 |
| Indonesia Cari Solusi Hadapi Kenaikan Tarif Ekspor ke AS |
KALBARNEWS.CO.ID (AMERIKA SERIKAT) - Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif baru lebih cepat dari yang direncanakan. Kebijakan ini diumumkan dalam pidatonya di Gedung Putih pada Rabu petang, 2 April 2025, waktu Washington, atau Kamis pagi, 3 April 2025, waktu Jakarta. Dalam pidatonya, Trump menyebut hari tersebut sebagai "Hari Pembebasan," yang menandai langkah besar dalam kebijakan perdagangan luar negeri AS.
Salah satu kebijakan utama dalam pengumuman tersebut adalah pemberlakuan tarif timbal balik bagi berbagai negara mitra dagang AS, termasuk Indonesia. Indonesia dikenakan tarif sebesar 32 persen, hanya terpaut 2 persen dari tarif yang diberikan kepada China. Thailand dan Vietnam bahkan dikenakan tarif yang lebih tinggi, masing-masing sebesar 36 persen dan 46 persen.
Trump menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menyeimbangkan defisit perdagangan AS dengan negara-negara lain. Menurutnya, AS telah terlalu lama memberikan subsidi dan kemudahan perdagangan kepada negara lain tanpa mendapatkan keuntungan yang sepadan.
"Itu adalah deklarasi kemerdekaan kita," ujar Trump dari Taman Mawar, Gedung Putih.
"Mengapa kita melakukan ini? Maksud saya, kapan kita bisa mengatakan kalian harus bekerja untuk diri sendiri… Kita akhirnya mengutamakan Amerika," tambahnya.
Pengenaan tarif 32 persen ini berpotensi memberikan tekanan besar pada sektor ekspor Indonesia ke AS. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI, AS merupakan pasar utama bagi beberapa komoditas ekspor Indonesia, termasuk garmen, peralatan listrik, minyak sawit, alas kaki, dan produk perikanan. Dengan kenaikan tarif ini, produk-produk tersebut akan menjadi lebih mahal di pasar AS, yang dapat mengurangi daya saing dan menurunkan volume ekspor.
Menanggapi kebijakan ini, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyatakan bahwa pemerintah akan segera melakukan perhitungan dampak tarif terhadap ekonomi nasional.
"Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan," kata Susiwijono pada Kamis, 3 April 2025.
Pemerintah juga akan melakukan analisis terhadap kemungkinan penyesuaian strategi ekspor dan mencari pasar alternatif untuk produk-produk yang terdampak.
Selain itu, Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk dengan memastikan stabilitas nilai tukar rupiah dan mendukung likuiditas pasar valuta asing. Bank Indonesia diperkirakan akan melakukan intervensi di pasar keuangan jika terjadi gejolak besar akibat kebijakan tarif ini. Pemerintah juga tengah mempertimbangkan insentif bagi pelaku industri yang terdampak agar tetap dapat berproduksi dan mempertahankan tenaga kerja.
Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia telah menjalin komunikasi dengan pemerintah AS dan mitra dagang lainnya.
"Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah AS," tambah Susiwijono.
Selain negosiasi bilateral, Indonesia juga bekerja sama dengan Malaysia sebagai pemegang Keketuaan ASEAN untuk mencari solusi regional dalam menghadapi dampak tarif AS terhadap seluruh negara ASEAN. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan pendekatan bersama yang lebih kuat dalam merespons kebijakan proteksionisme AS dan mendorong perundingan yang lebih adil.
Presiden Prabowo telah menginstruksikan kabinetnya untuk segera melakukan deregulasi dan penyederhanaan aturan guna meningkatkan daya saing produk ekspor nasional. Deregulasi ini mencakup penyederhanaan perizinan ekspor, percepatan prosedur logistik, serta peningkatan efisiensi dalam rantai pasok industri.
Selain itu, pemerintah juga berupaya menarik lebih banyak investasi untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Sejumlah insentif investasi sedang dikaji, termasuk keringanan pajak bagi industri padat karya dan sektor manufaktur yang berorientasi ekspor. Dengan menarik lebih banyak investasi, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri serta memperkuat daya saing produk ekspor di pasar global.
Pemerintah juga mulai mempercepat diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada AS. Indonesia saat ini sedang menjajaki peningkatan ekspor ke negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), Timur Tengah, serta Eropa Timur sebagai alternatif pasar potensial. Dengan ekspansi ke pasar-pasar baru ini, Indonesia berharap dapat mengurangi dampak negatif dari kebijakan tarif AS dan tetap mempertahankan pertumbuhan ekspornya.
Tarif baru AS ini akan resmi diberlakukan mulai 9 April 2025. Dengan waktu yang semakin dekat, Indonesia harus segera mencari solusi yang efektif agar tidak kehilangan daya saing di pasar global. Pemerintah diharapkan dapat merespons dengan cepat dan tepat guna memastikan bahwa sektor industri dan perdagangan nasional tetap berjalan stabil di tengah perubahan kebijakan perdagangan global yang semakin dinamis. (Tim Liputan).
Editor : Lan
