Kader PDI-P Tetap Hadiri Retret Meski Ada Instruksi Partai untuk Menunda Kehadiran
KALBARNEWS.CO.ID (MAGELANG) - Hingga hari ke-4 retret kepala daerah digelar, tercatat masih ada 47 kepala daerah yang belum bisa bergabung ke Magelang, Jawa Tengah. Acara ini diselenggarakan di Akademi Militer Magelang sejak 21 Februari 2025 dan akan berlangsung hingga 28 Februari 2025.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa total ada sekitar 53 kepala daerah yang absen dari kegiatan ini. Dari jumlah tersebut, 47 orang tidak memberikan kabar mengenai alasan ketidakhadirannya, sementara lima orang diketahui sedang sakit, dan satu orang lainnya tidak hadir karena urusan keluarga yang mendesak.
Saat menemui awak media pada Minggu, 23 Februari 2025, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa akan ada perbedaan dalam pemberian sertifikat bagi kepala daerah yang hadir sejak awal dibandingkan dengan mereka yang baru bergabung di tengah acara.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa perbedaan sertifikat ini merupakan bentuk apresiasi bagi kepala daerah yang telah berkomitmen mengikuti kegiatan ini sejak hari pertama. Kepala daerah yang hadir minimal 90% dari seluruh rangkaian acara akan mendapatkan sertifikat kelulusan penuh, sementara mereka yang baru bergabung setelah acara dimulai hanya akan menerima sertifikat keikutsertaan tanpa status kelulusan.
"Kita akan bedakan sertifikatnya. Yang hadir minimal 90 persen akan mendapatkan sertifikat kelulusan, sedangkan yang datang di tengah-tengah acara hanya akan menerima sertifikat telah mengikuti," ujar Tito.
Lebih lanjut, Tito menegaskan bahwa panitia tetap membuka kesempatan bagi kepala daerah yang ingin menyusul ke Magelang.
"Silakan kalau ada yang mau bergabung, kami welcome. Namun, sertifikatnya tetap hanya sebagai tanda keikutsertaan, bukan kelulusan," imbuhnya.
Tito menegaskan bahwa ini bukan bentuk hukuman, tetapi sebagai bentuk apresiasi bagi mereka yang telah menunjukkan komitmen sejak awal.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat instruksi bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 pada 20 Februari 2025. Surat tersebut berisi permintaan agar seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari PDI-P menunda keikutsertaan mereka dalam retret ini.
Instruksi tersebut diduga merupakan respons dari partai atas penahanan Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akibatnya, sejumlah kepala daerah yang berasal dari partai berlambang banteng itu belum hadir di Magelang.
Namun, menurut data yang disampaikan Tito Karnavian, dari 97 kepala daerah kader PDI-P, sekitar 51 orang tetap hadir sejak hari pertama.
"Dari data kita, kalau nggak salah ada 97 kader PDI-P dari total 503 kepala daerah. Dari jumlah itu, sekitar 51 orang sudah hadir sejak awal karena menyadari bahwa ini adalah program pemerintah yang berguna bagi mereka," kata Tito.
Ia juga menyebutkan bahwa dalam beberapa hari ke depan, ada kemungkinan beberapa kepala daerah dari PDI-P yang awalnya absen akan ikut bergabung.
"Saya tahu dalam beberapa waktu ke depan akan ada yang datang menyusul. Saya tidak akan sebutkan jumlahnya, tapi kalau ada yang ingin bergabung, kami tetap menyambut mereka dengan baik," ujar Tito.
Tito Karnavian menegaskan bahwa kepala daerah yang tidak mengikuti retret ini akan mengalami kerugian, baik dalam hal peningkatan kapasitas kepemimpinan maupun dalam membangun jaringan dengan sesama kepala daerah dan pejabat pemerintah lainnya.
"Kalau ada yang tidak mengambil bagian dalam acara ini, ya rugi sendiri nanti," ujar Tito saat konferensi pers di Kompleks Akmil, Sabtu, 22 Februari 2025.
Terkait adanya instruksi partai yang meminta kepala daerahnya untuk tidak mengikuti retret, Tito menegaskan bahwa kegiatan ini adalah untuk kepentingan masyarakat, bukan semata-mata kepentingan politik.
"Kepala daerah itu dipilih oleh rakyat dan harus bertanggung jawab kepada rakyat. Partai memang menjadi kendaraan politik bagi mereka dalam pemilihan, tapi setelah terpilih, tanggung jawab mereka yang utama adalah kepada masyarakat," tegas Tito.
Menurutnya, dengan mengikuti retret ini, kepala daerah dapat memperkaya wawasan serta meningkatkan kemampuan dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah masing-masing.
"Nomor satu, tanggung jawab mereka adalah kepada rakyat yang memilihnya. Kegiatan seperti ini penting agar kepala daerah bisa meningkatkan kapasitas dan wawasan mereka demi kepentingan masyarakat luas," tambahnya.
Selain itu, kepala daerah yang absen dari kegiatan ini juga akan kehilangan kesempatan untuk menjalin hubungan dan mengenal lebih dekat sesama kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia, serta berdiskusi langsung dengan para menteri terkait program kerja dan kebijakan nasional.
"Mereka yang tidak ikut akan kehilangan momentum untuk mendapatkan teman baru, mengenal para menteri, serta bertukar pikiran dengan gubernur dan kepala daerah lainnya," pungkas Tito.
Dengan tersisa beberapa hari hingga penutupan retret pada 28 Februari 2025, panitia masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari kepala daerah yang belum hadir. Sementara itu, bagi mereka yang sudah bergabung, retret ini menjadi ajang pembelajaran dan diskusi strategis untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah masing-masing. (Tim Liputan).
Editor : Lan
