Target dan Anggaran Program MBG dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) - Program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk memberikan asupan gizi yang cukup bagi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah di seluruh wilayah Indonesia. Program ini menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan generasi muda Indonesia.
Namun, dengan cakupan yang begitu luas, implementasi program ini tidaklah mudah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pelaksanaan MBG menghadapi tantangan besar, baik dari segi logistik, penganggaran, maupun distribusi. Saat menghadiri Mandiri Investment Forum 2025 di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Selasa, 11 Februari 2025, ia mengibaratkan MBG seperti sebuah hajatan besar yang harus dilakukan setiap hari, tanpa henti.
Dalam pidatonya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa jika dalam hajatan pernikahan biasanya seseorang mengundang sekitar 500 hingga 1.000 tamu dengan persiapan berbulan-bulan, maka dalam MBG, pemerintah harus menyediakan makanan bergizi untuk lima ribu penerima manfaat di setiap fasilitas setiap hari.
“Jadi saya bisa membayangkan bahwa banyak dari Anda di ruangan ini yang mungkin sudah mengadakan pernikahan anak-anak mereka, Anda biasanya mengundang orang dalam jumlah 500, 1.000 orang. Kalau MBG, kami menyediakan makanan untuk 5.000 di setiap fasilitas setiap hari. Jadi, Anda merasa seperti memiliki pesta pernikahan setiap hari selama setahun,” ujar Sri Mulyani.
Pelaksanaan MBG melibatkan banyak aspek penting yang harus diperhatikan. Sri Mulyani menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program makan gratis, tetapi juga menyangkut berbagai aspek lain seperti kualitas makanan, distribusi, pengawasan, hingga keefektifan dalam meningkatkan gizi penerima manfaat.
“Makanan bergizi untuk lebih dari 350.000 sekolah, lebih dari 90 juta siswa di Indonesia, bukanlah hal yang mudah,” ujarnya.
Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa MBG dapat berjalan lancar lima hari dalam seminggu, setiap minggu, sepanjang tahun ajaran.
“Bukan hanya dari segi besarnya anggaran, tapi juga dari segi pelaksanaannya, yaitu lima hari dalam seminggu, setiap minggu. Jadi hanya memberikan sedikit gambaran tentang hal ini, apa yang Anda sebut sebagai kerumitan dari kualitas makanan, pengiriman, dan memastikan bahwa kami dapat memberikan dukungan,” lanjutnya.
Untuk mendukung pelaksanaan program ini, pemerintah melakukan berbagai upaya efisiensi anggaran. Salah satunya dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Melalui kebijakan ini, pemerintah menargetkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun. Dana tersebut akan dialokasikan untuk mendukung berbagai program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK I 2025 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat, 24 Januari 2025 lalu, menegaskan bahwa efisiensi anggaran bertujuan untuk memastikan bahwa setiap dana yang digunakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Presiden menyampaikan dalam instruksi untuk melakukan fokus anggaran agar makin efisien dan penggunaan anggaran akan ditujukan kepada langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung, seperti Makan Bergizi Gratis,” jelasnya.
Target penerima manfaat dalam program Makan Bergizi Gratis telah ditentukan secara bertahap. Pada periode pertama yang berlangsung dari Januari hingga April 2025, MBG menargetkan 3 juta penerima manfaat.
Pada periode kedua, yang berlangsung dari April hingga Agustus 2025, targetnya meningkat menjadi 6 juta penerima manfaat.
Kemudian, hingga akhir tahun, pemerintah menargetkan 15 juta penerima manfaat dengan anggaran yang dialokasikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp71 triliun.
Namun, seiring dengan bertambahnya cakupan program, muncul wacana untuk menambah anggaran sebesar Rp100 triliun guna mempercepat pencapaian target 89 juta penerima manfaat.
Presiden Prabowo Subianto bahkan sempat bertanya kepada Badan Gizi Nasional mengenai besaran dana tambahan yang dibutuhkan jika program ini dipercepat.
“Jadi Pak Presiden bertanya ke kami, kalau diajukan percepatan berada dana yang dibutuhkan? Kami jawab Rp100 Triliun,” ungkap Kepala BGN, Dadan Hindayana, pada Sabtu, 25 Januari 2025, usai Rampinas PIRA.
Dengan target yang ambisius dan cakupan yang sangat luas, pemerintah terus mengupayakan berbagai cara agar program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. (Tim Liputan).
Editor : Lan
