Instruksi Megawati: Penundaan Retret Kepala Daerah PDIP di Akmil Magelang
KALBARNEWS.CO.ID (MAGELANG) - Sebanyak 55 kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah tiba di Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu, 22 Februari 2025. Kedatangan mereka bertujuan untuk menghadiri retret kepala daerah yang rencananya akan berlangsung di Lembah Tidar, kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang. Namun, sebelum mereka dapat bergabung dalam kegiatan tersebut, para kepala daerah masih menunggu keputusan final dari DPP PDIP.
Mereka berkumpul di salah satu kafe di Magelang sembari menanti arahan lebih lanjut dari DPP. Sejumlah kepala daerah yang hadir antara lain Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Bali Wayan Koster, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, dan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menegaskan bahwa para kepala daerah dari PDIP sudah siap mengikuti kegiatan tersebut kapan pun instruksi diberikan oleh DPP.
"Ya saya kira semua sudah paham, hari ini kami menunggu di Magelang ini karena kita menunggu keputusan dari DPP PDI Perjuangan yang masih sangat dinamis di Jakarta," kata Hasto di kawasan Magelang Tengah, Sabtu 22 Februari 2025
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa seluruh peserta siap kapan pun jika keputusan telah ditetapkan.
"Pada prinsipnya semua kita ini siap untuk melakukan retret dan bahkan kita berada di Magelang dan kita siap sewaktu-waktu," ujarnya.
Hasto juga mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah melakukan komunikasi intensif dengan DPP PDIP dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait pelaksanaan retret ini.
"Dan hari ini Pak Pramono juga jadi peserta retret, tentu beliau mewakili senior dari PDI Perjuangan yang sudah berkomunikasi intens dengan DPP termasuk dengan Ibu Ketum, menyampaikan kepada kita semua bahwa kita akan mengikuti retret ini dan jadwalnya akan diatur kemudian," jelasnya.
Selain dengan Ketua Umum PDIP, Pramono Anung juga disebut telah menjalin komunikasi dengan pihak penyelenggara di Magelang.
"Mas Pram juga berkomunikasi dengan pemerintah maupun berkomunikasi dengan penyelenggara yang ada di Magelang," tambah Hasto.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi kepada para kepala daerah dari partainya untuk menunda perjalanan menuju agenda retret di Akmil Magelang. Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 tertanggal 20 Februari 2025. Keputusan ini diambil sebagai respons atas penangkapan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, menyampaikan bahwa kepala daerah PDIP telah berkumpul di Magelang untuk menunggu instruksi lebih lanjut.
"Tadi kami sudah disampaikan oleh informasi dari Mas Pram, prinsipnya bahwa kami harus siap mengikuti retret ini gitu ya. Jadi prinsipnya kami siap mengikuti retret dan waktunya kapan insyaallah dalam satu dua hari ini bisa bergabung," kata Masinton kepada awak media di Magelang.
Ia menegaskan bahwa keputusan penundaan keberangkatan ke retret kepala daerah sudah dikomunikasikan dengan pemerintah dan Ketua Umum PDIP.
"Tentu itu sudah dikomunikasikan, baik dengan Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri) dengan pemerintah seperti itu," ujarnya.
Masinton menegaskan bahwa instruksi tersebut bukan berarti larangan untuk mengikuti retret, melainkan hanya sekadar penundaan.
"Prinsipnya kan memang bersedia, cuma menunda saja. Instruksi itu kan bukan dilarang mengikuti retret tapi kita menunda begitu ya. Menunda itu kan bukan berarti tidak, mungkin sampai ada informasi lanjut kan begitu," jelasnya.
Sementara itu, sejumlah kepala daerah dari PDIP tetap bersikap optimis bahwa retret ini akan tetap berlangsung dengan kehadiran mereka. Bahkan, beberapa kepala daerah telah mengirimkan barang-barang mereka ke dalam kompleks Akmil sebagai tanda kesiapan mereka untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
Pramono Anung sendiri, yang memiliki peran sebagai perantara komunikasi antara PDIP dan pemerintah, dikabarkan terus melakukan negosiasi terkait jadwal dan teknis kehadiran para kepala daerah dalam retret tersebut. Namun, hingga saat ini, belum ada keputusan final mengenai waktu pasti keikutsertaan mereka.
Selain itu, beberapa tokoh PDIP lainnya juga menyampaikan bahwa instruksi dari Megawati bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak dalam artian larangan, melainkan hanya sebagai bentuk kehati-hatian partai dalam menyikapi situasi politik nasional saat ini. Hal ini mengingat bahwa retret kepala daerah ini juga akan menghadirkan sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto, yang dijadwalkan memberikan pengarahan pada 28 Februari 2025.
Dengan situasi yang masih dinamis, para kepala daerah PDIP tetap menunggu arahan lebih lanjut dari DPP terkait jadwal pasti pelaksanaan retret di Magelang. Hingga keputusan final diumumkan, mereka tetap berada di Magelang sebagai bentuk kesiapan untuk mengikuti agenda yang telah direncanakan. (Tim Liputan).
Editor : Lan
