Pemerintah Pastikan KIP Kuliah Tetap Berjalan Tanpa Pemotongan Anggaran
KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) - Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR pada 12 Februari 2025, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro, mengumumkan adanya efisiensi anggaran yang berdampak pada sejumlah program beasiswa, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Total efisiensi yang dilakukan mencapai Rp1,43 triliun dari pagu awal Rp15,42 triliun. Program yang terdampak antara lain Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) dengan pemotongan Rp19,4 miliar dari pagu Rp194,7 miliar, Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) sebesar Rp21 miliar dari Rp213,7 miliar, Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) sebesar Rp21,33 miliar dari Rp85,3 miliar, serta beasiswa untuk dosen dan tenaga pendidik dalam dan luar negeri sebesar Rp59,2 miliar dari pagu awal Rp236,8 miliar.
Satryo Soemantri Brodjonegoro mengusulkan agar anggaran untuk bantuan sosial dan beasiswa di Kemendiktisaintek tidak dipotong dan dikembalikan ke pagu semula. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh penerima program bantuan sosial tetap dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa hambatan finansial. Ia menegaskan pentingnya dukungan penuh terhadap mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu, agar mereka tidak kehilangan kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi.
Anggota Komisi X DPR, Ratih Megasari Singkarru, menyoroti bahwa berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025, anggaran yang bersifat bantuan sosial seharusnya tidak mengalami pemotongan. Ia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa efisiensi anggaran dapat mengancam kesempatan sekitar 200 ribu mahasiswa baru dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
"Seharusnya ada 200 ribu mahasiswa baru yang lulus SMA dan memiliki kesempatan untuk melanjutkan kuliah jika mereka berasal dari keluarga ekonomi rendah. Namun, dengan adanya efisiensi ini, masa depan pendidikan mereka menjadi tidak pasti," ujar Ratih dalam rapat kerja tersebut.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa program KIP Kuliah tidak akan terdampak oleh efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun yang sedang dilakukan. Ia memastikan bahwa anggaran sebesar Rp14,69 triliun untuk 1.040.192 mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah tetap utuh dan tidak akan mengalami pemotongan.
"Jumlah anggaran untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP Kuliah) bagi 1.040.192 mahasiswa tetap sebesar Rp14,69 triliun," tegas Sri Mulyani.
Ia menambahkan bahwa anggaran tersebut telah dialokasikan dan tidak akan dikurangi, sehingga seluruh mahasiswa penerima beasiswa dapat melanjutkan studi mereka tanpa hambatan finansial.
Untuk program studi dengan akreditasi A, biaya pendidikan maksimal adalah Rp12 juta per semester untuk bidang kedokteran dan Rp8 juta per semester untuk bidang non-kedokteran. Program studi dengan akreditasi B memiliki batas maksimal Rp4 juta per semester, sementara program studi dengan akreditasi C memiliki batas maksimal Rp2,4 juta per semester.
Selain itu, besaran biaya hidup bagi penerima KIP Kuliah disesuaikan dengan indeks harga lokal masing-masing wilayah perguruan tinggi, yang terbagi dalam lima klaster:
Klaster 1: Rp800.000 per bulan
Klaster 2: Rp950.000 per bulan
Klaster 3: Rp1.100.000 per bulan
Klaster 4: Rp1.250.000 per bulan
Klaster 5: Rp1.400.000 per bulan
Bantuan biaya hidup ini diberikan setiap semester atau per enam bulan guna mendukung kebutuhan sehari-hari mahasiswa penerima KIP Kuliah.
Meskipun terdapat upaya efisiensi anggaran di berbagai sektor, pemerintah memastikan bahwa program KIP Kuliah tetap berjalan tanpa pemotongan anggaran. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pendidikan tinggi bagi mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka dapat melanjutkan studi tanpa hambatan finansial.
Keputusan ini disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk akademisi dan pemerhati pendidikan, yang menilai bahwa investasi dalam sektor pendidikan merupakan langkah penting dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas yang dapat berkontribusi bagi pembangunan nasional. Dengan tetap menjaga anggaran beasiswa, diharapkan akses pendidikan tinggi semakin terbuka luas bagi generasi penerus bangsa. (Tim Liputan).
Editor : Lan
