Istana Respon Tuntutan Mahasiswa: Biaya Pendidikan dan Beasiswa Tak Akan Dikurangi
KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) - Aksi mahasiswa Tanah Air bertajuk 'Indonesia Gelap' yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di berbagai wilayah telah menarik perhatian publik, khususnya terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai berdampak pada sektor pendidikan. Para mahasiswa yang berunjuk rasa di beberapa daerah, termasuk Bandung, menuntut pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan anggaran, khususnya yang menyangkut pendidikan.
Dalam aksi yang berlangsung di depan Gedung DPRD Jabar, pada Senin, 17 Februari 2025, mahasiswa dari kampus-kampus di Bandung Raya mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap dampak kebijakan efisiensi anggaran yang dianggap dapat menurunkan kualitas pendidikan. Para mahasiswa mengkritik kebijakan tersebut karena dapat menghambat dana operasional perguruan tinggi negeri dan swasta (PTN-BH dan PTS) serta membatasi akses pendidikan tinggi untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Salah satu tuntutan utama dalam aksi ini adalah untuk menaikkan anggaran pendidikan, termasuk dana operasional PTN-BH, PTS, dan Beasiswa. Mahasiswa juga menuntut agar pemerintah memperluas akses pendidikan tinggi untuk anak-anak kelas buruh dan kaum tani yang selama ini terkendala biaya. Mereka juga meminta pemerintah menghadirkan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas dan memberikan ruang demokrasi yang lebih besar di dunia pendidikan.
Menyikapi aksi mahasiswa ini, pihak Istana Kepresidenan, melalui Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, menanggapi tudingan terkait pemotongan anggaran pendidikan. Hasan menegaskan bahwa
Presiden Prabowo Subianto menegaskan biaya operasional perguruan tinggi, KIP kuliah, dan beasiswa tidak akan dikurangi. Ia menambahkan bahwa tidak ada kebijakan yang mengarah pada pemotongan anggaran pendidikan dan pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga agar sektor pendidikan tetap berjalan dengan baik meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran di sektor lainnya.
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi, menghargai kebebasan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi, namun ia juga meminta agar narasi yang disampaikan tidak mengandung informasi yang tidak benar.
Hadi menegaskan bahwa meskipun ada penyesuaian anggaran, hal itu tidak akan mengganggu kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat dan sektor-sektor yang penting seperti pendidikan dan kesehatan. Ia meminta agar masyarakat memahami bahwa pemerintahan yang baru berjalan beberapa bulan ini masih berusaha mencari solusi terbaik untuk seluruh permasalahan yang ada.
Prasetyo juga mengimbau masyarakat untuk tetap optimis dan kompak dalam membangun Indonesia, serta menghargai kinerja pemerintah yang sedang beradaptasi. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo, yang telah terbiasa menerima aspirasi masyarakat, tidak merasa terganggu dengan aksi-aksi tersebut dan akan terus berkomitmen untuk memperbaiki kondisi bangsa.
Aksi mahasiswa 'Indonesia Gelap' ini, meskipun diwarnai dengan kritik terhadap kebijakan anggaran, juga menjadi momen bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap sektor pendidikan dan menghormati proses demokrasi yang ada di Indonesia. (Tim Liputan).
Editor : Lan
