Fokus pada Pendidikan dan Gizi Anak, Presiden Pangkas Pengeluaran yang Tidak Perlu
KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) - Di 100 hari pertama kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dalam mengelola anggaran negara dengan menerapkan kebijakan penghematan besar-besaran.
Langkah ini diwujudkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dengan kebijakan ini, Presiden berhasil melakukan penghematan hingga mencapai total Rp306,69 triliun.
Penghematan anggaran tersebut tidak hanya bertujuan untuk menciptakan tata kelola keuangan negara yang lebih efisien, tetapi juga untuk mendukung berbagai program prioritas yang langsung memberikan manfaat bagi rakyat. Salah satu program yang mendapatkan perhatian khusus adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang kini sedang berjalan.
Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak Indonesia, terutama yang berada di daerah kurang mampu, mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka.
Komitmen Presiden Prabowo dalam mengalokasikan anggaran untuk kepentingan rakyat ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) I 2025 yang digelar di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 24 Januari 2025.
Presiden menyampaikan dalam instruksi untuk melakukan fokus anggaran agar makin efisien dan penggunaan anggaran akan ditujukan kepada langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung, seperti Makan Bergizi Gratis, ujar Sri Mulyani dalam kesempatan tersebut.
Kemudian, saat menghadiri Pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama di Surabaya pada Senin, 10 Februari 2025, Presiden kembali menyinggung kebijakan penghematan yang ia terapkan. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sepenuhnya demi kepentingan rakyat Indonesia.
Presiden Prabowo dengan tegas menyampaikan bahwa berbagai pengeluaran yang dianggap tidak esensial harus dihentikan. Ia ingin agar dana negara tidak lagi digunakan untuk hal-hal yang hanya menjadi celah bagi oknum untuk melakukan penyalahgunaan. Saya ingin pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran yang mubazir, pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan, ujarnya dengan penuh ketegasan.
Menurutnya, anggaran yang berhasil dihemat dari pemangkasan pengeluaran yang tidak perlu harus dialokasikan kembali untuk kepentingan masyarakat, khususnya dalam mendukung kebutuhan dasar seperti makanan bergizi dan pendidikan bagi anak-anak. Uang yang kita hemat itu untuk rakyat. Untuk memberi makan, untuk anak-anak rakyat, imbuhnya.
Selain memastikan anak-anak mendapatkan gizi yang baik, Presiden Prabowo juga menekankan bahwa perbaikan sekolah menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan anggaran. Ia menyoroti fakta bahwa Indonesia memiliki sekitar 330 ribu sekolah, namun anggaran yang tersedia saat ini hanya cukup untuk memperbaiki sekitar 20 ribu sekolah per tahun.
Dengan kondisi seperti ini, dibutuhkan puluhan tahun untuk menyelesaikan perbaikan seluruh sekolah di Indonesia jika tidak ada kebijakan khusus yang mengakselerasi anggaran perbaikan infrastruktur pendidikan. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Kita punya 330 ribu sekolah, anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki 20 ribu sekolah.
Berapa tahun kita mau selesaikan 330 ribu sekolah? tegas Presiden. Dengan adanya efisiensi anggaran, ia ingin memastikan lebih banyak sekolah yang bisa segera diperbaiki dalam waktu yang lebih singkat, sehingga anak-anak Indonesia bisa mendapatkan fasilitas belajar yang lebih layak.
Salah satu bentuk pengeluaran yang menjadi perhatian Presiden Prabowo adalah perjalanan dinas para pejabat negara. Menurutnya, perjalanan dinas ke luar negeri harus dikurangi dan hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan, terutama untuk tugas belajar atau mewakili negara dalam forum internasional yang penting.
Yang perlu ke luar negeri yang tugas, tugas belajar boleh, tugas atas nama negara boleh, jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan, ungkapnya. Ia juga dengan tegas menyampaikan bahwa jika ada pejabat yang ingin bepergian ke luar negeri untuk kepentingan pribadi, maka harus menggunakan dana sendiri dan bukan dana negara. Kalau mau jalan-jalan, pakai uang sendiri, tambahnya.
Presiden juga menyebutkan bahwa dirinya sering melakukan kunjungan ke luar negeri, tetapi itu semata-mata karena tugas sebagai kepala negara yang harus mewakili Indonesia dalam pertemuan-pertemuan penting di dunia. Namun, ia menilai bahwa banyak pengeluaran yang dilakukan oleh birokrasi selama ini justru tidak membawa manfaat nyata bagi rakyat.
Cukup itu seminar, cukup itu kajian, apa itu FGD (forum group discussion), mau diskusi apa lagi? Itu mengentaskan kemiskinan absolut, bantu rakyat yang lapar cari makan, sekolah yang rusak diperbaiki, jalan yang rusak diperbaiki, katanya dengan nada kritis.
Presiden juga menyoroti fenomena studi banding yang menurutnya sering kali tidak relevan dengan kebutuhan bangsa. Ia menyebutkan contoh studi banding ke Australia untuk belajar mengentaskan kemiskinan, padahal Australia adalah salah satu negara terkaya di dunia. Mau belajar mengentaskan kemiskinan studi bandingnya ke Australia? Australia itu salah satu dari 10 negara terkaya di dunia, kok belajar ke Australia? Terus studi banding Pramuka, ada apa belajar Pramuka? sindirnya.
Presiden Prabowo juga mengungkapkan bahwa kebijakan penghematan anggaran ini tidak luput dari perlawanan berbagai pihak, terutama dari kalangan birokrasi yang selama ini menikmati berbagai fasilitas dan keuntungan dari anggaran negara. Ia menyadari bahwa ada pihak-pihak yang merasa kebal hukum dan seolah memiliki kekuasaan tak tersentuh dalam sistem pemerintahan. Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada, katanya.
Namun, Presiden menegaskan bahwa ia tidak akan mundur dari upaya ini karena tujuannya adalah untuk memastikan uang negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Saya mau menghemat uang-uang itu untuk rakyat, ucapnya dengan penuh ketegasan.
Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo menunjukkan komitmennya untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan oleh negara membawa manfaat langsung bagi masyarakat. Ia tidak ragu untuk memangkas anggaran yang tidak perlu dan mengalokasikannya ke sektor-sektor yang lebih penting seperti pendidikan, pangan, dan infrastruktur. Dengan langkah ini, ia berharap dapat menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia. (Tim Liputan).
Editor : Lan
