Mendorong Transparansi dan Partisipasi Publik: GERAK Diskusikan Masa Depan Jakarta
KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) - Gerakan Pemenangan Pramono Anung – Rano Karno (GERAK) menggelar diskusi publik bertajuk “Ngopi Senja” (Ngobrol Pintar Seputar Jakarta) sebagai bagian dari komitmen GERAK dalam membangun dialog konstruktif mengenai masa depan Jakarta.
Diskusi ini bertujuan untuk membuka ruang bagi masyarakat, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk berdiskusi mengenai kebijakan publik yang berdampak langsung terhadap kehidupan warga Jakarta, khususnya terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Acara ini berlangsung pada Senin, 3 Februari 2025, di Sekretariat GERAK, Menteng, Jakarta Pusat. Diskusi menghadirkan tiga narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Koordinator Komunikasi Tim Transisi Gubernur Jakarta Chico Hakim, Direktur Indonesia Budget Center Elizabeth Kusrini, dan Koordinator Program Perkumpulan GERAK Robi Maulana. Acara ini dipandu oleh Margaretta Putri sebagai moderator.
Diskusi kali ini mengangkat tema “Kontribusi APBD Jakarta dalam Memperkuat Ekonomi Masyarakat,” dengan fokus pada bagaimana penggunaan APBD dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan warga Jakarta, mengatasi tantangan dalam pengelolaannya, serta menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan anggaran daerah.
Ketua Umum GERAK, Dhini Mudiani, membuka acara dengan menyampaikan apresiasinya kepada para narasumber dan peserta yang hadir. Dalam sambutannya, Dhini menegaskan bahwa “Ngopi Senja” merupakan program diskusi berseri yang akan terus diadakan untuk mengupas berbagai aspek kebijakan di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.
Dhini berharap bahwa diskusi ini tidak hanya menjadi wadah berbagi informasi tetapi juga menjadi forum yang mendorong aspirasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah.
“Semoga melalui diskusi ‘Ngopi Senja’ ini, kita bisa menggali lebih dalam tentang bagaimana APBD Jakarta dapat benar-benar berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan secara efektif dan tepat sasaran,” ujar Dhini.
Diskusi dimulai dengan moderator, Margaretta “Etta” Putri, yang mempersilakan Elizabeth “Ibeth” Kusrini untuk menjelaskan kondisi penyerapan APBD Jakarta dalam beberapa tahun terakhir. Ibeth mengungkapkan sejumlah tantangan dalam pengelolaan APBD, termasuk lemahnya transparansi anggaran, perencanaan yang kurang matang, serta alokasi anggaran yang masih didominasi oleh belanja pegawai dibandingkan dengan program pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat.
Ibeth menyoroti pentingnya peningkatan akses informasi publik terhadap penggunaan anggaran, serta perlunya perencanaan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam menentukan prioritas pembangunan daerah.
“Masyarakat perlu lebih banyak terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai APBD, karena anggaran ini seharusnya benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” tegasnya.
Chico Hakim, sebagai Koordinator Komunikasi Tim Transisi Gubernur Jakarta, menyoroti fakta bahwa belanja pegawai dalam APBD Jakarta masih sangat besar. Ia mempertanyakan apakah pegawai yang dibiayai oleh anggaran tersebut benar-benar memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
“Jika belanja pegawai besar, maka harus ada jaminan bahwa pelayanan yang diberikan juga semakin baik,” ujar Chico.
Chico juga menyampaikan bahwa visi Pramono Anung dan Rano Karno untuk lima tahun ke depan adalah menjadikan Jakarta sebagai “Kota Global.” Namun, menurutnya, upaya menuju kota global harus dimulai dari pembangunan yang berpihak pada ekonomi rakyat. Salah satu program unggulan yang akan menjadi prioritas adalah peningkatan akses transportasi publik dengan melanjutkan subsidi untuk MRT dan LRT, serta memperluas jangkauan layanan TransJakarta hingga ke kawasan Jabodetabek.
Selain itu, Chico juga menegaskan bahwa meskipun program utama Pram-Rano yang dipublikasikan berjumlah 11, sebenarnya ada lebih dari 40 program yang akan diimplementasikan secara bertahap untuk memastikan Jakarta tumbuh sebagai kota yang lebih inklusif dan berdaya saing tinggi.
Sementara itu, Robi “Obie” Maulana, selaku Koordinator Program Perkumpulan GERAK, menekankan pentingnya peran Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam menentukan alokasi anggaran. Menurutnya, Musrenbang merupakan salah satu instrumen yang dapat memastikan bahwa kebijakan anggaran benar-benar berpihak kepada kebutuhan masyarakat.
Obie menyampaikan bahwa selama ini Musrenbang masih kurang efektif dalam menampung aspirasi masyarakat karena keterbatasan akses dan kurangnya sosialisasi. Oleh karena itu, GERAK mendorong agar Musrenbang diperkuat dan dijadikan instrumen utama dalam menentukan kebijakan APBD, dengan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat, termasuk komunitas lokal, akademisi, dan sektor swasta.
Sebagai organisasi yang mendukung kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno, GERAK menegaskan bahwa anggaran daerah harus sepenuhnya berpihak kepada rakyat. Oleh karena itu, melalui diskusi seperti “Ngopi Senja,” GERAK ingin menciptakan ruang dialog yang lebih luas agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam mengawal kebijakan publik.
GERAK juga berkomitmen untuk terus mengadakan forum-forum diskusi serupa di masa mendatang guna mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan daerah. Organisasi ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif mengawal kebijakan APBD dan memastikan bahwa anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga Jakarta.
Sebagai penutup, Dhini Mudiani menyampaikan harapannya agar diskusi-diskusi seperti ini dapat terus berjalan dan semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam mengawal kebijakan pembangunan Jakarta. “Kami percaya bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran daerah akan menjadi kunci bagi terwujudnya Jakarta yang lebih maju, inklusif, dan sejahtera,” tutupnya. (Tim Liputan).
Editor : Lan
