Instruksi PDIP dan Dinamika Retret Akmil: Pramono Anung dalam Posisi Dilema
KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) - Hingga hari kedua pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Gubernur Jakarta Pramono Anung belum juga hadir. Ketidakhadirannya disebut berkaitan dengan instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang meminta para kepala daerah dari partai tersebut untuk menunda keberangkatan mereka ke acara tersebut.
Pramono Anung diketahui ditugaskan untuk menjembatani komunikasi antara PDIP dan pemerintah terkait dengan keikutsertaan kepala daerah dari partai itu dalam retret Akmil. Wali Kota Yogyakarta sekaligus politikus PDIP, Hasto Wardoyo, menyampaikan bahwa hingga saat ini masih ada sekitar 55 kepala daerah dari PDIP yang belum bergabung dan sementara "standby" di Magelang.
Pada Sabtu, 22 Februari 2025 siang, sejumlah kepala daerah dari PDIP menggelar pertemuan di sebuah kafe di Magelang. Dalam pertemuan tersebut, mereka sepakat bahwa Pramono Anung akan berdiskusi lebih lanjut dengan DPP PDIP dan pemerintah guna mencari solusi terbaik terkait dengan keikutsertaan retret serta menindaklanjuti instruksi penundaan dari Megawati.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP agar menunda keikutsertaan mereka dalam retret Akmil. Arahan ini tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada 20 Februari 2025, sehari sebelum retret dimulai.
Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, mengonfirmasi bahwa Megawati telah menugaskan Pramono Anung untuk berkomunikasi dengan pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkait dengan situasi ini. Menurut Masinton, meskipun banyak kepala daerah PDIP sudah berada di Magelang, mereka tetap menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum sebelum resmi bergabung dalam retret.
"Kami akan bergabung (ke Akmil) setelah arahan selanjutnya diberikan oleh DPP PDIP," katanya.
Hasto Wardoyo juga mengungkapkan bahwa Pramono Anung sedang menjalankan komunikasi intensif dengan pemerintah dan penyelenggara retret.
"Komunikasi intens diwakili oleh Pak Pramono dengan pemerintah maupun dengan penyelenggara. Sehingga komunikasi yang dilakukan Pak Pramono tentu sudah mewakili dua arah," kata Hasto di Magelang.
Menurut Hasto, di satu sisi Pramono mewakili kepala daerah PDIP yang telah siap untuk mengikuti retret, sementara di sisi lain ia juga bertugas menyampaikan kebijakan partai kepada pemerintah dan penyelenggara.
"Ya, mewakili kami-kami yang ada di sini standby untuk masuk, kemudian juga mewakili keputusan-keputusan yang ada di DPP, lalu mengkomunikasikannya dengan pemerintah pusat dan penyelenggara, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri," ujar Hasto.
Hasto menambahkan bahwa beberapa kepala daerah PDIP telah menyiapkan diri untuk bergabung dalam retret jika ada arahan lanjutan dari Megawati. Bahkan, barang-barang mereka sudah lebih dulu dikirim ke area Akmil.
"Semua siap lah, sudah ada di sini. Kan semua sudah bawa barang-barang kan? Kopernya sudah di dalam, jadi ini sudah menunjukkan bahwa kita punya kesungguhan yang tinggi," kata Hasto.
Pramono Anung diketahui tiba di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), Kabupaten Kulon Progo, DIY, pada Sabtu, 22 Februari 2025 pukul 13.20 WIB. Namun, ketika ditanya mengenai retret, Pramono memilih untuk tidak memberikan keterangan lebih lanjut.
Ia hanya menyebut bahwa dirinya hendak berkunjung ke kampung halamannya di Yogyakarta. "Mau naik mobil. Saya kan orang Jogja, bapak ibu saya dimakamkan di sini," katanya singkat.
Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, turut menanggapi ketidakhadiran Pramono Anung dalam retret yang telah berlangsung sejak Jumat, 20 Februari 2025. Menurutnya, masih ada kemungkinan Pramono mengikuti retret pada gelombang kedua.
"Mungkin bisa saja (ikut gelombang dua)," ujar Rano Karno saat ditemui di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Sabtu, 22 Februari 2025.
Rano juga mengungkapkan bahwa retret gelombang kedua memang direncanakan, meskipun ia belum bisa memastikan siapa saja yang akan mengikuti pertemuan tersebut.
"Memang ada gelombang (kedua)," kata Rano.
Ia juga menegaskan bahwa instruksi dari Megawati bukanlah larangan bagi kepala daerah PDIP untuk mengikuti retret, melainkan hanya penundaan keberangkatan.
"Ingat sekali lagi, surat ini adalah menunda, bukan melarang. Kemarin teman-teman sudah ada di Jogja, sudah ada di Magelang," ujar Rano.
Keikutsertaan Pramono dalam retret kepala daerah menjadi pertanyaan besar setelah Megawati mengeluarkan instruksi tersebut.
Sebelum adanya instruksi penundaan dari Megawati, Pramono Anung sebenarnya telah menyiapkan segala keperluan untuk mengikuti retret kepala daerah di Magelang. Ia bahkan mengungkapkan bahwa perlengkapannya sudah lebih dulu dikirim ke lokasi.
"Saya memang orang yang selalu menyiapkan (keperluan saya) sebelumnya," ujar Pramono saat ditemui usai acara serah terima jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta di Pendopo Balai Kota, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2025.
Pramono juga sempat menyampaikan bahwa retret ini akan diisi oleh berbagai arahan dari menteri dan kepala lembaga negara, termasuk Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan memberikan pengarahan pada hari terakhir retret, 28 Februari 2025.
"Pokoknya saya akan mengikuti sepenuhnya dan enggak mau absen satu pun acara," kata Pramono kala itu.
Namun, dengan adanya instruksi terbaru dari Megawati, kehadiran Pramono dalam retret ini masih menjadi tanda tanya besar. Para pengamat politik melihat hal ini sebagai bentuk negosiasi antara PDIP dan pemerintah terkait posisi kepala daerah mereka di tengah dinamika politik nasional.
Situasi ini masih berkembang, dan publik menanti keputusan akhir dari Megawati serta bagaimana Pramono Anung akan menyikapi arahan tersebut dalam beberapa hari ke depan. (Tim Liputan).
Editor : Lan
