Target 15 Juta Penerima, Program MBG Diharapkan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) - Presiden Prabowo Subianto bersama beberapa menteri menggelar konferensi pers di Istana Merdeka pada Senin, 17 Januari 2025. Usai rapat kabinet terbatas yang ia pimpin tersebut, Prabowo memberikan update terbaru mengenai Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas Kabinet Merah Putih yang telah dilaksanakan sejak 6 Januari 2025. Program ini dirancang sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat serta mendorong perputaran ekonomi nasional melalui pemanfaatan sumber daya lokal.
Dalam konferensi pers tersebut, Prabowo menegaskan bahwa MBG tidak hanya bertujuan untuk memastikan anak-anak dan masyarakat mendapatkan asupan gizi yang cukup, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Menurutnya, program ini telah memberikan dampak positif terhadap produksi pangan dalam negeri.
Ia menyebut bahwa laporan yang diterimanya menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam produksi beras nasional sejak program ini dijalankan. Prabowo juga menyoroti bagaimana kebijakan ini mampu mendorong daya saing dalam transformasi ekonomi nasional karena mekanisme distribusinya memungkinkan perputaran uang hingga ke tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.
Sebelumnya, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT), Ahmad Riza Patria, menegaskan pentingnya keterlibatan desa-desa dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, Prabowo telah meminta agar seluruh kebutuhan program ini dipasok langsung dari desa-desa guna mendukung pertumbuhan ekonomi pedesaan. Dengan melibatkan desa sebagai pemasok utama, diharapkan program ini dapat memberikan manfaat finansial yang besar bagi masyarakat desa, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha lokal.
Ahmad Riza juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari MBG diperkirakan dapat meningkat hingga 4 sampai 7 kali lipat, terutama karena adanya perputaran uang di usaha desa atau badan usaha milik desa (BUMDES) yang berpartisipasi dalam program ini. Oleh sebab itu, pemerintah mengimbau seluruh desa agar siap menyambut program ini dengan baik dan menjadi subjek utama dalam pembangunan ekonomi pedesaan.
Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, pemerintah juga telah menetapkan regulasi yang memungkinkan desa-desa untuk berkontribusi dalam program ini. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 yang mengatur penggunaan dana desa.
Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa setidaknya 20 persen dari dana desa harus dialokasikan untuk ketahanan pangan. Dengan kebijakan ini, diharapkan desa dapat semakin berperan aktif dalam mendukung swasembada pangan nasional, sekaligus memastikan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis dalam jangka panjang.
Mengenai target penerima manfaat, program Makan Bergizi Gratis akan dilaksanakan dalam beberapa tahap. Pada periode pertama yang berlangsung dari Januari hingga April 2025, target penerima manfaat ditetapkan sebanyak 3 juta orang. Selanjutnya, pada periode kedua yang dimulai dari April hingga Agustus 2025, target penerima manfaat akan meningkat menjadi 6 juta orang.
Hingga akhir tahun, pemerintah menargetkan total penerima manfaat mencapai 15 juta orang dengan dukungan anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang sebelumnya berjumlah Rp71 triliun sebelum mengalami pemotongan.
Prabowo juga menyoroti progres pelaksanaan program ini dalam sambutannya pada peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC Bogor pada Sabtu, 15 Februari 2025. Ia memuji kinerja Badan Gizi Nasional yang menurutnya telah bekerja dengan cepat dalam merealisasikan program ini. Prabowo menekankan bahwa target minimal 6 juta penerima manfaat harus dapat tercapai pada akhir Juli 2025.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, hingga saat ini sudah ada sekitar 770 ribu penerima manfaat yang telah menikmati program Makan Bergizi Gratis, dan jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah dalam beberapa minggu ke depan. Ia juga menyampaikan bahwa pada akhir Februari 2025, jumlah penerima manfaat diprediksi akan mencapai 1 juta orang. Dengan target tersebut, pemerintah optimistis bahwa program ini akan terus berkembang dan mampu memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia. (Tim Liputan).
Editor : Lan
