Guru Honorer di Karawang: Setia Pakai Pertamax, Malah Dioplos Pertalite
KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) - Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.
Riva menjadi salah satu dari 7 tersangka skandal dugaan korupsi minyak mentah yang ditetapkan Kejaksaan Agung, pada Selasa, 25 Februari 2025. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar menuturkan kasus dugaan korupsi itu terjadi pada periode 2018-2023.
Saat itu, pemenuhan minyak mentah dalam negeri wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri. Pertamina pun berkewajiban mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontraktor dalam negeri sebelum memutuskan impor.
"Hal itu sebagaimana tegas diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 42 Tahun 2018 tentang prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri," kata Qohar dalam konferensi pers di kantor Kejaksaan RI, Jakarta, pada Selasa, 25 Februari 2025.
Qohar juga menerangkan, Riva selaku Dirut Pertamina yang kini ditetapkan sebagai tersangka skandal korupsi minyak mentah diduga telah menyelewengkan pembelian spek minyak. Riva disebut melakukan pembelian untuk jenis Ron 92 (Pertamax) padahal yang dibeli adalah Ron 90 (Pertalite).
"Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian untuk Ron 92 (Pertamax). Padahal sebenarnya hanya membeli Ron 90 (Pertalite) atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di storage (penyimpanan) untuk menjadi Ron 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan," sebut Qohar dalam kesempatan yang sama.
Berkaca dari hal itu, seorang guru honorer di Karawang, Adi Suryo (25) menyayangkan tindakan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Riva selaku Dirut Pertamina. Pasalnya, penyelewengan terhadap spek BBM Pertamina berdampak pada aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh Adi selaku pengajar atau guru di SMPN 1 Cilamaya Wetan, Karawang. Begini ceritanya:
Adi menyebut, dirinya yang kini berprofesi sebagai guru honorer merasakan dampak dari skandal korupsi Pertamina. Sebab, pengajar di SMPN 1 Cilamaya Wetan itu perlu menempuh waktu perjalanan 20 menit dari rumahnya menuju sekolah. Tentu, aktivitas itu memerlukan ongkos BBM yang tidak sedikit untuk kendaraannya.
"Rumah saya di Cikampek, menuju sekolah SMPN 1 Cilamaya Wetan itu butuh sekitar 20 menit. Sekarang naik isu Pertamax di berbagai pom bensin Pertamina itu dioplos, kami sebagai guru honorer yang juga sama mencari uang, kena dampaknya," terang Adi.
Dalam kesempatan yang sama, Adi menyoroti dirinya yang kerap memakai jalur Pertamax dalam berbagai momen antrian pada pom bensin di daerahnya.
"Saya dari dulu selalu pakai jalur Pertamax, isi full tank, percaya itu bakal hemat setidaknya selama 3-4 hari," tuturnya.
Namun, kesetiaan Adi yang selalu pakai jalur Pertamax itu seolah dikhianati usai adanya isu skandal Pertamax oplosan oleh PT Pertamina.
"Saya sudah setia pakai jalur Pertamax malah katanya dioplos Pertalite juga, ‘sudah setia malah bikin kecewa’, sungguh tragis kesetiaan ini." tambahnya.
Adi juga mengungkap adanya kecurigaan terkait mesin motornya yang dinilai terdapat keanehan sejak 2 bulan ke belakang.
"Ketika saya mulai curiga itu sejak 2 bulan lalu, 'aneh biasanya mesin motor saya tidak begini' saya bahkan pergi ke tempat service (kendaraan)," sebut Adi.
"Kemudian ada isu ini (Pertamax Oplosan), tidak ada salahnya dong saya curiga, jangan-jangan memang benar dioplos," sebutnya.
Di sisi lain, Adi mengaku tidak ingin terlalu mempermasalahkan hal itu dan lebih berfokus untuk tetap bekerja dengan maksimal sebagai guru SMP di wilayah Kecamatan Cilamaya Wetan, Karawang.
"Semuanya sudah diatur, biarkan ini diusut pihak berwenang. Kami sebagai masyarakat Indonesia hanya memantau perkembangan skandal ini," tandasnya.
Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Pertamina ini menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat. Banyak yang merasa kecewa dan marah karena dugaan pengoplosan BBM dapat berdampak langsung terhadap performa kendaraan mereka. Sejumlah pemilik kendaraan mengaku mengalami gangguan pada mesin setelah mengisi BBM yang diduga telah dioplos.
Selain itu, organisasi konsumen juga turut bersuara. Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI), Mufti Mubarok, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini dan mendesak pihak berwenang untuk bertindak tegas terhadap para pelaku.
"Kami akan memastikan bahwa hak-hak konsumen tidak dilanggar dan ada kejelasan terkait kasus ini. Konsumen berhak mendapatkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan," ujar Mufti.
Pemerintah juga tidak tinggal diam. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengaku pihaknya tengah menyusun strategi agar kejadian serupa tidak terulang. Salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah pembentukan tim khusus untuk memastikan kualitas dan spesifikasi BBM yang dijual di Indonesia.
"Kami akan mengawasi lebih ketat proses pengadaan dan distribusi BBM di Tanah Air agar kejadian ini tidak terulang. Kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina harus dipulihkan," tegas Bahlil.
Saat ini, publik masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari kasus ini. Apakah benar terjadi pengoplosan BBM secara sistematis? Bagaimana langkah yang akan diambil pemerintah untuk memastikan keadilan bagi masyarakat? Semua pertanyaan ini masih menjadi sorotan dan akan terus dipantau oleh berbagai pihak. (Tim Liputan).
Editor : Lan
