Pemerintah Siapkan Strategi Atasi Dampak Tarif AS terhadap Ekspor Nasional
KALBARNEWS.CO.ID (AMERIKA SERIKAT) - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mempercepat pengumuman kebijakan tarif baru bagi mitra dagang AS yang awalnya dijadwalkan belakangan. Keputusan ini menandai perubahan besar dalam strategi perdagangan AS dan berpotensi mengubah lanskap ekonomi global.
Dalam pidato yang disampaikannya dari Gedung Putih pada Rabu petang, 2 April 2025, waktu Washington, Trump menyebut momen ini sebagai "Hari Pembebasan." Pernyataan ini mencerminkan langkah agresif pemerintahannya dalam mengurangi defisit perdagangan yang selama ini dianggap merugikan AS.
Dalam kebijakan baru tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampak dengan dikenai tarif timbal balik sebesar 32 persen. Angka ini hanya terpaut sedikit dari tarif yang diberikan kepada China, yaitu 34 persen. Beberapa negara lain seperti Thailand dan Vietnam bahkan dikenai tarif yang lebih tinggi, masing-masing sebesar 36 persen dan 46 persen.
"Dalam banyak kasus, terutama dalam hal perdagangan, kawan lebih buruk daripada lawan," kata Trump pada Kamis, 3 April 2025. "Kita mensubsidi banyak negara dan membuat mereka berbisnis dan maju. Mengapa kita melakukan ini? Maksud saya, kapan kita bisa mengatakan kalian harus bekerja untuk diri sendiri… Kita akhirnya mengutamakan Amerika," jelasnya lebih lanjut.
Trump menegaskan bahwa defisit perdagangan AS dengan negara lain bukan lagi sekadar masalah ekonomi, melainkan telah menjadi kondisi darurat nasional yang harus segera ditangani. Ia berjanji bahwa kebijakan ini akan membantu memperkuat industri dalam negeri dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi warga Amerika.
Dengan diberlakukannya tarif baru ini, Indonesia akan menghadapi tantangan besar dalam perdagangan dengan AS. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan RI, AS merupakan mitra dagang penting yang menyumbang surplus perdagangan nonmigas sebesar 16,08 miliar dolar AS pada tahun 2024. Sejumlah sektor yang sangat bergantung pada ekspor ke AS diperkirakan akan mengalami tekanan besar akibat kenaikan tarif ini.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyatakan bahwa pemerintah akan segera menghitung dampak dari kebijakan ini terhadap berbagai sektor ekspor utama Indonesia, seperti elektronik, tekstil, alas kaki, minyak sawit, karet, furnitur, dan produk perikanan.
"Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan," ujar Susiwijono, Kamis, 3 April 2025.
Pemerintah juga tengah melakukan koordinasi dengan asosiasi industri dan pelaku usaha untuk menilai dampak langsung serta merumuskan langkah-langkah mitigasi.
Selain itu, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif dari kebijakan ini. Salah satunya adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memastikan likuiditas valuta asing tetap terkendali agar sektor bisnis tetap berjalan. Bank Indonesia diperkirakan akan mengambil langkah intervensi di pasar valuta asing jika terjadi tekanan besar terhadap rupiah. Pemerintah juga sedang mengkaji pemberian insentif kepada industri yang terdampak agar tetap bisa mempertahankan daya saingnya.
Dalam upaya menghadapi kebijakan tarif AS, Indonesia juga telah berkoordinasi dengan negara-negara ASEAN untuk merumuskan strategi bersama. Presiden Prabowo bahkan menginstruksikan kabinetnya untuk segera melakukan langkah strategis, termasuk reformasi regulasi yang dapat meningkatkan daya saing ekspor nasional. Pemerintah berencana menyederhanakan proses perizinan ekspor, mempercepat prosedur logistik, serta meningkatkan efisiensi dalam rantai pasok industri.
"Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung," kata Susiwijono. Selain negosiasi bilateral dengan AS, Indonesia juga memperkuat hubungan dagang dengan negara-negara lain untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS. Pemerintah telah menjajaki peluang ekspor ke negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) serta memperluas akses ke pasar Timur Tengah dan Eropa Timur sebagai alternatif.
Tarif baru ini akan berlaku mulai 9 April 2025, dan Indonesia kini berpacu dengan waktu untuk menemukan solusi terbaik guna menjaga stabilitas ekonomi serta daya saing industri ekspor nasional. Pemerintah berharap bahwa langkah-langkah yang telah dirancang akan mampu memitigasi dampak kebijakan ini dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. (Tim Liputan),
Editor : Lan
