Tantangan Besar Program Makan Bergizi Gratis: Distribusi hingga Kebutuhan Anggaran
KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) - Berjalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut menjadi penyebab terjadinya pemangkasan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga negara. Hal ini dilakukan dalam rangka efisiensi belanja negara sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa program makan bergizi gratis memiliki dampak yang sangat besar terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, program MBG berpotensi memberikan kontribusi sebesar 0,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menciptakan sekitar 185.000 lapangan pekerjaan, serta mengurangi angka kemiskinan hingga 0,19 persen.
Dengan dampak ekonomi yang signifikan tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan akan terus mendukung program prioritas nasional ini.
“Karena menyediakan lebih dari 350.000 sekolah dan lebih dari 90 juta siswa di Indonesia bukanlah tugas yang mudah. Bukan hanya dari segi besaran anggaran, tetapi juga dari segi penyampaiannya,” ujar Sri Mulyani dalam Mandiri Investment Forum 2025 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa, 11 Februari 2025.
Menkeu mengibaratkan pelaksanaan program MBG seperti menggelar hajatan pernikahan dalam skala besar. Namun, berbeda dengan pesta pernikahan yang hanya diselenggarakan sesekali dengan persiapan berbulan-bulan, program MBG harus berjalan setiap hari di seluruh Indonesia.
"Untuk yang satu ini, kami menyediakan makanan untuk 5.000 orang di setiap fasilitas setiap hari. Jadi seperti sedang menyelenggarakan pesta pernikahan setiap hari sepanjang tahun," ucapnya.
Sebagai gambaran, pada Januari 2025, terdapat 220 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas menyediakan makanan bagi 3.000 penerima manfaat di masing-masing unit. Secara total, program ini telah menjangkau 589.902 penerima manfaat, termasuk pelajar, ibu hamil, dan balita.
Ke depan, jumlah SPPG akan ditingkatkan menjadi 5.000 unit pada Desember 2025, dengan target melayani 4.000 penerima manfaat per unit. Dengan anggaran sebesar Rp71 triliun, pemerintah menargetkan program MBG dapat menjangkau 15,5 juta pelajar serta 2,4 juta ibu hamil dan balita sepanjang tahun 2025.
“Kami akan mampu memberikan dukungan. Dan itulah mengapa ini adalah area yang akan terus kami berikan prioritas lebih tinggi, tidak hanya dalam hal anggaran, tetapi yang terpenting, pada pengiriman,” tambahnya.
Sri Mulyani menegaskan bahwa MBG merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang tidak hanya membutuhkan anggaran besar, tetapi juga strategi implementasi yang matang.
“Banyak di ruangan ini yang mungkin sudah memiliki mantu atau dalam hal ini menggelar pernikahan anak. Biasanya Anda mengundang 500 orang, 1.000 orang, atau jika sangat kaya mungkin (tamu undangan) 5.000 orang,” tuturnya.
Namun, berbeda dengan pernikahan yang memiliki persiapan panjang, program MBG harus diselenggarakan setiap hari untuk jutaan penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah harus memastikan bahwa distribusi makanan berlangsung efektif dan efisien.
“Kami menyediakan makanan (MBG) untuk 5.000 (anak) per fasilitas, setiap hari. Jadi, Anda merasa seperti memiliki pesta pernikahan setiap hari selama setahun penuh,” jelasnya.
Menurutnya, tantangan terbesar dalam program ini bukan hanya kuantitas makanan yang harus disediakan, tetapi juga kualitas dan distribusinya. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional harus memastikan bahwa makanan yang diberikan benar-benar memenuhi standar gizi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Untuk memastikan efektivitas program ini, Kementerian Keuangan juga menggandeng berbagai pihak, termasuk kementerian terkait, pemerintah daerah, serta sektor swasta. Sistem distribusi makanan akan terus disempurnakan agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kendala dalam implementasi di lapangan.
Saat ini, anggaran yang dialokasikan untuk MBG adalah Rp71 triliun. Namun, Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa masih diperlukan tambahan dana sebesar Rp100 triliun agar target 82,9 juta penerima manfaat dapat tercapai pada tahun 2025.
Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, pemerintah sedang mempertimbangkan beberapa opsi, termasuk efisiensi di sektor lain serta kemungkinan kerja sama dengan pihak swasta dalam penyediaan fasilitas pendukung.
“Kami akan terus melakukan evaluasi berkala agar program ini berjalan dengan baik. Ini bukan hanya soal memberikan makanan gratis, tetapi bagaimana memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Sri Mulyani.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah akan terus memperbaiki sistem dan proses bisnis program MBG agar semakin optimal dalam pelaksanaannya.
“Tentu saja proses bisnis (MBG) akan terus diperbaiki dan beradaptasi,” tutupnya.
Dengan perencanaan dan dukungan anggaran yang memadai, program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. (Tim Liputan.
Editor : Lan
