Pemerintah Pertimbangkan Relokasi Warga Pondok Gede Permai Bekasi untuk Atasi Bencana Banjir

Editor: Redaksi author photo

Pemerintah Pertimbangkan Relokasi Warga Pondok Gede Permai Bekasi untuk Atasi Bencana Banjir

KALBARNEWS.CO.ID (BEKASI) -
Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, atau yang lebih akrab disapa Ara, menyatakan bahwa pihaknya membuka opsi untuk merelokasi warga perumahan Pondok Gede Permai yang terletak di Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pernyataan tersebut disampaikan Ara saat menilai daerah tersebut yang dikenal sebagai wilayah langganan banjir. Banjir besar yang melanda kawasan ini pada Selasa, 4 Maret 2025, yang menyebabkan ketinggian air mencapai tiga meter, kembali menambah daftar panjang bencana banjir yang sudah sering terjadi di wilayah tersebut.


Menurut Ara, rencana relokasi ini merupakan langkah yang dipertimbangkan guna melindungi warga dari ancaman bencana banjir yang terus berulang setiap tahun. 


"Pondok Gede Permai sudah menjadi wilayah langganan bencana banjir, bahkan pada tahun 2020, daerah ini juga terendam banjir dengan ketinggian yang cukup parah. Tahun ini, bencana serupa kembali terjadi, menyebabkan kerugian besar bagi warga setempat," ujar Ara. 


Menteri PKP ini menambahkan bahwa pihaknya sudah berdiskusi dengan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, yang juga turun langsung untuk menangani bencana banjir yang melanda wilayah itu.


Ara mengungkapkan bahwa pemerintah sudah menyiapkan lahan yang bisa digunakan untuk relokasi warga, jika mereka setuju dengan opsi tersebut. 


"Saya sudah berbincang dengan Bapak Wali Kota Bekasi. Ada lokasi yang telah disiapkan, yaitu tanah di sekitar Pasar Bintara. Tanah tersebut sudah dimiliki oleh pemerintah kota. Nanti, jika warga setuju, kita bisa merencanakan pembangunan pemukiman di sana, dengan harapan memberikan solusi yang lebih baik untuk mereka," kata Ara, menjelaskan lebih lanjut. 


Ara menjelaskan bahwa dirinya memiliki pengalaman dalam menangani relokasi warga di daerah-daerah lain yang sering dilanda bencana, termasuk di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Di sana, pihaknya bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melakukan relokasi warga yang terdampak banjir. 


"Saat itu, kami mengajak masyarakat untuk berdiskusi secara terbuka tentang proses relokasi. Kami membagi diskusi menjadi beberapa kelompok, yaitu bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak, agar setiap anggota keluarga bisa memberikan pendapatnya," ujarnya.


Relokasi, menurut Ara, bukanlah sekadar masalah memindahkan rumah atau tempat tinggal, melainkan juga tentang memindahkan kehidupan masyarakat. 


"Pemerintah perlu menyampaikan hal ini dengan baik kepada warga. Relokasi bukan hanya soal tempat tinggal, tapi juga kehidupan mereka, termasuk sekolah, pasar, tempat ibadah, dan segala aspek kehidupan sehari-hari. Semua itu perlu diperhatikan dengan cermat agar relokasi berjalan lancar dan diterima dengan baik oleh masyarakat," ungkap Ara.


Lebih lanjut, Ara menyarankan agar pihak BNPB bersama dengan Wali Kota Bekasi melakukan pendekatan yang lebih mendalam kepada warga yang terdampak banjir, dengan mengajak mereka berdiskusi secara langsung. 


"Saya rasa dalam satu atau dua hari lagi, Bapak Wali Kota dan BNPB bisa mengajak warga untuk berdiskusi lebih lanjut. Ini adalah langkah penting agar masyarakat bisa memahami sepenuhnya tentang rencana relokasi dan mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi mereka," tandasnya.


Ara menegaskan bahwa relokasi ini merupakan solusi jangka panjang untuk menghindari korban jiwa dan kerugian materi akibat bencana banjir yang terus terjadi di kawasan tersebut. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan bantuan maksimal kepada warga yang terdampak dan berupaya untuk mencarikan solusi terbaik demi keselamatan dan kesejahteraan mereka. Pemerintah juga akan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk BNPB, untuk memastikan proses relokasi ini dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.


Sebagai langkah lanjutan, pemerintah daerah setempat dan kementerian terkait juga akan melakukan evaluasi terhadap kawasan yang rawan bencana banjir di Kota Bekasi. Ara berharap bahwa dengan perencanaan yang matang dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan warga, relokasi ini bisa memberikan dampak positif bagi masa depan masyarakat yang selama ini hidup dalam ancaman bencana banjir. (Tim Liputan).

Editor : Lan

Share:
Komentar

Berita Terkini