Efisiensi Anggaran dan Dampaknya terhadap Perekonomian
KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) - Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hidayana, mengungkapkan bahwa anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) mengalami pemangkasan sebesar 0,2845 persen. Anggaran awal yang sebesar Rp71 triliun harus dipotong sekitar Rp200,2 miliar. Dadan menyampaikan hal ini usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR pada Rabu malam, 12 Februari 2025. Sebelumnya, BGN termasuk lembaga yang tidak terdampak oleh pemangkasan anggaran, namun akhirnya terimbas kebijakan tersebut.
Pemangkasan ini dimulai setelah kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke kantor BGN, di mana beliau mengarahkan BGN untuk efisiensi anggaran pada sektor pengadaan lahan infrastruktur, khususnya untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Presiden menyarankan agar BGN memanfaatkan lahan yang bisa dipinjam dari instansi lain, seperti kementerian, Pemerintah Daerah, atau BUMN, untuk menghemat anggaran. Meskipun terdapat pemangkasan, Dadan memastikan bahwa program MBG tetap berjalan sesuai rencana dengan target penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang pada 2025. Ia juga menegaskan bahwa pemotongan anggaran ini tidak akan memengaruhi anggaran untuk pegawai.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja negara, dengan penghematan yang diproyeksikan mencapai Rp306,69 triliun.
Salah satu fokus pemangkasan adalah belanja kementerian dan lembaga (K/L), yang dipangkas sebesar Rp256,1 triliun, serta alokasi dana transfer ke daerah (TKD) yang dikurangi sebesar Rp50,59 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengeluarkan surat edaran untuk menindaklanjuti Inpres tersebut, dengan pemangkasan anggaran untuk belanja seperti alat tulis, rapat, dan pendidikan serta pelatihan.
Pemangkasan anggaran ini tentunya membawa dampak signifikan bagi perekonomian, terutama terkait dengan pengangguran dan daya beli masyarakat. Menurut M Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat
Makroekonomi dan Keuangan Indef, pemangkasan anggaran yang terjadi, terutama di sektor strategis, dapat menghambat konsumsi domestik dan pembangunan infrastruktur, yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, berkurangnya anggaran untuk sektor-sektor produktif dapat menurunkan daya saing dan kepercayaan sektor swasta untuk berinvestasi.
Meskipun program MBG dapat memberi dampak positif terhadap perekonomian, Rizal menilai dampak tersebut mungkin tidak sebanding dengan kerugian dari pemangkasan anggaran lainnya. Program ini memang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dengan meningkatkan asupan gizi dan mengurangi angka kekurangan gizi, terutama di kalangan anak-anak dan kelompok rentan.
Namun, pemangkasan di sektor lain, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, dapat berakibat pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
Dalam menghadapi kondisi ini, Rizal merekomendasikan kebijakan fiskal yang lebih seimbang, yang mengutamakan keberlanjutan ekonomi dan perlindungan kesejahteraan sosial, agar stabilitas ekonomi dapat terjaga.
Pemerintah perlu memastikan bahwa penghematan anggaran tidak sampai mengorbankan sektor-sektor penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, transparansi dalam penggunaan anggaran harus tetap dijaga agar kebijakan efisiensi ini benar-benar memberikan manfaat yang optimal tanpa mengorbankan kepentingan publik. (Tim Liputan)
Editor : Lan\
