Evaluasi Berkelanjutan Program MBG: Upaya Perbaikan dan Tanggung Jawab
KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) - Setelah program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi dimulai pada 6 Januari 2025, berbagai laporan tentang kasus keracunan yang dialami oleh siswa sekolah akibat konsumsi makanan dari program ini mulai bermunculan. Kejadian ini tentu saja menimbulkan perhatian besar dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan tenaga medis.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan penjelasan terkait faktor utama yang menyebabkan kasus keracunan ini. Menurutnya, penyebab utama adalah kurangnya pengalaman dari mitra penyedia makanan dalam menyiapkan dan mengolah makanan dalam jumlah besar sesuai dengan standar keamanan pangan.
“Rata-rata yang muncul di berita terakhir ini adalah semua satuan pelayanan yang baru melaksanakan program ini,” kata Dadan di Kompleks Akademi Militer, Magelang, pada Kamis, 27 Februari 2025.
Dadan menjelaskan bahwa satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang sudah lama beroperasi tidak mengalami kendala serupa karena mereka telah memiliki pengalaman dalam memasak dalam skala besar. Namun, bagi mitra baru yang belum terbiasa, ada tantangan tersendiri dalam menyesuaikan proses memasak, baik dari segi jumlah, tingkat kematangan, maupun keseragaman rasa.
“Untuk bisa memasak dalam skala besar, dari yang awalnya terbiasa memasak 1 sampai 10 porsi, kemudian harus menangani 1.000 hingga 3.000 porsi, tentu membutuhkan waktu untuk membiasakan diri. Tingkat kematangan dan keseragaman rasa adalah tantangan utama dalam hal ini,” jelasnya.
Terkait dengan kasus keracunan yang terjadi, Dadan menegaskan bahwa setiap SPPG yang bertanggung jawab akan menanggung segala biaya pengobatan bagi siswa yang terdampak. Menurutnya, dalam setiap porsi MBG, terdapat anggaran yang mencakup biaya bahan baku, operasional, hingga biaya penanganan insiden seperti ini
“Biaya operasional di satuan pelayanan itu sifatnya at cost untuk menanggulangi hal-hal seperti ini. Jika terjadi kasus keracunan, maka kepala satuan pelayanan akan menanganinya,” ungkap Dadan saat menemui media di Lanud Halim Perdanakusuma pada Jumat, 28 Februari 2025.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa besaran biaya operasional yang dialokasikan untuk MBG bervariasi, tergantung pada kebutuhan masing-masing wilayah. Biaya tersebut berkisar antara Rp1.000 hingga Rp3.000 per porsi dan juga digunakan untuk menggaji sukarelawan yang turut membantu dalam pelaksanaan program ini.
Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kasus serupa di masa mendatang, pemerintah dan Badan Gizi Nasional terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG. Dadan mengungkapkan bahwa evaluasi dilakukan setiap hari untuk memastikan program ini berjalan dengan baik.
“Kami selalu mengevaluasi pelaksanaan MBG setiap hari. Kami menyarankan mitra baru untuk tidak langsung menangani jumlah besar, tetapi memulai dengan skala kecil terlebih dahulu,” jelasnya.
Sebagai langkah awal, mitra penyedia makanan disarankan untuk menyalurkan makanan dalam jumlah yang lebih sedikit, sekitar 100 hingga 190 porsi per hari, sebelum nantinya ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan mereka.
Senada dengan pernyataan Dadan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam kunjungannya ke SMAN 13 Jakarta Utara pada 18 Februari 2025 juga menekankan pentingnya evaluasi dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, program ini masih tergolong baru sehingga wajar jika masih terdapat beberapa kekurangan. Ia juga meminta masyarakat untuk tidak ragu memberikan masukan dan kritik demi perbaikan program ini ke depan.
“Kami setiap hari akan mengevaluasi program ini. Jika ada yang kurang, silakan disampaikan agar dapat segera diperbaiki,” kata Gibran.
Evaluasi ini juga sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan MBG terus ditingkatkan agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal oleh seluruh penerima.
Selain itu, Ketua MPR Ahmad Muzani juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan catatan perbaikan terhadap program ini. Dalam pernyataannya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan pada 3 Februari 2025, Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan lebih lanjut dalam pelaksanaan MBG.
Menurutnya, meskipun program ini memiliki dampak positif, terdapat beberapa kendala yang harus segera diperbaiki. Beberapa di antaranya adalah masalah keterlambatan distribusi makanan di beberapa daerah dan ukuran porsi makanan yang dinilai masih perlu disesuaikan.
“Catatan tersebut merupakan bagian dari upaya perbaikan dan penyempurnaan program MBG. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa di beberapa tempat masih ada keterlambatan distribusi dan porsi lauk yang terlalu kecil. Semua masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan lebih lanjut,” ujar Ahmad Muzani.
Dengan adanya evaluasi berkelanjutan, perbaikan sistem distribusi, serta peningkatan kapasitas mitra penyedia makanan, diharapkan program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh siswa yang menjadi penerima manfaatnya. (Tim Liputan).
Editor : Lan
