Target 82,9 Juta Penerima: Tantangan dan Perkembangan Program MBG di Indonesia
KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) - Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu program prioritas yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal pemenuhan gizi.
Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui mendapatkan akses terhadap makanan bergizi yang memadai guna mencegah malnutrisi dan stunting.
MBG secara resmi telah dimulai pada 6 Januari 2025 dan sejak saat itu telah menjangkau berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintah berharap dengan adanya program ini, kesehatan dan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat secara signifikan. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mendukung pencapaian target pembangunan manusia Indonesia yang lebih unggul dan sehat.
Namun, meskipun program ini telah mulai berjalan di berbagai daerah, pelaksanaannya tidak terlepas dari tantangan, khususnya di Papua. Penolakan terhadap program MBG muncul di wilayah tersebut, terutama dari kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Mereka menolak pelaksanaan program ini dan bahkan mengancam akan membakar sekolah-sekolah yang menerapkannya.
Ancaman yang dilayangkan oleh OPM ini tentu saja menjadi perhatian pemerintah. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, memastikan bahwa program MBG akan tetap dijalankan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua, tanpa terkecuali. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan ancaman dari kelompok separatis menghambat program yang dirancang untuk kepentingan rakyat.
"MBG adalah program universal yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua," ujar Hasan dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Rabu, 5 Februari 2025.
Lebih lanjut, Hasan menegaskan bahwa jika ada pihak-pihak yang berusaha mengganggu jalannya program ini, maka mereka harus berhadapan langsung dengan aparat keamanan, baik dari TNI maupun Polri.
"Kalau ada ancaman seperti itu, mereka akan berhadapan dengan TNI atau Polri," tambahnya.
Menanggapi isu penolakan MBG di Papua, Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, juga angkat bicara. Ia menegaskan bahwa program MBG bukanlah agenda politik, melainkan tugas kemanusiaan yang harus dijalankan tanpa melihat kepentingan lain.
"Jadi kami tidak mempedulikan isu-isu politik yang lain, kecuali kami menjalankan tugas kemanusiaan," ujar Sjafrie saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 4 Februari 2025.
Sjafrie juga mengungkapkan bahwa untuk memastikan program ini berjalan dengan lancar di Papua, pemerintah akan menerjunkan personel TNI AD guna mengamankan setiap unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Mengingat situasi yang belum kondusif di sana, kami perlu memastikan bahwa dapur-dapur ini dikelola oleh satuan tugas teritorial dari TNI Angkatan Darat," kata Sjafrie.
Menurut Sjafrie, MBG memiliki manfaat yang sangat besar dalam pemenuhan gizi masyarakat. Ia optimistis bahwa dalam jangka panjang, masyarakat akan merasakan sendiri pentingnya program ini.
"Nantinya, rakyat akan menyadari bahwa makanan bergizi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap warga negara, terutama anak-anak, ibu hamil, serta mereka yang mengalami masalah gizi seperti stunting," jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa program MBG adalah hak yang harus diterima oleh para penerima manfaat dan tidak boleh ada pihak mana pun yang menghalangi pelaksanaannya.
"Anak-anak kita dan semua masyarakat yang membutuhkan harus mendapatkan makanan bergizi," tambahnya.
Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan program MBG belum dapat sepenuhnya berjalan di Papua.
"Ada tiga faktor utama yang menjadi kendala, yaitu anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur," jelas Dadan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR pada Senin, 3 Februari 2025.
Ia menjelaskan bahwa dua dari tiga faktor tersebut sudah bisa diatasi.
"Anggaran sudah tersedia, SDM juga sudah ada, namun infrastruktur masih menjadi tantangan utama," imbuhnya.
Meskipun menghadapi tantangan, pemerintah tetap berkomitmen untuk memperluas jangkauan MBG hingga ke Papua dan Papua Tengah. Berbagai upaya tengah dilakukan agar program ini bisa segera dinikmati oleh masyarakat di sana.
Sampai pertengahan Februari 2025, pemerintah menargetkan bahwa 1,5 juta orang akan menjadi penerima manfaat program MBG. Sejak program ini pertama kali dijalankan pada awal Januari, sebanyak 730 ribu orang telah menerima manfaatnya, dengan 245 unit SPPG yang sudah beroperasi di 34 provinsi di seluruh Indonesia.
Untuk tahun 2025, pemerintah menetapkan target yang lebih besar, yakni menjangkau 82,9 juta penerima manfaat di seluruh negeri.
"Jika pertengahan Februari nanti kita sudah mencapai 1,5 juta penerima manfaat, berarti masih ada sekitar 98,5 persen yang harus dikejar," jelas Dadan.
Ia menambahkan bahwa angka ini menunjukkan bahwa masih banyak peluang bagi masyarakat yang belum mendapatkan program MBG untuk segera menjadi bagian dari penerima manfaat.
"Jadi masyarakat tidak perlu khawatir akan ketinggalan program ini, karena cakupan kita baru sekitar 0,8 persen dari target keseluruhan," ungkapnya.
Untuk memastikan percepatan realisasi target, BGN mengusulkan tambahan dana sebesar Rp100 triliun. Tambahan anggaran ini diharapkan dapat mempercepat ekspansi program MBG sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo.
Saat ini, MBG masih berjalan dengan menggunakan anggaran dari APBN sebesar Rp71 triliun, sesuai dengan target awal program. Jika tambahan anggaran disetujui, cakupan program diharapkan dapat diperluas dengan lebih cepat dan merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil seperti Papua.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, harapannya program MBG dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan mereka yang mengalami kekurangan gizi. Terlepas dari berbagai tantangan yang ada, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan program ini sebagai bagian dari misi besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. (Tim Liputan).
Editor : Lan
