Isu Reshuffle Menguat, Prabowo Siap Singkirkan yang Tak Bekerja untuk Rakyat
KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) - Presiden Prabowo memberikan pidato sambutan saat menghadiri Harlah Nahdlatul Ulama (NU) ke-102 di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu, 5 Februari 2025. Dalam pidato tersebut, ia menegaskan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari segala bentuk penyelewengan dan korupsi.
Presiden Prabowo menekankan bahwa integritas dalam pemerintahan adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Ia mencontohkan salah satu sifat kepemimpinan Gus Dur yang dikenal sebagai sosok pemberani dalam menghadapi berbagai tantangan dan tekanan, baik di internal maupun eksternal.
Dengan meneladani keberanian Gus Dur, Presiden Prabowo mengajak seluruh jajarannya di Kabinet Merah Putih untuk memiliki sikap yang sama, terutama dalam hal keberanian untuk mengoreksi diri sendiri. Menurutnya, hal ini sangat penting guna membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam Kabinet Merah Putih, saya mengajak mereka kita harus berani mengoreksi diri. Berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintahan yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi, itu tekad kami,” kata Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa jabatan di pemerintahan bukanlah sekadar posisi yang memberikan kekuasaan, melainkan sebuah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa setiap pejabat negara harus selalu mengingat bahwa tujuan utama dari pemerintahan adalah untuk melayani rakyat dan memastikan kesejahteraan mereka.
Presiden juga menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan memberikan ruang bagi mereka yang mencoba menyimpang dari tujuan utama pemerintahan. Dalam 100 hari pertama masa pemerintahannya, ia sudah memberikan banyak peringatan kepada para pejabat dan aparat terkait agar bekerja dengan benar dan sesuai dengan visi pemerintahan yang bersih.
“100 hari pertama, ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat untuk pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo juga menjelaskan bahwa dalam 100 hari pertama pemerintahannya, ia masih memberikan kesempatan kepada para pejabat untuk melakukan perubahan berdasarkan kesadaran diri masing-masing. Namun, ia menegaskan bahwa setelah periode itu berakhir, akan ada tindakan tegas bagi siapapun yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan visi dan misi pemerintahan yang telah dicanangkan.
“100 hari pertama kami akan baik, dalam artian berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan,” tambahnya.
Setelah acara Harlah NU usai, Presiden Prabowo menemui para awak media yang menunggu di depan Istora Senayan. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah tentang apakah kata "dibersihkan" dalam pidatonya mengindikasikan adanya perombakan atau reshuffle kabinet.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Presiden Prabowo memberikan jawaban yang cukup tegas dan lugas.
“Bahasa Indonesia kan jelas, kan? Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintahan yang bersih, yang bekerja dengan benar.J adi, saya ingin tegakkan itu,” ucap Presiden.
Presiden juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan lain selain kepentingan bangsa dan rakyat. Ia menegaskan bahwa mereka yang tidak bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak mengutamakan kepentingan rakyat tidak akan diberikan tempat dalam pemerintahan.
“Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja bener-bener untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” tegasnya.
Isu reshuffle kabinet yang semakin santer terdengar juga mendapat tanggapan dari Partai Gerindra. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa partainya sepenuhnya menyerahkan keputusan reshuffle kepada Presiden Prabowo. Menurutnya, sebagai pemimpin tertinggi di pemerintahan, Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengevaluasi kinerja para menterinya dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan demi memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Presiden yang mempunyai hak prerogatif, kita serahkan kepada Presiden untuk kemudian setelah 100 hari ini apakah kemudian melakukan evaluasi atau kemudian membuat langkah-langkah perbaikan di internal,” ujar Dasco pada Kamis, 6 Februari 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Lebih lanjut, Dasco menjelaskan bahwa evaluasi yang dilakukan Presiden Prabowo tentu berdasarkan kinerja nyata para menterinya. Ia menyatakan bahwa Presiden memiliki penilaian sendiri mengenai sejauh mana efektivitas dan produktivitas para pembantunya dalam menjalankan tugas mereka. Jika dalam evaluasi tersebut ditemukan bahwa ada menteri atau pejabat yang tidak bekerja maksimal, maka langkah-langkah perbaikan tentu akan segera dilakukan.
“Tentunya dalam evaluasi 100 hari Presiden, yang kemudian merasakan apakah pembantu-pembantu Presiden sudah maksimal atau tidak maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya, ya Presiden sendiri,” pungkasnya.
Dengan adanya pernyataan ini, publik semakin menaruh perhatian terhadap kemungkinan adanya perombakan dalam Kabinet Merah Putih setelah 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran. Banyak pihak menunggu apakah Presiden akan benar-benar melakukan reshuffle sebagai bagian dari upayanya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. (Tim Liputan).
Editor : Lan
