Fokus Gibran di Retret Kepala Daerah: Makan Bergizi Gratis, Stunting, dan Stabilitas Harga
KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu pemateri dalam retret kepala daerah yang diselenggarakan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada Rabu, 26 Februari 2025.
Retret ini berlangsung selama sepekan, dari 21 hingga 28 Februari 2025, dan diikuti oleh sekitar 493 kepala daerah dari seluruh Indonesia. Agenda ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman kepala daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.
Dalam sesi materinya, Wapres Gibran memberikan arahan khusus kepada kepala daerah agar bersinergi dengan pemerintah pusat dalam melaksanakan program-program strategis nasional. Ia menekankan pentingnya kerja sama yang erat antarpejabat pemerintahan demi mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.
"Walaupun agama, suku, dan partai kita berbeda-beda, kita lahir dalam keluarga besar Nusantara," ujar Gibran dalam pidatonya.
"Untuk mengelola negara sebesar Indonesia, kita butuh kolaborasi kuat, kita butuh sinergi erat di bawah satu komando Bapak Presiden Prabowo," imbuhnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, yang turut hadir dalam acara tersebut. Ia menegaskan bahwa program-program yang dijalankan kepala daerah harus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.
"Setelah selesai beliau (Gibran) menyampaikan materi, beliau membuka arahannya dengan kata-kata yang sangat tegas dan jelas, ‘Tidak ada program selain program presiden,’" ujar Bima Arya kepada media.
Berikut beberapa arahan yang diberikan oleh Wapres Gibran dalam retret kepala daerah:
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu prioritas pemerintah yang telah mulai berjalan sejak 6 Januari 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil, guna menurunkan angka stunting dan meningkatkan daya saing generasi mendatang.
Dalam arahannya, Gibran meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk memperhatikan ketersediaan bahan pangan serta infrastruktur pengadaan makanan dalam program ini.
"Ketersediaan bahan pangan ini di beberapa tempat masih sulit dan mahal," ujar Gibran. "Untuk itu, sekali lagi Bapak Ibu Kepala Daerah, saya mohon infrastruktur supply chain dan distribusi MBG-nya mohon dimonitor dan dibantu."
Selain MBG, Gibran juga menyoroti pentingnya menurunkan angka stunting di Indonesia. Menurutnya, langkah konkret yang dapat diambil adalah dengan memberikan makanan tambahan kepada ibu hamil dan balita.
"Tadi beliau (Gibran) menyebutkan satu daerah, bupatinya langsung dipanggil untuk bicara karena berhasil menurunkan angka stunting, di Kalimantan," ujar Bima Arya.
Program ini sejalan dengan target nasional dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan generasi mendatang serta mengurangi kesenjangan gizi di berbagai daerah.
Mengingat lonjakan harga kebutuhan pokok yang kerap terjadi menjelang Ramadhan, Wapres Gibran meminta kepala daerah untuk lebih waspada terhadap potensi kenaikan harga bahan pokok. Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif guna menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan barang di pasaran.
Para kepala daerah diinstruksikan untuk bekerja sama dengan pihak terkait, seperti Bulog dan dinas perdagangan, guna memastikan distribusi dan pasokan barang kebutuhan pokok tetap terkendali.
Selain harga bahan pokok, Gibran juga menyoroti persiapan daerah dalam menghadapi arus mudik Lebaran 2025. Tradisi tahunan ini membutuhkan koordinasi yang matang agar kelancaran transportasi dapat terjaga.
"Jangan sampai ada kelangkaan bahan bakar, jangan sampai ada penumpukan di exit tol misalnya, hati-hati sekali," tegasnya.
Untuk itu, para kepala daerah diminta melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, Kementerian Perhubungan, dan operator transportasi guna memastikan kelancaran arus mudik serta meminimalisir kemacetan di jalur-jalur utama.
Dalam bidang ekonomi, Wapres Gibran memberikan arahan terkait percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia meminta kepala daerah untuk memanfaatkan anggaran daerah guna membantu UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal.
"Dan ini perlu saya garis bawahi, Bapak Ibu, berdasarkan PP nomor 42 tahun 2024, Oktober tahun 2026 nanti barang jasa dengan ketentuan tertentu itu wajib memiliki sertifikat halal. adi nanti, mohon Bapak Ibu bisa memberikan penegasan-penegasan dan juga saya mohon kerja sama Bapak Ibu semua kepala daerah untuk bersinergi dengan Pak Kepala Badan," ucap Gibran.
Bima Arya menambahkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam hal produk halal dibandingkan negara lain. Oleh karena itu, percepatan sertifikasi halal perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah.
"Khusus di bagian akhir, beliau (Gibran) ini sampaikan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam hal produk halal, nomor satu China, kita kalau nggak salah nomor 8," jelasnya.
Dengan adanya instruksi ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mengambil langkah nyata untuk mendorong sertifikasi halal, sehingga produk-produk Indonesia bisa lebih kompetitif di pasar global.
Retret kepala daerah ini menjadi momentum bagi para pemimpin daerah untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan program nasional serta memastikan bahwa implementasi kebijakan pusat berjalan efektif di daerah masing-masing. Dengan sinergi yang baik antara pusat dan daerah, diharapkan berbagai program unggulan pemerintah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. (Tim Liputan).
Editor : Lan
