Jokowi Yakin IKN Tidak Akan Mangkrak Meski Anggaran Dipangkas
KALABARNEWS.CO.ID (JAKARTA) - Mantan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi meyakini bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak akan mangkrak meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk pemotongan anggaran.
Dalam wawancara dengan Najwa Shihab yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Selasa, 11 Februari 2025, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan IKN merupakan proyek jangka panjang yang membutuhkan waktu bertahun-tahun hingga mencapai tahap penyelesaian secara menyeluruh.
"IKN ini adalah proyek jangka panjang, bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Ini bukan proyek yang bisa selesai dalam waktu singkat," ujar Jokowi.
Menurutnya, perpindahan ibu kota bukanlah perkara yang sederhana. Banyak aspek yang harus dipersiapkan dengan matang agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang nantinya tinggal di ibu kota baru tersebut.
"Ini ibu kota yang pindah, pindah rumah saja ruwetnya seperti itu, apalagi ini mempersiapkan perpindahan ibu kota beserta seluruh infrastrukturnya," tambahnya.
Pernyataan ini disampaikan Jokowi menanggapi kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk pemotongan anggaran untuk pembangunan IKN. Dalam APBN Tahun Anggaran 2025, Otorita IKN mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp4,81 triliun dari total pagu Rp6,39 triliun, atau setara dengan 75,2 persen.
Namun, Jokowi tetap optimistis bahwa proyek ini akan terus berjalan sesuai dengan rencana, karena sudah memiliki payung hukum yang kuat.
"IKN ini sudah memiliki Undang-Undang yang jelas, sudah disetujui oleh 93 persen fraksi di DPR, saya rasa semuanya sudah berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada," ujar Jokowi.
Jokowi juga menyoroti berbagai aspek yang harus dipersiapkan agar perpindahan ibu kota bisa berjalan dengan lancar. Menurutnya, pembangunan tidak hanya sekadar memindahkan gedung-gedung pemerintahan, tetapi juga harus memperhatikan berbagai fasilitas penunjang kehidupan masyarakat.
"Kesiapannya harus sempurna sebelum bisa pindah. Misalnya ASN yang dipindahkan, apakah sekolah anak-anaknya sudah siap? Apakah rumah sakit sudah bisa beroperasi? Semua itu harus dihitung dengan matang," jelasnya.
Selain fasilitas pendidikan dan kesehatan, Jokowi juga menyinggung tentang kebutuhan masyarakat lainnya, seperti pasar dan pusat perbelanjaan.
"Kalau belanja, pasarnya sudah siap belum? Supermarket ada atau tidak? Semua harus disiapkan. Tidak semudah itu hanya memindahkan kantor pemerintahan," tambahnya.
Saat ini, pembangunan IKN telah memasuki tahap kedua yang berlangsung dalam periode 2025-2029. Tahap pertama pembangunan, yang berlangsung pada 2022-2024, telah menelan anggaran sekitar Rp89 triliun.
Pada tahap pertama ini, pembangunan yang dilakukan meliputi infrastruktur dasar seperti jalan tol, 47 tower hunian untuk aparatur sipil negara (ASN), sistem penyediaan air minum, sanitasi, kolam retensi, serta gedung perkantoran untuk pemerintahan.
Sementara itu, tahap kedua dengan alokasi anggaran Rp48,8 triliun akan difokuskan pada pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan. Selain itu, pembangunan juga akan mencakup gedung yudikatif dan legislatif yang ditargetkan selesai dalam empat tahun ke depan.
Pemerintahan Prabowo menargetkan bahwa pada tahun 2028, presiden sudah dapat mulai berkantor di IKN.
Di sisi lain, hingga saat ini anggaran pembangunan IKN masih diblokir oleh Kementerian Keuangan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, membenarkan bahwa anggaran tersebut belum bisa dicairkan sepenuhnya.
"Anggarannya belum dibuka, jadi anggaran itu masih ada di Otorita IKN dan Kementerian PU," ujar Hasan dalam konferensi pers di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta Pusat, pada Jumat, 7 Februari 2025.
Meskipun demikian, Hasan memastikan bahwa pembangunan tetap berjalan karena IKN sudah memiliki dana yang telah dialokasikan oleh pemerintah.
"Anggaran Rp48 triliun itu adalah komitmen selama lima tahun ke depan. Sisanya nanti akan didorong melalui investasi dari sektor swasta," jelasnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Direktur Lingkungan Hidup dan Bencana Otorita IKN, Onesimus Patiung. Ia menegaskan bahwa meskipun anggaran dipangkas, pembangunan IKN tetap berlanjut sesuai dengan rencana.
"Pemangkasan anggaran tidak akan menghambat pembangunan IKN. Kami tetap berjalan. Anggaran operasional kami tetap ada," ujarnya pada Sabtu, 8 Februari 2025 di Samarinda.
Selain dukungan dari APBN, pembangunan IKN juga diharapkan mendapatkan suntikan dana dari investor dan mitra internasional. Sejumlah negara dan perusahaan asing dikabarkan tertarik untuk berinvestasi dalam proyek ini.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, sebelumnya mengungkapkan bahwa beberapa negara seperti Uni Emirat Arab, Jepang, dan Korea Selatan telah menunjukkan minat dalam pembangunan IKN.
"Kami sudah berbicara dengan beberapa investor, termasuk dari Timur Tengah dan Asia. Mereka tertarik untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur, energi hijau, dan sektor lainnya di IKN," kata Luhut dalam sebuah kesempatan.
Selain itu, pemerintah juga terus berupaya menarik investor domestik agar ikut serta dalam proyek ini. Sejumlah perusahaan besar di Indonesia telah menyatakan kesiapan mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur dan kawasan komersial di IKN.
Meskipun menghadapi tantangan seperti pemotongan anggaran dan blokir dana, proyek pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana. Dengan adanya regulasi yang kuat, dukungan dari berbagai pihak, serta strategi pendanaan yang melibatkan sektor swasta, Jokowi optimistis bahwa proyek ini tidak akan mangkrak.
"IKN adalah masa depan Indonesia. Ini bukan proyek jangka pendek, tapi sebuah transformasi besar yang akan membawa manfaat jangka panjang bagi negara," tegas Jokowi.
Pemerintah Prabowo pun terus melanjutkan tahapan pembangunan, dengan target agar presiden bisa mulai berkantor di IKN pada tahun 2028. Dengan segala tantangan dan dinamika yang ada, IKN tetap menjadi salah satu proyek strategis nasional yang akan mengubah wajah Indonesia di masa depan. (Tim Liputan).
Editor : Lan
