PDIP Buka Peluang Kerja Sama Politik dengan Pemerintahan Prabowo, Mega Tunggu Pertemuan Langsung
KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, disebut membuka peluang untuk menjalin kerja sama politik dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, apabila keduanya dapat bertemu secara langsung.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPP PDI-P, Ahmad Basarah, dalam pernyataannya di Pendopo Hadi Negoro, Blitar, Jawa Timur, pada Jumat, 4 April 2025.
“Namun demikian, bagaimana nanti format kerja sama politik antara PDI-P dengan pemerintahan Prabowo, nanti akan ditentukan langsung oleh Ibu Mega,” kata Basarah.
Basarah menekankan bahwa inisiatif kerja sama ini bukan semata-mata manuver politik, melainkan berlandaskan semangat gotong royong sebagaimana terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, PDI Perjuangan ingin tetap menjadi bagian dari upaya membangun Indonesia, apa pun bentuk partisipasi politik yang dipilih.
“Dalam konteks pemerintahan Prabowo ini, PDI Perjuangan ingin bergotong royong menyukseskan pembangunan nasional,” ujarnya.
Meski membuka ruang komunikasi dan kolaborasi, Basarah menegaskan bahwa bentuk kerja sama yang dimaksud tidak harus berupa keterlibatan langsung dalam pemerintahan atau bergabung dalam koalisi politik. Ia menyebut ada banyak cara bagi partai untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional tanpa melebur ke dalam kekuasaan eksekutif.
“Ada banyak hal yang bisa dikerjasamakan dalam konteks menjaga keselamatan bangsa, kepentingan rakyat, dan kepentingan nasional,” tegasnya.
Menanggapi pertanyaan seputar potensi ketiadaan oposisi apabila PDI Perjuangan bergabung dengan pemerintah, Basarah menyatakan bahwa dalam sistem presidensial seperti di Indonesia, konsep oposisi tidak bersifat formal seperti di negara-negara parlementer.
Ia menjelaskan, partai politik tetap memiliki ruang pengawasan yang kuat melalui kerja-kerja legislatif di parlemen.
“Di sana (Undang-Undang tentang kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD) diatur hak-hak parpol di parlemen. Hak menyetujui atau menolak RAPBN, hak membuat undang-undang bersama pemerintah, dan hak pengawasan,” katanya.
Terkait peluang PDI Perjuangan menempatkan kadernya di kabinet Prabowo-Gibran, Basarah menyebut keputusan sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Megawati.
Namun ia tidak menampik bahwa komunikasi antara Megawati dan Prabowo sejauh ini tetap terjaga dengan baik, dan bisa menjadi fondasi kuat untuk membangun kerja sama politik ke depan.
“Pada intinya, apa pun pola hubungan antara PDI-P dan pemerintahan Prabowo, di atas semua itu hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega sangat baik,” ujarnya.
Keterangan Basarah ini memperkuat spekulasi bahwa pertemuan langsung antara Megawati dan Prabowo dalam waktu dekat—misalnya saat Kongres VI PDI-P digelar—dapat menjadi momentum penting untuk membangun kesepahaman politik di antara dua kekuatan besar di tanah air.
Jika pertemuan itu terwujud, bukan tidak mungkin akan lahir konfigurasi politik baru yang membawa dampak besar terhadap arah pemerintahan nasional di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. (Tim Liputan).
Editor : Lan
