Istana Ingatkan Demo MBG Harus Damai, Jangan Halangi Hak Penerima Manfaat
KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto kini masih menghadapi penolakan, khususnya di wilayah Papua. Program yang bertujuan untuk memberikan akses makanan bergizi bagi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, dan penderita stunting ini, ternyata tak mendapat dukungan dari sebagian pelajar di daerah tersebut. Mereka menggelar aksi demo sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan tersebut.
Dalam demonstrasi yang berlangsung, para pelajar menyuarakan keinginan mereka untuk perbaikan sektor pendidikan yang dinilai lebih penting daripada distribusi makanan bergizi secara gratis. Mereka berpendapat bahwa alokasi anggaran negara seharusnya difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan yang masih jauh dari harapan di wilayah Papua.
Pihak Istana, melalui Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa demo tersebut adalah bentuk penyampaian aspirasi yang sah, namun menekankan agar aksi tersebut tidak disertai dengan kekerasan.
“Kalau masyarakat mau berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat, silakan tapi jangan sampai melakukan kekerasan,” ujar Hasan dalam keterangan pers pada Senin, 17 Februari 2025, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Ia juga menambahkan bahwa penolakan terhadap program MBG adalah hak setiap individu, namun harus tetap menjaga agar hak-hak orang lain untuk menerima manfaat dari program tersebut tidak terhalangi.
Hasan Nasbi menjelaskan lebih lanjut, “Jangan sampai menghalangi hak saudara dan teman-teman mereka mendapatkan Makan Bergizi Gratis,” serta mengingatkan agar mereka yang tidak membutuhkan bisa memilih untuk tidak berpartisipasi, tanpa merugikan mereka yang membutuhkan bantuan tersebut.
"Kalau ada yang bilang mereka nggak perlu, mereka bisa sampaikan hal itu, bisa bilang. Kami nggak usah dikasih,’ nggak apa-apa," tambahnya.
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, yang optimis dengan keberhasilan program ini, juga menekankan bahwa tujuan utama dari MBG adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama untuk anak-anak, ibu hamil, dan mengatasi stunting.
“Makan bergizi itu adalah kebutuhan pokok bagi seorang warga negara,” katanya dalam sebuah kesempatan. Sjafrie juga menambahkan bahwa program ini akan terus dijalankan dengan dukungan penuh dari dapur-dapur TNI yang bertugas di lokasi.
Namun, penolakan terhadap program ini bukanlah hal baru di Papua. Sebelumnya, aksi penolakan juga pernah terjadi, bahkan ada ancaman pembakaran sekolah yang melaksanakan program ini. Menhan Sjafrie menegaskan bahwa pelaksanaan MBG bukanlah persoalan politik, melainkan tugas kemanusiaan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Kami tidak mempedulikan isu-isu politik yang lain, kecuali kami menjalankan tugas kemanusiaan,” katanya pada Selasa, 4 Februari 2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Sjafrie juga menambahkan bahwa untuk menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan program MBG di daerah-daerah yang rawan, pihaknya akan menurunkan personel TNI Angkatan Darat untuk mengawasi dan memastikan bahwa dapur-dapur penyedia makanan berfungsi dengan baik.
“Karena kan situasi ini belum bagus, belum kondusif, jadi kami perlu supaya dapur-dapur ini dikerjakan oleh satuan tugas teritorialnya TNI Angkatan Darat,” jelasnya.
Dengan berbagai tantangan dan penolakan yang ada, pihak pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan program MBG. Mereka berharap agar masyarakat yang menerima manfaat dari program ini dapat merasakan perbaikan dalam pemenuhan gizi mereka, serta mendukung program ini sebagai langkah awal menuju peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya di daerah-daerah yang membutuhkan. (Tim Liputan).
Editor : Lan
