 |
| Sekda Kubu Raya Ikuti Rapat Pengendalian Inflasi Daerah 2025 |
KALBARNEWS.CO.ID (KUBU
RAYA) - Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya, Yusran Anizam,
mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 secara virtual pada
Senin (21/4/2025). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pamong Praja I, Kantor
Bupati Kubu Raya.
Rapat yang dipimpin oleh
Kementerian Dalam Negeri ini diikuti oleh seluruh pemerintah daerah
se-Indonesia, guna memperkuat koordinasi dan strategi pengendalian inflasi di
tingkat daerah. Fokus pembahasan diarahkan pada stabilisasi harga kebutuhan
pokok, terutama menjelang Hari Raya dan pasca-libur panjang.
Berdasarkan data Badan Pusat
Statistik (BPS) Kalimantan Barat, inflasi year-on-year (y-on-y) di provinsi ini
pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,94 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan
dibandingkan Februari 2025 yang sebesar 0,04 persen, dengan kenaikan harga
terutama pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta transportasi.
Selain isu inflasi, rapat
tersebut juga menghadirkan sesi sosialisasi mengenai program Sekolah Rakyat,
sebuah inisiatif pendidikan alternatif yang berbasis komunitas dan bertujuan
untuk menjangkau masyarakat yang belum tersentuh layanan pendidikan formal
secara optimal.
Program ini menekankan
partisipasi aktif warga, dengan pendekatan pembelajaran kontekstual dan
pemanfaatan potensi lokal.
Sekda Yusran Anizam menyambut
baik dua agenda penting tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemkab Kubu Raya siap
mendukung upaya pengendalian inflasi dan menyambut positif pelaksanaan program
Sekolah Rakyat di daerahnya.
“Pengendalian inflasi adalah
bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat. Di sisi lain, program Sekolah
Rakyat sangat relevan untuk memperkuat akses pendidikan di wilayah-wilayah yang
sulit dijangkau. Kami siap mendukung penuh kedua program ini,” ujar Yusran.
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
telah menyiapkan lahan seluas 6 hektare di Jalan Parit Derabak, Desa Parit
Baru, Kecamatan Sungai Raya, untuk pembangunan Sekolah Rakyat setingkat Sekolah
Menengah Atas (SMA).
Lahan ini terdiri dari 4,3
hektare lahan eksisting dan 1,7 hektare tambahan. Pembangunan sekolah ini
merupakan bagian dari program pemerintah pusat yang dikelola oleh Pemerintah
Provinsi Kalbar, dengan tujuan memberikan akses pendidikan kepada anak-anak
dari keluarga miskin ekstrem. (tim liputan).
Editor : Heri
