama pemerintahan Presiden Prabowo dalam upaya meningkatkan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.
Meskipun program MBG tetap mendapatkan anggaran penuh, ada beberapa sektor dalam BGN yang terdampak oleh efisiensi anggaran ini. Salah satu sektor yang terkena pemotongan adalah pengadaan lahan untuk fasilitas MBG.
Menurut Dadan, pemotongan anggaran di sektor ini tidak akan menjadi kendala besar, mengingat Presiden Prabowo telah memberikan arahan untuk memanfaatkan mekanisme pinjam-pakai lahan milik instansi lain.
“Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN, beliau menyampaikan kalau bisa pinjam pakai, pinjam pakai saja,” ujar Dadan menirukan instruksi Presiden.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa lahan-lahan yang sebelumnya direncanakan untuk dibeli atau disewa, kini dapat dimanfaatkan melalui mekanisme pinjam pakai dari pemerintah daerah, instansi lain, kementerian, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Jadi ada efisiensi yang bisa dilakukan terkait pengadaan lahan. Pengadaan di sektor ini bisa menggunakan lahan-lahan milik pemda, kementerian lain, ataupun BUMN yang dapat dipinjam pakai,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dadan juga menjelaskan tentang kebutuhan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk mendukung program MBG. Salah satu elemen penting dalam pelaksanaan program ini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang bertugas mendistribusikan makanan bergizi kepada masyarakat sasaran. Saat ini, jumlah SPPG masih jauh dari target yang dibutuhkan.
“Kita butuh 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Saat ini, baru ada 246 unit, dan nanti akan meningkat menjadi 700 unit dalam waktu dekat,” ungkapnya.
Pelaksanaan program MBG telah dibagi dalam beberapa tahap dengan target jumlah penerima manfaat yang terus meningkat sepanjang tahun 2025.
Periode Januari - April 2025: Ditargetkan sebanyak 3 juta penerima manfaat.
Periode April - Agustus 2025: Jumlah penerima manfaat bertambah menjadi 6 juta orang.
Periode Akhir Tahun 2025: Ditargetkan sebanyak 15 juta penerima manfaat.
Sebelum pemotongan anggaran, BGN memiliki dana sebesar Rp71 triliun untuk menjalankan program ini. Namun, dengan adanya wacana peningkatan cakupan penerima manfaat, muncul kebutuhan tambahan anggaran.
Seiring dengan meningkatnya target penerima manfaat, muncul pembahasan mengenai kemungkinan penambahan anggaran untuk mendukung percepatan program MBG. Presiden Prabowo telah menanyakan langsung kepada BGN mengenai besaran dana tambahan yang dibutuhkan untuk mencapai target hingga 89 juta penerima manfaat.
Dadan mengungkapkan bahwa untuk mencapai angka tersebut, dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun.
“Jadi Pak Presiden bertanya ke kami, kalau diajukan percepatan, berapa dana yang dibutuhkan? Kami jawab Rp100 triliun,” kata Dadan dalam acara Rampinas PIRA pada Sabtu, 25 Januari 2025.
Saat ini, usulan tambahan anggaran tersebut masih dalam tahap pembahasan di pemerintahan. Jika disetujui, program MBG berpotensi menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama anak-anak sekolah dan kelompok rentan yang sangat membutuhkan asupan makanan bergizi.
Meskipun BGN terkena pemotongan anggaran sebesar 0,28 persen, program Makan Bergizi Gratis tetap menjadi prioritas dan tidak terdampak oleh efisiensi anggaran ini. Pemangkasan anggaran hanya berlaku untuk pengadaan lahan, yang kini akan dilakukan melalui mekanisme pinjam-pakai sesuai instruksi Presiden Prabowo.
Dengan target peningkatan jumlah penerima manfaat MBG, muncul wacana tambahan anggaran Rp100 triliun agar cakupan program ini bisa diperluas hingga menjangkau 89 juta orang di seluruh Indonesia. Keputusan mengenai tambahan anggaran ini masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut oleh pemerintah dan DPR. (Tim Lipitan).
Editor : Lan
