Dampak Kebijakan Proteksionisme AS dan Langkah Indonesia Mengatasinya
KALBARNEWS.CO.ID (AMERIKA SERIKAT) - Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memberlakukan tarif sebesar 32 persen pada produk asal Indonesia mulai Rabu, 3 April 2025, telah memicu kekhawatiran di kalangan pelaku industri. Kebijakan proteksionisme ini diperkirakan akan berdampak cukup besar terhadap ekspor Indonesia, terutama di sektor otomotif, elektronik, serta industri padat karya seperti tekstil dan pakaian jadi.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai bahwa tarif baru ini dapat menjadi pukulan berat bagi perekonomian Indonesia. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya berpotensi menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar AS, tetapi juga dapat memicu resesi pada kuartal IV 2025. Selain itu, penurunan ekspor yang signifikan juga bisa mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai sektor industri.
Namun, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan beberapa langkah strategis untuk menghadapi tantangan ini dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Noudhy Valdryno, mengungkapkan bahwa Prabowo telah menyiapkan tiga langkah utama untuk memastikan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah perubahan kebijakan global.
Sebagai bagian dari strategi diversifikasi perdagangan, Indonesia telah resmi bergabung dengan kelompok BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Keanggotaan ini memberikan keuntungan strategis bagi Indonesia dalam perdagangan internasional dengan membuka akses ke pasar-pasar baru yang memiliki potensi besar.
Bergabung dengan BRICS memungkinkan Indonesia untuk lebih aktif dalam perjanjian dagang multilateral yang tidak hanya mengurangi ketergantungan pada pasar AS tetapi juga meningkatkan daya tawar Indonesia dalam negosiasi perdagangan global. Berbagai kerja sama ekonomi dengan negara-negara BRICS diharapkan dapat meningkatkan ekspor Indonesia ke pasar non-tradisional dan menciptakan peluang investasi baru bagi sektor manufaktur dan industri berbasis ekspor.
Prabowo mempercepat hilirisasi sektor pertambangan agar Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah tetapi juga produk bernilai tambah yang memiliki daya saing lebih tinggi di pasar global. Kebijakan hilirisasi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekspor Indonesia serta menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.
Sebagai contoh, kebijakan hilirisasi nikel telah menunjukkan hasil yang signifikan. Pada 2014, nilai ekspor nikel Indonesia hanya mencapai US$ 3,7 miliar, tetapi setelah program hilirisasi diterapkan secara intensif, nilai ekspor tersebut melonjak menjadi US$ 34,3 miliar pada 2022. Keberhasilan ini menjadi model bagi hilirisasi sektor lainnya, termasuk bauksit, tembaga, dan sumber daya mineral lainnya.
Dengan hilirisasi, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah ke AS dan meningkatkan daya saingnya di pasar global, terutama di negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan dengan Indonesia melalui skema BRICS dan ASEAN.
Untuk mendukung program hilirisasi, Prabowo meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang bertujuan untuk mempercepat hilirisasi sektor strategis seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Danantara akan berperan dalam mendanai proyek-proyek hilirisasi guna memastikan industri dalam negeri dapat lebih mandiri dan berdaya saing tinggi.
Keberadaan Danantara diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada investasi asing serta mempercepat implementasi kebijakan hilirisasi di sektor-sektor utama. Dengan strategi ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan nilai ekspornya tetapi juga memperkuat ketahanan ekonominya terhadap dampak kebijakan proteksionisme yang diberlakukan oleh AS dan negara-negara lainnya.
Selain strategi perdagangan internasional dan hilirisasi SDA, Prabowo juga berfokus pada penguatan konsumsi dalam negeri untuk menjaga stabilitas ekonomi. Salah satu langkah utama yang diambil adalah melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan menjangkau 82 juta penerima manfaat pada akhir 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat serta memastikan bahwa kelompok rentan mendapatkan akses terhadap gizi yang cukup.
Dengan meningkatnya daya beli, industri dalam negeri diharapkan dapat tetap bertahan meskipun menghadapi tekanan dari kebijakan tarif AS. Konsumsi domestik yang kuat akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional dan mencegah dampak negatif dari ketergantungan pada ekspor.
Dalam upaya memperkuat ekonomi desa dan menciptakan lapangan kerja baru, Prabowo juga telah menggagas pendirian 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan perputaran uang di daerah, memperkuat ekonomi lokal, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi secara langsung.
Dengan adanya koperasi ini, masyarakat desa dapat lebih mandiri secara ekonomi dan memiliki akses yang lebih baik terhadap pembiayaan serta peluang usaha. Ini juga akan membantu mengurangi dampak negatif dari kebijakan proteksionisme AS dengan mendorong kemandirian ekonomi nasional.
Kebijakan tarif 32 persen yang diberlakukan oleh AS terhadap produk Indonesia memang menjadi tantangan besar bagi perekonomian nasional. Namun, dengan kombinasi strategi ekspansi perdagangan global, percepatan hilirisasi sumber daya alam, serta penguatan ekonomi domestik, Presiden Prabowo Subianto berupaya menjadikan Indonesia lebih tahan terhadap guncangan eksternal.
Keanggotaan Indonesia di BRICS, percepatan hilirisasi melalui Danantara, serta program-program ekonomi berbasis konsumsi domestik seperti MBG dan KDMP diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang terhadap ketergantungan pada pasar AS. Dengan strategi ini, Indonesia berusaha untuk tetap kompetitif dan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. (Tim Liputan).
Editor : Lan
