 |
| Pemangkasan Anggaran 2025: Kementerian Terdampak, Polri dan Kejagung Tetap Stabil |
KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) - Instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai efisiensi anggaran kementerian dan lembaga semakin jelas arahnya. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan bahwa belanja negara difokuskan pada program-program prioritas yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Meskipun sebagian besar kementerian dan lembaga harus menyesuaikan diri dengan pemangkasan anggaran, ada sejumlah instansi penegak hukum yang tidak terdampak oleh kebijakan ini.
Berdasarkan data yang diperoleh, beberapa lembaga seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung (Kejagung), Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengalami pemotongan anggaran untuk tahun 2025. Berikut rincian alokasi anggaran untuk masing-masing lembaga tersebut:
Polri: Rp126,6 triliun
Kejaksaan Agung: Rp24,2 triliun
Mahkamah Agung: Rp12,6 triliun
KPK: Rp1,2 triliun
Dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, Polri menempati posisi kedua sebagai kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar, hanya kalah dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang mendapatkan Rp166,2 triliun. Kemenhan sendiri juga tidak mengalami pemotongan anggaran.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers menyampaikan bahwa efisiensi anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas dan ketepatan sasaran. Presiden Prabowo menekankan bahwa belanja negara harus lebih difokuskan pada program-program yang langsung bermanfaat bagi masyarakat, seperti penyediaan makanan bergizi gratis serta upaya swasembada pangan dan energi.
Instruksi terkait efisiensi anggaran ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Target efisiensi anggaran mencapai Rp306,69 triliun.
Alasan Kejagung Tidak Mengalami Pemotongan Anggaran
Saat dikonfirmasi mengenai tidak adanya pemotongan anggaran Kejagung, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan bahwa pihaknya berharap seluruh program, terutama dalam menangani perkara hukum, tetap dapat berjalan optimal. Namun, ia membantah anggapan bahwa Kejagung sama sekali tidak melakukan efisiensi anggaran.
Menurut Harli, Kejagung tetap menerapkan langkah penghematan dengan memangkas 50 persen anggaran perjalanan dinas. Kebijakan ini diambil berdasarkan Memorandum Jaksa Agung sebagai bentuk tindak lanjut atas arahan Presiden terkait efisiensi anggaran kementerian dan lembaga.
Sebagai catatan, pagu anggaran Kejagung tahun 2025 naik menjadi Rp24,2 triliun, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp18,6 triliun pada 2024 dan Rp16,23 triliun pada 2023.
Polri Mendukung Efisiensi Anggaran
Meskipun Polri tidak mengalami pemotongan anggaran, institusi ini tetap berkomitmen untuk mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen (Pol) Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa Polri telah menerapkan langkah-langkah efisiensi di berbagai bidang, termasuk:
Pengurangan anggaran perjalanan dinas personel
Penyederhanaan kegiatan rapat dan seminar yang dinilai kurang mendesak
Pemanfaatan teknologi digital dalam proses administrasi dan operasional
"Melalui langkah-langkah ini, Polri berharap dapat berkontribusi pada efisiensi anggaran negara tanpa mengurangi efektivitas tugas utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pelayanan publik," ujar Trunoyudo dalam keterangan persnya.
Dikutip dari laman Polri.go.id, pagu anggaran Polri tahun 2025 sebesar Rp126,6 triliun akan dialokasikan ke berbagai pos, di antaranya:
Belanja pegawai: Rp59,44 triliun (naik Rp1,16 triliun dari tahun sebelumnya)
Belanja barang: Rp34,07 triliun
Belanja modal: Rp33,09 triliun
Daftar Kementerian yang Mengalami Pemotongan Anggaran
Berbeda dengan lembaga penegak hukum, sejumlah kementerian harus menghadapi pemotongan anggaran dalam rangka efisiensi belanja negara. Menurut Kementerian Keuangan, total efisiensi belanja kementerian/lembaga pada 2025 mencapai Rp256,1 triliun, ditambah pengurangan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.
Instruksi pemangkasan ini ditegaskan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, yang meminta setiap menteri dan pimpinan lembaga untuk menyesuaikan anggaran serta membahasnya dengan mitra komisi di DPR. Revisi anggaran ini harus diserahkan ke Menteri Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.
Berikut beberapa kementerian yang terkena pemangkasan anggaran:
Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
Total pagu anggaran 2025: Rp53,19 triliun
Efisiensi anggaran: Rp12,3 triliun (sekitar 22 persen)
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)
Efisiensi anggaran: Rp8,01 triliun
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
Total pagu anggaran 2025: Rp6,4 triliun
Efisiensi anggaran: Rp2,31 triliun (35,72 persen)
Kementerian Pekerjaan Umum (PU)
Total pagu anggaran 2025: Rp110 triliun
Pemangkasan: Rp81 triliun
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)
Total pagu anggaran 2025: Rp2,3 triliun
Pemangkasan: Rp1,4 triliun
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Total pagu anggaran 2025: Rp4,79 triliun
Pemangkasan: Rp2,75 triliun (57,46 persen)
Kementerian Agama (Kemenag)
Total pagu anggaran 2025: Rp78,59 triliun
Pemangkasan: Rp14,28 triliun
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)
Total pagu anggaran 2025: Rp7,72 triliun
Pemangkasan: Rp4,49 triliun (58,17 persen)
Kementerian Sosial (Kemensos)
Fokus pemangkasan pada aspek operasional, tanpa mengganggu program bantuan sosial (bansos)
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)
Belum ada angka resmi, namun diperkirakan efisiensi mencapai 50 persen
Dengan kebijakan efisiensi ini, pemerintah berharap anggaran negara dapat lebih optimal dalam mendukung program-program prioritas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (Tim Liputan).
Editor : Lan
